Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENCIPTAKAN kualitas SDM yang baik untuk hadapi bonus demografi harus fokus pada kuantitas dan kualitas. Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menjelaskan kuantitas amat penting untuk menjaga pertumbuhan penduduk seimbang.
Namun, disparitas pada provinsi-provinsi menjadi masalah sehingga perlu gran desain kependudukan yang kebijakan bisa tercermin dengan baik. Dengan terciptanya kualitas SDM untuk hadapi bonus demografi maka pendapatan negara meningkat dan bisa terbebas dari middle income trap.
Baca juga : Habis Bonus Demografi Terbitlah Bangsa yang Menua
"Ada satu kajian mendalam kalau ada provinsi sudah lewati bonus demografi maka pendapatan meningkat jika tidak terjadi akselerasi pendapatan per kapita maka provinsi tersebut terjebak di middle income trap," kata Hasto di Kantor BKKBN, Jakarta, Kamis (19/10).
Fokus kedua yakni kualitas ada kebijakan yang terkait kesehatan reproduksi hingga gender yang bermuara pada kualitas penduduk dengan indikator stunting/tengkes yang represntatif. Indikator human capital indeks proporsi terbesarnya adalah tengkes.
Baca juga : Bonus atau Bencana Demografi?
Sehingga tengkes menjadi faktor terpenting per hitungan human capital indeks dan prospek penduduk bisa pendapatan per kapita.
"Sehingga masyarakat yang mengalami tengkes dibandingkan dengan tidak tengkes pendapatan per kapitanya bisa 22%. Ini kan sudah jadi rahasia umum, jika ingin disederhanakan maka SDM yang baik adalah kualitas dan kuantitas," ujar dia.
Hasto menyebut perlunya gran desain kependudukan agar kualitas dan kuantitas bisa dikendalikan. Tahun ini menjadi batu loncatan di tahun 2025 hingga 2045 kemudian menyusun jangka menengah 2025 hingga 2029.
"Indonesia harus keluar dari jebakan middle income trap di 2045 dengan pendapatan yang besar. Sementara 2035 ada generasi yang menjadi sorotan yakni generasi sandwich yang harus menanggung orang tua di masa mendatang karena orang tuanya sudah masuk populasi menua dengan rata-rata pendidikan 8,3 tahun," pungkasnya.
Berdasarkan indeks pembangunan manusia, masyarakat dewasa dengan rata-rata pendidikan 8,3 tahun akan bergeser ke aging population di 2035. Sehingga di tahun tersebut rata-rata pendidikan dan ekonomi generasi tua rendah. (Z-4)
Ratusan warga nampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tahun 2024
Meskipun dalam keadaan ekonomi yang tergolong miskin, masyarakat Indonesia merasa tetap bahagia.
PEMERINTAH Kabupaten Lamongan berhasil membawa pulang penghargaan IBangga (Indeks pembangunan keluarga) award 2024 dari penilaian kegiatan tahun 2023.
INDEKS Pembangunan Keluarga (iBangga) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut kebahagiaan keluarga Indonesia berada pada level tangguh dengan skor 71,86.
Berdasarkan data, sekarang telah memasuki bonus demografi, dan berbagai persiapan perlu dilakukan agar saat generasi penerus ini bisa menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), ketentraman memiliki skor 59,79 (berkembang), kemandirian 52,49 (berkembang), dan kebahagiaan 71,86 (tangguh).
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Dukcapil DKI Jakarta tengah menghimpun data NIK warga Jakarta yang masih berdomisili di luar wilayah Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Pendatang baru yang akan menjadi warga Jakarta harus mengikuti prosedur dan aturan kependudukan.
DINAS Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta minim sosialisasi.
Sebanyak 94 ribu data penduduk DKI Jakarta akan dinonaktifkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Kurang dari satu pekan menjalani hari H pemilihan umum presiden dan legislatif, permintaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) membeludak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved