Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris meminta pemerintah Indonesia untuk merespons dengan serius desakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait penggunaan rokok elektrik atau vape dengan berbagai varian rasa.
"Saya rasa kekhawatiran dari WHO harus kita tanggapi juga secara serius. Pemerintah harus mengkaji tentang perlu-tidaknya melakukan pelarangan terhadap vape dengan perasa atau memperketat penjualan vape secara umum, khususnya penjualan kepada yang di bawah umur," ujar Charles kepada wartawan, Kamis (28/12/2023).
Politikus PDI Perjuangan ini menganggap bahwa regulasi terkait penggunaan vape di Indonesia masih belum memadai. Menurutnya, saat ini banyak vape yang dijual tanpa pengawasan pemerintah.
Baca juga: Rencana DJPK Kemenkeu Tunda Pemberlakuan Pajak Rokok Elektrik Diapresiasi
"Saya melihat saat ini industri vape di Indonesia masih belum banyak diatur secara regulasi. Tentunya dengan demikian pengawasan terkait dengan keamanan produk juga menjadi kendala," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa banyak produk vape dijual tanpa adanya pengawasan dari otoritas kesehatan di Indonesia, sehingga asal usul cairan yang digunakan dan dampak negatif terhadap kesehatan penggunanya tidak jelas.
Baca juga: Implementasi Pajak Rokok Elektrik Diminta Ditunda
Charles mengimbau agar pemerintah mengatur industri vape mulai dari sisi produksi hingga penggunaannya di masyarakat.
"Ke depan industri vape ini harus diatur lebih ketat oleh pemerintah. Pemerintah harus mengatur mulai dari sisi produksi, distribusi maupun penggunaannya oleh masyarakat. Badan POM, misalnya, harus dilibatkan untuk memastikan bahwa cairan-cairan yang digunakan di vape ini masuk dalam standar aman untuk dikonsumsi manusia," ujar Charles.
Sebelumnya, WHO telah mendesak seluruh negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape dengan berbagai varian rasa. Beberapa peneliti, aktivis, dan pemerintah melihat vape sebagai alat utama untuk mengurangi dampak kematian dan penyakit akibat merokok konvensional.
Namun, WHO menegaskan bahwa belum ada bukti yang menunjukkan bahwa vape lebih "aman" dari rokok konvensional.
Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyoroti risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan vape, termasuk risiko kecanduan nikotin di kalangan non-perokok konvensional, terutama anak-anak dan remaja. (Z-10)
Andreas memandang fenomena ini dapat terjadi karena kurangnya koordinasi antar ementerian dan lembaga negara dalam menyinergikan kebijakan.
Kegaduhan pelarangan vape yang dilontarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) mengundang perhatian Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga.
Badan POM menyampaikan bahwa kewenangan tersebut memungkinkan penyusunan aturan turunan untuk menentukan standar produk vape yang beredar.
Guru Besar FKUI Prof. Agus Dwi Susanto menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan untuk mencegah penggunaan vape pada remaja di tengah masifnya promosi.
Rencana pelarangan total peredaran vape yang diusulkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dinilai bentuk kurang maksimalnya fungsi pengawasan dan pencegahan peredaran narkotika
Guru Besar FKUI Prof. Agus Dwi Susanto memperingatkan dampak buruk vape bagi remaja, mulai dari paru-paru bocor hingga risiko penyakit kronis dini.
Jangan panik jika jadwal vaksin anak terlewat. Dokter spesialis anak jelaskan prosedur catch-up immunization atau imunisasi kejar untuk lindungi buah hati.
WHO merekomendasikan transisi dari vaksin influenza quadrivalent ke trivalent karena hilangnya virus B/Yamagata. Simak penjelasan medis dan dampaknya.
Vaksin influenza trivalen kembali menjadi standar global setelah WHO merekomendasikan penghapusan komponen garis keturunan B/Yamagata.
AI dan teknologi genomik mempercepat diagnosis penyakit langka. Inovasi ini membuka akses pengobatan lebih cepat bagi jutaan pasien di dunia.
Taiwan melaporkan capaian Gold Tier WHO dalam eliminasi hepatitis C dengan diagnosis 90,2% dan pengobatan 92,6%, mendekati target global 2030.
Indonesia pimpin suara Global South dalam negosiasi WHO Pandemic Agreement 2026. Cek latar belakang Uni Eropa dinilai hambat kesetaraan akses kesehatan global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved