Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengungkapkan gotong-royong bisa menjadi satu program untuk menyukseskan program penurunan angka stunting.
Ia mengatakan saat ini ada beberapa program gotong-royong stunting yang dapat mengakselerasi penurunan. Di antaranya ialah Bapak Asuh Anak Stunting. Program teresebut kemudian diserbu para pengusaha karena mendapat atensi langsung dari Presiden Joko Widodo.
“Program penurunan stunting sekarang menjadi gerakan gotong-royong. Ini luar biasa. Di daerah-daerah tertentu, yang mungkin belum tersentuh program, terjadi penurunan stunting karena gotong-royongnya,” kata Hasto di Jakarta, Rabu (30/8).
Baca juga: Bayer Luncurkan Program Cegah Stunting di Depok
Adapun, hingga kini pemerintah telah mengalokasikan Rp30 triliun untuk penanganan stunting. Sebanyak Rp21,2 triliun dialokasikan untuk penyediaan makanan bergizi, Rp6,9 triliun untuk BPJS Kesehatan dan Rp2,6 triliun terbagi di kementerian/lembaga.
Ia mengakui anggaran stunting perlu dikawal lebih ketat supaya tepat sasaran. Pasalnya, Hasto menemukan beberapa kali di lapangan, dana program keluarga harapan (PKH) yang digelontorkan kepada masyarakat, justru tidak digunakan untuk membeli pangan bergizi. Mereka malah belanja kebutuhan sekunder lainnya.
Baca juga: Ikut Program JKN, Kampung Terpencil Lereng Gunung Pangkas Kasus Tengkes
“Saya pernah menemui di lapangan, ini kok stunting masih ada padahal masyarakat sudah dapat PKH. Uangnya kemana? Lalu ada yang bilang kalau dia pakai uang itu untuk kredit motor. Ada juga yang untuk membeli rokok. Sebulan bisa Rp600 ribu untuk rokok,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, untuk menjalankan program, khususnya yang terkait dengan dana bantuan, memang menjadi tantangan tersendiri.
“Dari Rp20 triliun yang diberikan, tidak semua dibelikan makanan. Orang kita itu memang luar biasa menarik sekali. Tidak gampang, karena akalnya banyak. Sudah pasti itu, karenanya tidak ada yang sempurna,” ucap Ateh.
Ia pun meminta BKKBN menggerakkan semua kapasitas dan sumber daya yang tersedia agar program penurunan stunting dapat berjalan maksimal. Menurut dia, strategi gotong-royong memang cara yang paling efektif.
“Kita bisa dorong TNI, swasta, perusahaan untuk sama-sama bergerak di penuruan stunting. Kalau memang 100% anggaran itu tidak digunakan sesuai peruntukan, setidaknya kita mencapai angka 70%,” ucap dia. (Z-11)
Ungkapan warga itu merupakan puncak keresahan mereka terhadap pemerintah yang belum juga memperbaiki jalan rusak selama bertahun-tahun
Banyak nilai-nilai Pancasila yang sudah diimplementasikan di Jawa Tengah, contohnya terciptanya kehidupan yang rukun di antara umat beragama.
Nominal pembayaran iuran sistem KRIS dalam layanan BPJS Kesehatan tidak akan sama atau bukan single tarif untuk menjaga keseimbangan prinsip gotong royong sistem JKN sesuai Undang-Undang.
BP Tapera memiliki tugas untuk menyediakan rumah yang terjangkau, baik, dan sehat kepada masyarakat.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengajak perusahaan-perusahaan untuk mengambil bagian dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam Kepmenaker 76/2024
Koordinasi dan sinergi seluruh jajaran Fokopimda provinsi, kabupaten dan kota perlu ditingkatkan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan angka stunting di Jawa Barat.
Ratusan warga nampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tahun 2024
Meskipun dalam keadaan ekonomi yang tergolong miskin, masyarakat Indonesia merasa tetap bahagia.
PEMERINTAH Kabupaten Lamongan berhasil membawa pulang penghargaan IBangga (Indeks pembangunan keluarga) award 2024 dari penilaian kegiatan tahun 2023.
INDEKS Pembangunan Keluarga (iBangga) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut kebahagiaan keluarga Indonesia berada pada level tangguh dengan skor 71,86.
Berdasarkan data, sekarang telah memasuki bonus demografi, dan berbagai persiapan perlu dilakukan agar saat generasi penerus ini bisa menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), ketentraman memiliki skor 59,79 (berkembang), kemandirian 52,49 (berkembang), dan kebahagiaan 71,86 (tangguh).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved