Rapor Pendidikan 2024 Dilengkapi dengan Jenjang PAUD

   KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) meluncurkan Rapor Pendidikan 2024.  Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, rapor pendidikan di tahun ini menyertakan satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD.

   Rapor Pendidikan PAUD sendiri merupakan hasil dari Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) PAUD yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintahan daerah, satuan pendidikan hingga orangtua dalam mendukung satuan pendidikan melakukan pembenahan.

   Mendikbud-Ristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa pembaruan rapor pendidikan ini melengkapi ketersediaan rapor pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pemerintah daerah. “Ini juga akan menjadi data level nasional yang dapat diakses publik. Dengan demikian semua level jenjang pendidikan dapat menggunakan data dalam rapor pendidikan untuk meningkatkan layanan kualitas,” ungkapnya dalam acara Rapor Pendidikan 2024 di Kantor Kemendikbud-Ristek, Jakarta, Selasa (5/3).

Baca juga : Dampak Penyaluran BOSP 2024 Lebih Awal Buat Satuan Pendidikan Tidak Lagi Terbebani

   Lebih lanjut, Nadiem mengajak seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan rapor pendidikan secara optimal demi kemajuan pendidikan di Indonesia. “Bersama-sama kita tingkatkan mutu pembelajaran, kualitas satuan pendidikan dan terus bergerak serentak melanjutkan Merdeka Belajar,” ujar Nadiem.

   Di tempat yang sama, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo menambahkan, rapor pendidikan menjadi bukti komitmen Kemendikbud-Ristek dalam upaya membangun kompetensi dan karakter anak bangsa yang selaras dengan nilai luhur Pancasila.

Demi mencapai tujuan tersebut, satuan pendidikan dikatakan perlu bertransformasi. Hal itu dapat terwujud apabila seluruh warga sekolah dapat memahami dan berkolaborasi menciptakan ekosistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pemimpin sekolah dapat merumuskan strategi dan mengawal jalannya siklus perbaikan layanan secara berkelanjutan menggunakan acuan data di rapor pendidikan.

Baca juga : Baru 40% Formasi Guru PPPK 2022 yang Diajukan Pemerintah Daerah

Platform rapor pendidikan memberi gambaran umum kualitas layanan pendidikan di Indonesia berdasarkan capaian pada indikator prioritas yang ditetapkan Kemendikbud-Ristek. Sekaligus menjadi alat ukur yang komprehensif dalam menyajikan kondisi pendidikan Indonesia guna mendorong refleksi dan perbaikan mutu pendidikan.

Selain itu, rapor pendidikan juga membantu proses perencanaan berbasis data yang berguna bagi kepala sekolah, guru, dan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan penganggaran di satuan pendidikan yang semakin tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan pembelajaran siswa.

“Rapor pendidikan merupakan platform yang mengintegrasikan berbagai data pendidikan, terutama data Asesmen Nasional dan Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), sehingga menjadi alat ukur komprehensif dalam menyajikan kondisi pendidikan Indonesia guna mendorong refleksi dan perbaikan mutu pendidikan,” papar Anindito.

Baca juga : Daerah Takut Ajukan Formasi PPPK Guru, DPR Minta Pemerintah Selesaikan Internal

   Dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan Indonesia yang berkelanjutan, perlu melibatkan orangtua dalam memanfaatkan rapor pendidikan. Seperti dalam hal penentuan prioritas kegiatan tahunan yang hasilnya dilaporkan kepada orangtua. Orangtua juga dapat mendukung satuan pendidikan dalam melakukan inisiatif pembenahan, salah satunya melalui stimulasi yang diperlukan anak di rumah secara berkesinambungan.

   Melalui rapor pendidikan, satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat mengetahui area mana yang masih perlu ditingkatkan, dan dapat bermitra dengan mitra pembangunan, mitra dunia usaha dan industri, atau Bunda PAUD untuk mendukung satuan pendidikan menyediakan layanan PAUD yang berkualitas.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Iwan Syahril menambahkan dari data Rapor Pendidikan 2024, hampir seluruh pemerintah daerah sudah mengakses dan 90% dikatakan sudah memanfaatkan data ini untuk perencanaan dan penganggaran.

   “Kalau untuk satuan pendidikan itu sudah lebih dari 350 ribu dari 400 ribu satuan pendidikan seluruh Indonesia sudah mengaksesnya. Angka ini sangat tinggi sekali atau 90% sudah menggunakannya untuk perencanaan dan penganggaran di satuan pendidikan. Jadi ini hal yang sangat luar biasa sekali,” pungkas Iwan. (H-1)