Apa Itu Perjanjian Renville dan Dampaknya dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia?

PERJANJIAN Renville dipahami sebagai tonggak sejarah bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjanjian ini terbentuk dari ketegangan dan ambisi antara Indonesia dan Belanda yang melibatkan konflik berkepanjangan. Dilangsungkan antara Desember 1947 hingga Januari 1948, perjanjian ini menjadi titik fokus penting dalam diplomasi Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya.

Belanda yang ingin mengembalikan pengaruhnya di Indonesia, menimbulkan ketegangan dengan pemerintah Indonesia yang baru merdeka. Meskipun usaha sebelumnya dalam Perjanjian Linggarjati untuk menyelesaikan isu ini dengan mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto, Belanda terus mengabaikannya dan berkeinginan untuk mengendalikan wilayah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Dalam konteks ini, Perjanjian Renville menjadi saksi dari ketidaksepakatan yang mendalam antara kedua belah pihak. Pihak Indonesia merasa bahwa Perjanjian Linggarjati dianggap tidak adil karena batas wilayah yang diakui dianggap terlalu sempit, sementara Belanda terus melanggar perjanjian tersebut dengan tindakan agresif yang dilakukannya.

Baca juga : Rekam Jejak Diplomasi Menuju NKRI di Museum Linggarjati

Dengan begitu, Perjanjian Renville bukan hanya merupakan peristiwa sejarah, tetapi juga menggambarkan perjuangan dan ketegangan yang mendasari upaya diplomasi Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya.

Awal Mula Terjadinya Perjanjian Renvile 

Perjanjian Renville merupakan hasil dari pertikaian antara Indonesia dan Belanda yang dimulai dengan serangan Belanda pada 12 Juli 1947 atau juga dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I. Serangan ini menarik perhatian internasional dan mendapat kecaman dari berbagai negara. Dewan Keamanan PBB turun tangan pada tanggal 1 Agustus 1947 untuk menghentikan serangan tersebut, dan pada tanggal 5 Agustus 1947, tercapailah kesepakatan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda.

Baca juga : 100 Hari Agresi Israel di Gaza Nodai Sejarah Peradaban Manusia

Selanjutnya, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat, untuk melakukan mediasi dalam konflik antara kedua negara. Upaya mediasi Amerika Serikat membuahkan hasil dengan diadakannya perundingan di atas kapal perang USS Renville pada tanggal 8 Desember 1947, yang berhasil mempertemukan delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan delegasi Belanda yang dipimpin oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo.

Perjanjian Renville kemudian dicapai di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville sebagai tempat netral, mulai tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Perjanjian ini menjadi titik penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Meskipun demikian, isi perjanjian ini telah memicu kontroversi dan debat yang berkelanjutan dalam sejarah Indonesia.

Perjanjian Renville menandai upaya diplomatik yang penting dalam sejarah Indonesia, tetapi juga mencerminkan kompleksitas dan ketegangan yang terlibat dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan.

Baca juga : Inilah Sejarah dan 25 Ucapan untuk Memeriahkan Peringatan Hari Bela Negara

Isi Perjanjian Renville 

Dikutip dari Modul Sejarah Indonesia SMA Kelas 11 (2020) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, isi perjanjian Renville adalah sebagai berikut

1. Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk dengan cepat.

2. Republik Indonesia diakui sebagai bagian dari entitas RIS.

Baca juga : Asal Mula 10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia

3. Seluruh wilayah Indonesia tetap berada di bawah kendali Belanda sebelum RIS terbentuk.

4. Wilayah yang diakui sebagai milik Indonesia oleh Belanda terbatas pada Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera.

5. Wilayah penguasaan Indonesia dan Belanda diatur oleh Garis Van Mook.

Baca juga : Indonesia Dinilai Memiliki Peran Krusial Selesaikan Konflik Israel-Palestina

6. Tentara Indonesia diwajibkan untuk mundur dari wilayah yang dikuasai oleh Belanda, termasuk Jawa Barat dan Jawa Timur.

7. Rencana pembentukan Uni Indonesia-Belanda dengan Raja Belanda sebagai kepala negara.

8. Pengaturan untuk melaksanakan suatu plebisit atau referendum guna menentukan masa depan suatu wilayah di dalam Republik Indonesia Serikat (RIS).

Baca juga : 5 September Hari Amal Internasional, Begini Sejarahnya

9. Rencana untuk mengadakan pemilihan umum guna membentuk Dewan Konstituante RIS.

Tokoh yang Terlibat dalam Perjanjian Renville 

Berikut adalah tokoh-tokoh yang hadir dalam perundingan dan perjanjian Renville

1. Delegasi Indonesia di hadiri oleh Amir Syarifudin, dengan anggota lainnya termasuk Ali Sastroamijoyo, H. Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Coatik Len, dan Nasrun.

Baca juga : Hari Masyarakat Adat Sedunia : Tema dan Sejarah

2. Delegasi Belanda dihadiri oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo, dengan anggota lainnya termasuk Mr. H.A.L. Van Vredenburg, Dr. P.J. Koets, dan Mr. Dr. Chr. Soumokil.

3. Fungsi perantara PBB dipegang oleh Frank Graham sebagai ketua, Paul Van Zeeland, dan Richard Kirby.

Perjanjian Renville menetapkan bahwa Belanda tetap berdaulat atas wilayah Indonesia sebelum Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Baca juga : Peran Sayuti Melik dalam Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI

Dampak adanya Perjanjian Renville 

Penandatanganan Perjanjian Renville menimbulkan sejumlah dampak yang merugikan bagi Indonesia dan memperburuk hubungan antara Indonesia dan Belanda.

Terdapat empat dampak yang dirasakan, sebagai berikut

1. Penyusutan Wilayah RI

Garis demarkasi Van Mook, yang dijadikan kesepakatan dalam Perjanjian Renville, dianggap sebagai perlakuan yang merendahkan karena mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi lebih sempit. Perjanjian ini menyebabkan penurunan wilayah yang telah disetujui sebelumnya dalam Perjanjian Linggarjati. Dalam perjanjian tersebut, wilayah Indonesia yang diakui hanya terbatas pada Banten, sebagian Jawa Tengah, dan Pulau Madura. Dampak dari kesepakatan ini adalah mempersempit wilayah yang semula dimiliki Indonesia, dan hal ini dianggap sebagai tindakan yang merugikan dan menyinggung martabat negara.

Baca juga : UNESCO Serahkan Sertifikat Memory of the World Arsip Pidato Soekarno

2. Perekonomian Terganggu

Penandatanganan Perjanjian Renville memicu pemberlakuan blokade ekonomi yang ketat oleh Belanda terhadap Indonesia. Dampaknya sangat terasa bagi para pejuang Indonesia, yang menghadapi kesulitan besar dan tekanan ekonomi yang berat. Situasi ini memaksa mereka untuk mempertimbangkan opsi menyerah dalam perjuangan kemerdekaan mereka. 

Blokade tersebut menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian Indonesia, dengan akses terbatas terhadap sumber daya penting dan pembatasan perdagangan internasional yang signifikan. Para pejuang kemerdekaan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan perlengkapan militer. 

Blokade ekonomi ini bukan hanya mengakibatkan kesulitan praktis, tetapi juga menyulitkan upaya perjuangan mereka secara keseluruhan. Mereka terpaksa berhadapan dengan krisis pasokan dan dukungan yang berdampak negatif pada keberlangsungan perlawanan mereka terhadap Belanda. 

Baca juga : Di Forum HLPF, Putra Bangsa Ini Inginkan PBB Totalitas Tangani Konflik

Dengan adanya tekanan ekonomi yang begitu kuat, para pejuang kemerdekaan Indonesia terpaksa mempertimbangkan langkah-langkah strategis baru untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka, sambil berusaha bertahan dalam kondisi yang semakin sulit.

3. Reaksi Keras dan Pemberontakan

Dampak perjanjian ini memicu reaksi keras dari rakyat yang merasa bahwa kabinet baru Indonesia terlalu memihak kepada Belanda. Selain itu, tentara Indonesia yang masih berada di wilayah yang dikuasai Belanda harus ditarik mundur, seperti yang terjadi dalam peristiwa Long March Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Terjadi pula pemberontakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo karena menolak untuk meninggalkan Jawa Barat yang masih berada di bawah kendali Belanda.

4. Perubahan Politik

Dampak dari ketidakpuasan terhadap Perjanjian Renville sangat signifikan, mengarah pada pengunduran diri Perdana Menteri Amir Sjarifuddin pada 23 Januari 1948, yang menandai kegagalan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia. 

Baca juga : PBB: Lebih dari Satu Juta Orang di Somalia Mengungsi

Ini merupakan momen krusial yang memperlihatkan ketidakpuasan yang meluas terhadap perjanjian tersebut. Lebih lanjut, situasi ini membuka jalan bagi tindakan lebih lanjut dari Belanda, yang pada gilirannya memicu peristiwa yang lebih tragis. Dengan melakukan tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjanjian, Belanda memulai Agresi Militer Belanda II dengan melancarkan serangan, yang dimulai dengan mengebom lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 1948.

Tindakan ini tidak hanya mengabaikan kesepakatan sebelumnya, tetapi juga memperburuk ketegangan antara kedua pihak. Dengan demikian, terbukti bahwa Perjanjian Renville tidak hanya berdampak pada penyempitan wilayah Indonesia, tetapi juga menjadi katalisator untuk eskalasi ketidakpuasan, pemberontakan, dan perubahan politik yang substansial di Indonesia. (Z-10)

 

Baca juga : Hari Keluarga Internasional: Sejarah, Tema, dan Cara Memperingati