Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
TEHERAN pada Senin (11/4) mempertanyakan keinginan Washington dalam mencapai kesepakatan untuk memulihkan perjanjian nuklir 2015. Masih ada poin-poin penting yang belum terselesaikan setelah pembicaraan dihentikan bulan lalu.
Iran telah terlibat selama satu tahun dalam negosiasi dengan Prancis, Jerman, Inggris, Rusia, dan Tiongkok secara langsung, dan Amerika Serikat secara tidak langsung untuk menghidupkan kembali kesepakatan, yang dikenal secara resmi sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA). Negosiasi di ibu kota Austria, Wina, bertujuan mengembalikan Amerika Serikat ke kesepakatan nuklir, termasuk pencabutan sanksi terhadap Iran, dan memastikan kepatuhan penuh Teheran terhadap komitmennya.
"Kami benar-benar tidak tahu kami akan mendapatkan kesepakatan atau tidak, karena Amerika Serikat belum menunjukkan keinginan yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan," kata juru bicara kementerian luar negeri Iran Saeed Khatibzadeh. "Yang tersisa hanyalah keputusan Washington," tambahnya.
Baca juga: 77% Evangelis Percaya Iran Gunakan Nuklir untuk Hapus Israel
Awal bulan ini, rekan Khatibzadeh di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan bahwa Teheran tidak memberikan jalan untuk membuat kesepakatan menjadi mungkin. Namun Washington masih percaya ada peluang untuk mengatasi perbedaan yang tersisa.
"Semua komponen tekanan maksimum harus dihilangkan," kata Khatibzadeh. "Sayangnya, Amerika Serikat berusaha mempertahankan beberapa elemen tekanan maksimum," tambahnya.
Pembicaraan telah dihentikan sejak 11 Maret setelah Rusia menuntut jaminan bahwa sanksi Barat yang dijatuhkan setelah invasi 24 Februari ke Ukraina tidak akan merusak perdagangannya dengan Iran. Beberapa hari kemudian, Moskow mengatakan telah menerima jaminan yang diperlukan.
Baca juga: Iran Jatuhkan Sanksi pada 24 Pejabat AS Atas Tuduhan Terorisme dan Pelanggaran HAM
Di antara poin-poin penting yang mencuat yaitu permintaan Teheran untuk menghapus Pengawal Revolusi, lengan ideologis militer Iran, dari daftar teror AS. Bulan lalu, perunding AS Rob Malley mengatakan Pengawal Revolusi akan tetap dikenakan sanksi oleh hukum Amerika bahkan jika terjadi kesepakatan.
"Yang penting bagi kami yaitu manfaat tertentu bagi rakyat Iran dari pencabutan sanksi," kata Khatibzadeh. (AFP/OL-14)
Sinyal pemangkasan suku bunga The Fed dalam waktu dekat menjadi perhatian bagi Bank Indonesia.
AMERIKA Serikat akan terus mengupayakan gencatan senjata di Jalur Gaza meskipun ketua biro politik Hamas Ismail Haniyeh meninggal. Ini dikatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
PEMBUNUHAN terhadap Kepala Biro olitik kelompok perjuangan Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran, Iran, dapat mengakibatkan perang masif di Timur Tengah.
IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (31/7) sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap kebijakan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed).
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (31/7) ditutup menguat saat pasar menunggu kebijakan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) atau Fed Funds Rate.
Kamala Harris membawa kampanye presidennya ke Georgia, sebuah negara bagian yang kini dianggap sebagai kunci dalam pemilihan mendatang.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan 50 negara di Eropa membutuhkan perlindungan dari senjata nuklir secara mandiri.
Bulan lalu ia memperingatkan negara-negara Barat bahwa ada risiko nyata terjadinya bencana nuklir jika mereka ikut campur pada konflik di Ukraina.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, memperingatkan negara-negara Barat untuk tidak mengirimkan pasukan ke Ukraina, mengatakan konsekuensinya akan tragis.
Menlu Retno Marsudi mendorong dunia untuk bersama-sama mendesak pemilik senjata nuklir mengikuti protokol pelucutan.
Badan pengawas nuklir PBB, IAEA, mengungkapkan kekhawatiran yang semakin meningkat terkait kemampuan Iran dalam membangun senjata nuklir.
Tiongkok belum berencana untuk menghentikan larangan impor produk hasil laut dari Jepang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved