Masuki Bonus Demografi, Keluarga Pintu Utama Perbaikan Kualitas SDM

KELUARGA ialah pintu utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat masuk fase bonus demografi. Jika kualitas SDM tidak baik seperti memiliki stunting yang tinggi, bonus demografi tidak akan mendatangkan manfaat.

"Kenapa kualitas SDM harus diperbaiki? Ini karena sebentar lagi kita akan memasuki bonus demografi. Bonus demografi hanya bisa dirasakan manfaatnya jika kualitas SDM baik. Oleh sebab itu, jika angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat tidak segera diturunkan, dikhawatirkan tidak bisa melewati bonus demografi dengan baik. Inilah yang menjadi alasan Sulbar harus segera menurunkan angka stunting," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam sambutan di Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Ballroom Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis (30/11/2023).

Karena itu, Hasto menegaskan keluarga harus menjadi perhatian utama. Pembangunan keluarga ialah fondasi utama tercapai kemajuan bangsa. Dalam Rakor Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulbar itu dihadiri Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Resky Murwanto, anggota Forkopimda Provinsi, TPPS provinsi dan kabupaten, instansi vertikal, mitra kerja terkait, seperti IDI, IBI, TP PKK, perguruan tinggi, rumah sakit pemerintah, organisasi keagamaan, dan media massa.

Baca juga: Generasi Muda Harus Mampu Menjadi Pembelajar untuk Menjawab Tantangan di Masa Depan

Hasto menambahkan, periode 2025-2035 merupakan fase puncak periode bonus demografi yang harus terus dikapitalisasi. Keluarga sehat, produktif, dan berkualitas ialah tujuan program Bangga Kencana menuju Indonesia Emas 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka.

"Sulbar spesialis case provinsi yang spesial karena peluang demografi akan menutup lebih cepat sedikit dibandingkan rata-rata yang lain, bisa 2035 sampai 2039 tetapi Sulbar secara teori 2034 padahal IPM-nya kan masih rendah. Ini salah satu sebabnya ialah di sini memang akan kedatangan tenaga-tenaga yang sudah cukup dewasa usianya sehingga memacu Sulbar bonus demografinya bisa lebih cepat," ujar Hasto.

Baca juga: Ingin Nikmati Bonus Demografi? Berinvestasilah di SDM

Oleh karena itu, Sulbar dengan bonus demografinya yang dimiliki bisa lebih cepat dan menguntungkan. Namun, jika stuntingnya tidak lebih cepat turun, itulah yang dinilai akan merugikan. "Maka, harapan saya, pemerintah pusat maupun daerah harus sama-sama semaksimal mungkin untuk menangani stunting di Sulbar," ucap Hasto. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Provinsi Sulbar merupakan tertinggi kedua di Indonesia dengan angka 35,0%.

Kolaborasi

Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris DP mengatakan, arah kebijakan penurunan stunting di Sulbar tahun 2023-2026 ada delapan poin. Hal tersebut yaitu peningkatan kualitas dan akses pemerataan layanan kesehatan, peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan yang promotif dan prefentif, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan dan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan akses dan kualitas kesehatan lingkungan, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan peran kelembagaan posyandu, serta percepatan fungsi kelembagaan dan koordinasi percepatan penurunan stunting.

"Target kita di 2026 bisa mencapai angka prevalensi stunting hingga 20% agak sulit kita capai kalau kita tidak disiplin pada governance. Saya selalu mengumpamakan, ini tidak lebih dari manajemen proyek. Manajemen proyek itu betul-betul harus selesai di awal dari aspek perencanaan. Sampai memastikan yang kita rencanakan itu terukur sampai akhir tahun. Jadi agak mustahil untuk mencapai target jika tata kelola manajemen penanganan stunting tidak dibenahi. Oleh sebab itu, kita harus konsisten menjalankan delapan kebijakan besar ini," ujarnya.

Kolaborasi merupakan hal penting untuk mengeksekusi masalah stunting di Sulbar. Oleh sebab itu, Ia meminta perhatian serius pemerintah kabupaten agar melihat masalah ini menjadi peluang yang tidak boleh dibiarkan dan dikelola dengan sembarangan.

Kepala BKKBN Sulbar Resky Murwanto mengatakan, dalam upaya percepatan penurunan stunting di Sulbar, BKKBN Sulbar terus berupaya dan bersinergi dengan berbagai unsur, baik dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, maupun komunitas-komunitas strategis yang ada. "Rapat Koordinasi Teknis Program Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulbar semoga menjadi momentum untuk menguatkan kembali komitmen bersama dalam percepatan penurunan stunting di Bumi Malaqbi," ujarnya.

Strategi Percepatan Pencegahan Stunting yang dilakukan BKKBN Sulbar ialah memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat luas mengenai stunting, dampaknya, dan pencegahannya melalui penyuluh yang dimiliki. "BKKBN Sulbar telah melatih 2.859 orang Tim Pendamping Keluarga yang terdiri atas bidan desa/tenaga kesehatan, kader KB, dan kader PKK yang tersebar di 648 desa/kelurahan di Sulbar untuk mendampingi 305.510 keluarga di Sulbar. Selain itu, BKKBN Sulbar secara aktif jmelakukan pendekatan pentahelix dalam upaya percepatan penurunan stunting," ujarnya. (RO/Z-2)