Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengunjungi langsung daerah terdampak bencana kekeringan yang menyebabkan gagal panen dan kelaparan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, pada Kamis, (3/8).
Kunjungannya tersebut memenuhi perintah Presiden RI Joko Widodo, di mana Presiden memerintahkan Menko PMK untuk menangani secara langsung bencana kekeringan dan kelaparan yang melanda Kabupaten Puncak.
"Alhamdulillah, kemarin setelah tertunda karena cuaca, pada hari ini tadi saya dengan Bapak Kepala BNPB bisa berkunjung langsung ke daerah sasaran," jelas Menko PMK di Bandara Mozes Kilangin usai mengunjungi Kabupaten Puncak.
Baca juga: BNPB dan Kemenko PMK Serahkan Bantuan pada Warga Terdampak Bencana Kekeringan Papua
Menko PMK bertolak ke Kabupaten Puncak menumpangi pesawat caravan pada pukul 08.50 WIT dari Bandara Mozes Kilangin Timika menuju Bandara Sinak Kabupaten Puncak.
Dalam kunjungannya itu Menko PMK didampingi oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Pangdam Cendrawasih Izak Pangemanan, dan Bupati Kabupaten Puncak Wilem Wandik.
Baca juga: Kemenko PMK Mulai Salurkan Bantuan Hadapi Kekeringan dan Kelaparan di Papua Tengah
Sebanyak 2 pesawat caravan membawa Menko PMK dan rombongan disertai dengan pengawalan 2 helikopter TNI. Perjalanan menuju Bandara Sinak memakan waktu sekira 50 menit dan disertai dengan cuaca cerah berawan. Pemandangan Pegunungan Jayawijaya termasuk juga Puncak Cartenz mewarnai pemandangan sepanjang perjalanan.
Setibanya di Bandara Sinak, sekitar 200 orang warga dari tiga distrik terdampak dari Distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri menyambut kedatangan Menko PMK.
Sambutan hangat serta situasi yang aman dan kondusif menyertai kunjungan itu. Kedatangan masyarakat juga bertujuan untuk mengambil bantuan logistik. Di kesempatan itu juga Menko PMK berinteraksi hangat dengan warga dan menjajal salam khas masyarakat adat.
Dalam kunjungannya di Kabupaten Puncak itu, Menko PMK menyerahkan secara langsung bantuan pada masing-masing Kepala distrik terdampak dari Distrik Agandugume, Lambewi, Oneri. Dia meminta kerja sama semua pihak untuk untuk menjaga keamanan wilayah. Termasuk juga rencana akan dibangunnya lumbung pangan di wilayah Distrik Agandugume
Menurutnya, keamanan menjadi faktor penentu kelancaran penyaluran bantuan logistik yang akan disalurkan pemerintah. Selain itu juga, Menko Muhadjir juga mengatakan bantuan diupayakan untuk disalurkan secara periodik mengikuti musim kekeringan dan embun beku yang melanda Kabupaten Puncak.
"Bantuan logistik akan kita terus suplai sampai betul-betul mereka lepas dari kondisi yang tidak baik ini, Dan tahun depan mudah-mudahan bisa kita tangani lebih baik lagi," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kemensos, BNPB, TNI telah menyalurkan berbagai ragam bantuan logistik dan peralatan untuk membantu masyarakat Kabupaten Puncak yang terdampak bencana kekeringan dan kelaparan. Selain itu juga pihak swasta juga turut berkontribusi dalam memberikan bantuan yang diperlukan masyarakat.
Muhadjir menyampaikan, bantuan-bantuan tersebut sudah sampai di seluruh daerah yang terdampak. Nantinya, penyaluran kepada masyarakat dilakukan masing-masing Kepala Distrik. Bupati Puncak Wilem Wandik meminta Kepala Suku menyalurkan dengan tepat sasaran.
"Yang jelas bantuan sudah sampai dan diterima para Kepala Suku. Dan tadi sudah dijelaskan, biasanya nanti pembagiannya diatur oleh Kepala Suku," ujar Menko PMK.
Dalam kesempatan itu juga Menko PMK mendapatkan aspirasi dari masyarakat agar lebih banyak infrastruktur yang dibangun di wilayah Kabupaten Puncak supaya akses ke tiap daerah bisa terjangkau. Termasuk juga salah satu jembatan yang longsor di Distrik Sinak yang merupakan pengubung ke tiap distrik.
Menko PMK menampung aspirasi tersebut dan menyampaikan akan membawa masalah itu ke pusat. Dia mengatakan, pemerintah akan memberikan perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur di kawasan pedalaman Papua Tengah. (Z-10)
Kalau musim kemarau sawah menganggur. Setahun tidak bisa digarap dua kali
Kekeringan rawan terjadi di Kecamatan Cipatujah, Cikalong, Pancatengah, Cineam, Karangjaya, Culamega, Cibalong, Kadipaten, Salawu, Tanjungjaya, Pageurageung dan Kecamatan Sukaresik.
Cuaca panas yang melanda Kota Padang selama dua bulan terakhir menyebabkan beberapa kawasan mengalami kekeringan, termasuk Bukit Gado-Gado, Air Manis, Seberang Palinggam, Rawang, dan Batang
Hasil pendataan wilayah rawan potensi kekeringan menurut Mikron adalah Pangkalpinang, Kelurahan Bukit Merapin, Kelurahan Sriwijaya, Kelurahan Bukit Besar, Bukit Baru, Kelurahan Temberan.
Puluhan hektare sawah di Purwakarta terancam gagal panen setelah pasokan air mengering.
ribuan hektare sawah yang terancam kekeringan tersebar hampir seluruh wilayah. Namun paling rawan berada di 49 desa dari 6 kecamatan meliputi Sindangkerta, Saguling, Cipongkor, Cipatat
PP Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setiap anak Indonesia harus mendapatkan perlindungan yang optimal
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis sudah dinilai cukup.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta pengusaha melihat sisi positif dari Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved