Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PERSERIKATAN Bangsa Bangsa (PBB) mendesak dunia untuk terus mengalirkan uang ke Afghanistan. Kendati, ada kekhawatiran atas pemerintah Taliban dan memperingatkan negara yang sudah miskin itu dapat mengalami kehancuran bersejarah. Hal itu disampaikan oleh Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal di Afghanistan Deborah Lyons pada Kamis.
Lyons meminta dunia setidaknya untuk memberikan kesempatan kepada Taliban, ketika kelompok tersebut beralih ke pemerintahan dan menghadapi masalah ekonomi yang parah.
"Sebuah modus vivendi harus ditemukan dan dengan cepat yang memungkinkan uang mengalir ke Afghanistan. Ini untuk mencegah kehancuran total ekonomi dan tatanan sosial," kata Lyons dalam pertemuan Dewan Keamanan.
Jika tidak, sambungnya, itu akan membuat Afghanistan terperosok ke dalam krisis ekonomi yang parah yang dapat membuat jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan dan kelaparan.
Selain itu, juga bisa menghasilkan gelombang besar pengungsi dari Afghanistan dan membuat generasi Afghanistan mengalami kemunduran.
Dia memperingatkan bahwa pemerintah Afghanistan yang baru tidak dapat membayar gaji, dan menyuarakan peringatan atas badai krisis termasuk mata uang yang jatuh, harga makanan dan bahan bakar yang meningkat tajam, dan kurangnya uang tunai di bank swasta.
Donor asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat menyediakan lebih dari 75% pengeluaran publik, di bawah pemerintahan Afghanistan yang didukung Barat selama 20 tahun. Mereka dengan cepat menghentikan pembayaran ketika runtuh bulan lalu di tengah penarikan militer AS.
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menyuarakan keterbukaan untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Akan tetapi, katanya, setiap jalur kehidupan ekonomi langsung, termasuk mencairkan sekitar $9,5 miliar aset bank sentral Afghanistan, akan bergantung pada tindakan Taliban, termasuk mengizinkan perjalanan yang aman bagi orang-orang untuk pergi.
Tiongkok, yang dengan cepat bergerak untuk bekerja dengan Taliban, menuduh bahwa tindakan AS telah memperburuk keadaan Afghanistan. "Aset-aset ini milik Afghanistan dan harus digunakan untuk Afghanistan, bukan sebagai pengungkit untuk ancaman," kata Wakil Utusan Tiongkok untuk PBB, Geng Shuang.
Lyons, mantan Duta Besar Kanada untuk Afghanistan, mengatakan bahwa perlindungan harus dibuat untuk memastikan bahwa uang itu dibelanjakan di tempat yang perlu dibelanjakan dan tidak disalahgunakan oleh otoritas de facto.
"Perekonomian harus dibiarkan bernafas selama beberapa bulan lagi, memberi Taliban kesempatan untuk menunjukkan fleksibilitas dan keinginan yang tulus untuk melakukan hal-hal yang berbeda kali ini, terutama dari perspektif hak asasi manusia, gender dan kontraterorisme," tuturnya.
Program Pembangunan PBB mengatakan bahwa Afghanistan sudah menjadi salah satu negara termiskin, dengan 72 persen hidup dengan tidak lebih dari satu dolar per hari. (AFP/OL-13)
Baca Juga: Taliban Izinkan Warga Asing Tinggalkan Afghanistan
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Meski Taliban melarang perempuan berolahraga, Fariba dan Yulduz Hashimi akan bertanding dengan membawa nama Afghanistan.
Penyaluran vaksin polio itu dilakukan melalui kerja sama antara Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian AID dengan United Nations Children's Fund (UNICEF).
Retno menekankan pentingnya inklusivitas ekonomi yang melibatkan perempuan, serta perlunya dukungan internasional untuk kebijakan larangan opium.
Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban.
EMPAT dari lima orang ingin negaranya meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim. Demikian laporan survei PBB yang dianggap sebagai survei terbesar mengenai isu tersebut.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved