Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
JUNTA militer Myanmar mengancam membubarkan partai politik pimpinan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), terkait tudingan melakukan kecurangan di pemilu 2020.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Myanmar Thein Soe, Jumat (21/5), mengatakan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan pemilu telah hampir selesai.
"Apa yang akan kita lakukan dengan partai yang bertindak ilegal? Haruskah kita bubarkan partai itu atau mednakwa mereka yang melakukan aktivitas ilegal itu sebagai pengkhianat bangsa? Kita akan menganalisasnya dan mempertimbangkan aksi yang akan kami ambil," ujarnya dalam video yang diunggah di laman Facebook sebuah media Myanmar.
Baca juga: Kerahkan 2 KRI, TNI AL Repatriasi 19 ABK dari Australia
Komisi Pemilihan Umum Myanmar bertemu dengan partai politik pada Jumat (21/5) untuk membahas kemungkinan mengubah sistem pemilu di negara itu. Perwakilan NLD tidak menghadiri pertemuan itu.
Pemimpin junta Myanmar menjustifikasi kudeta pada 1 Februari lalu dengan mengatakan terjadi kecurangan besar dalam pemilu, November lalu, yang dimenangkan secara telak oleh NLD.
Pada Kamis (20/5), media Myanmar melaporkan junta telah mencabut usia pensiun bagi jenderal militer. Hal itu berarti Min Aung Hlaing bisa terus menjabat saat dia berulang tahun ke-65 pada Juli mendatang.
Myanmar berada dalam kekacauan dan kelumpuhan ekonomi sejak kudeta militer. Lebih dari 800 orang telah tewas ketika militer meredam aksi demonstrasi dengan kekerasan.
Suu Kyi sudah tidak terlihat lagu sejak ditangkap dan ditempatkan sebagai tahanan rumah.
Dia diganjar sejumlah dakwaan kriminal. Suu Kyi dijadwalkan hadir di pengadilan pada Senin (24/5) setelah kasusnya ditunda selama berpekan-pekan. (AFP/OL-1)
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
Januari lalu, junta militer memberikan tenggat dua bulan kepada partai untuk mendaftar ulang berdasarkan aturan pemilu baru menjelang pemilu yang dijanjikan akan digelar.
PEMERINTAH Inggris memasukkan dua individu dan sebuah perusahaan di Myanmar dalam 'daftar hitam' karena telah memasok perlengkapan kebutuhan junta militer.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved