Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
AMERIKA Serikat (AS) telah mencabut lebih dari 1.000 visa untuk warga negara Tiongkok. Kebijakan itu, merupakan lanjutan dari kebijakan Presiden AS pada 29 Mei yang menangguhkan masuknya pelajar dan peneliti Tiongkok karena dianggap berisiko pada keamanan dalam negeri AS. Hal itu dikatakan juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Rabu (9/9).
"Mulai 8 September 2020, Departemen telah mencabut lebih dari 1.000 visa warga negara Tiongkok yang diketahui tunduk pada Proklamasi Presiden 10043 dan karenanya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan visa," katanya.
Dia mengatakan mahasiswa pascasarjana berisiko tinggi dan peneliti yang tidak memenuhi syarat merupakan kelompok WN Tiongkok yang terdampak kebijakan itu. Sementara siswa dan cendekiawan yang sah akan terus disambut.
Baca juga: Pompeo Duga Pejabat Rusia Terlibat dalam Peracunan Navalny
Sebelumnya, Kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Chad Wolf telah mengumumkan kebijakan AS tersebut.
"(Visa) untuk mahasiswa pascasarjana dan peneliti Tiongkok tertentu yang terkait dengan strategi fusi militer Tiongkok untuk mencegah mereka mencuri dan sebaliknya melakukan penelitian sensitif," katanya.
Dalam pidatonya, Wolf mengulangi tuduhan AS atas praktik bisnis yang tidak adil dan spionase industri oleh Tiongkok. Hal itu, termasuk upaya untuk mencuri penelitian covid-19, menyebut Beijing menyalahgunakan visa pelajar untuk mengeksploitasi akademisi Amerika.
"(AS juga) mencegah barang-barang yang diproduksi dari tenaga kerja budak memasuki pasar kita, menuntut agar Tiongkok menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia," ungkap sebuah rujukan yang jelas mengacu pada dugaan pelanggaran terhadap Muslim di wilayah Xinjiang, Tiongkok.
Pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS telah menyiapkan perintah untuk memblokir impor kapas dan produk tomat dari Xinjiang atas tuduhan kerja paksa, meskipun pengumuman resmi telah ditunda.
Tiongkok, Juni lalu, mengatakan pihaknya dengan tegas menentang setiap langkah AS untuk membatasi siswa Tiongkok belajar di AS. Mereka mendesak Washington berbuat lebih banyak untuk meningkatkan pertukaran dan pemahaman bersama.
Sekitar 360.000 warga negara Tiongkok belajar di AS. Hal itu, mendukung pendapatan yang signifikan ke perguruan tinggi AS, meskipun pandemi covid-19 telah sangat mengganggu aktivitas mereka. (CNA/OL-1)
DENG Yawen, 18, merebut emas Olimpiade BMX pertama bagi Tiongkok di nomor putri. Perenang Pan Zhanle memecahkan rekor dunia untuk memenangkan gelar gaya bebas 100 meter putra.
IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (31/7) sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap kebijakan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed).
TIONGKOK dan Indonesia akan terus mendorong transformasi ke low industry dan green industry di sektor semen dan pelabuhan (port).
Taiwan dan Tiongkok mencapai kesepakatan mengenai tanggapan terhadap kematian dua nelayan Tiongkok setelah pengejaran oleh penjaga pantai Taiwan.
Pedoman itu menetapkan bahwa perilaku separatis kemerdekaan Taiwan termasuk dalam tindak pidana melakukan dan menghasut pemisahan diri.
Sekitar 5.000 orang diselamatkan dari banjir yang melanda wilayah perbatasan Korea Utara dengan Tiongkok selama akhir pekan.
Ditjen Imigrasi Kemenkumham meluncurkan layanan golden visa bagi WNA. Jenis visa itu ditujukan kepada WNA yang memiliki tujuan produktif di sektor investasi selama tinggal di Indonesia.
BPK menegaskan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3,02 triliun per tahun jika kebijakan Bebas Visa Kunjungan kembali diterapkan bagi 169 negara.
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengimbau jemaah yang menggunakan visa nonhaji agar tidak memaksakan diri dan segera kembali ke Indonesia.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah untuk menindak tegas travel haji dan umrah yang tidak mengikuti tata aturan pemerintah Arab Saudi.
PEMERINTAH Arab Saudi tengah memperketat pemeriksaan terhadap jemaah, khususnya untuk mengidentifikasi jemaah yang menggunakan visa non haji. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)
Jemaah pemegang visa umrah 1445 H harus meninggalkan Arab Saudi sebelum 29 Zulkaidah atau 6 Juni 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved