Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum Myanmar, yang merupakan perpanjangan tangan junta militer, Selasa (28/3), mengumumkan pembubaran partai pimpinan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang baru.
Militer Myanmar membenarkan kudeta yang mereka lakukan pada Februari 2021 dengan klaim bahwa pemilu 2020 yang dimenangkan oleh NLD penuh dengan kecurangan.
Kudeta itu mengakhiri 10 tahun kepemimpinan sipil di Myanmar dan menyebabkan negara Asia Tenggara itu dilanda kekacauan.
Baca juga: Inggris Jatuhkan Sanksi kepada Dua Pemasok Junta Myanmar
Januari lalu, junta militer memberikan tenggat dua bulan kepada partai untuk mendaftar ulang berdasarkan aturan pemilu baru menjelang pemilu yang dijanjikan akan digelar.
Dari 90 partai politik yang ada di Myanmar, hanya 50 yang mendaftar ulang berdasarkan aturan baru itu. Partai politik sisanya dibubarkan sejak Rabu (29/3).
Suu Kyi mendirikan NLD pada 1988 dan menang telak dalam pemilu 1990 namun hasil pemilu itu dibatalkan oleh junta militer.
Baca juga: Pemimpin Junta Myanmar Bersumpah Tindak Tegas Penentangnya sebelum Pemilu
NLD terus menjadi pejuang demokrasi di Mynamar dan kemudian menang telak atas partai bentukan militer pada pemilu 2015 dan 2020.
Kepemimpinan NLD telah diberantas oleh junta militer lewat kudeta berdarah dengan salah satu anggota DPR dari NLD dieksekusi mati, yang merupakan hukuman mati pertama di Myanmar dalam puluhan tahun. (AFP/Z-1)
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
PEMERINTAH Inggris memasukkan dua individu dan sebuah perusahaan di Myanmar dalam 'daftar hitam' karena telah memasok perlengkapan kebutuhan junta militer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved