Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut perlu dilakukan simulasi secara rutin untuk terus melatih masyarakat agar tidak mengalami kebingungan saat terjadi bencana.
Hal itu diungkapkannya dalam ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise (ARDEX-2023) di Hotel Royal Ambarukmo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (1/8).
"Supaya dapat dilakukan aksi-aksi antisipatif dengan pelibatan semua unsur masyarakat melalui edukasi kebencanaan agar sadar dan paham bencana serta peningkatan kemampuan dalam pengelolaan risiko bencana sehingga terwujudnya ketangguhan yang berkelanjutan (sustainable resilience)", ujar Muhadjir.
Baca juga : Perlu Adanya Diversifikasi Pangan Atasi Bencana Kelaparan Papua
Terpilihnya Yogyakarta untuk menyelenggarakan simulasi kebencanaan ini, menurut Muhadjir sangat tepat karena memiliki potensi gempa yang berasal dari sesar aktif, bernama Sesar Opak. Sesar ini disinyalir kuat menjadi penyebab gempa pada Mei 2006.
Sesar Opak memiliki kekuatan hingga 6,6 SR yang harus diantisipasi setiap waktu karena berada tepat di bawah daratan Yogyakarta.
Baca juga : Penguatan Pendidikan Karakter Anak Penting Membangun Moral
"Karena Yogya itu tidak hanya sesar opak saja yang jadi masalah, ada juga gunung merapi yang sangat aktif, dan kemungkinan terjadi tsunami dimana letak jogja berdekatan dengan samudera Hindia. Oleh karena itu tempat ini (Yogyakarta) sangat ideal untuk diselenggarakan simulasi penanggulangan bencana ini," ungkap Muhadjir.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan, pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan resiliensi sangat diperlukan.
Negara-negara di ASEAN dapat saling bertukar nilai, ilmu, serta pengalaman terutama terkait kebencanaan yang melibatkan sipil-militer, menuju One ASEAN, One Response.
"Terkait penanggulangan bencana, kita telah bekerja sama dengan seluruh negara yang ada di wilayah ASEAN ini. Semuanya sudah terjalin betul saling membantu jika terjadi bencana di negara-negara kawasan Asia Tenggara," tutur Suharyanto.
Kegiatan ARDEX 2023 merupakan tindak lanjut dari pertemuan GPDRR tahun lalu di Bali, di mana Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menggelar simulasi latihan penanggulangan darurat bencana.
Selain itu, acara tersebut juga bertujuan untuk membangun kapasitas dan menjalin solidaritas kerjasama negara-negara ASEAN dalam kebencanaan. (Dis)
Hal ini dilakukan sebagai langkah kesiapsiagaan dini dan kewaspadaan jika terjadi bencana di sekitar lingkungannya
Melalui uji kompetensi, BPBD berharap peningkatan SDM dan mitigasi bencana di Kalimantan Selatan.
Program yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sangat tepat mengingat wilayah Garut yang rawan bencana memerlukan upaya mitigasi dari pemerintah dan masyarakat.
Potensi bahaya bencana yang terjadi di sekolah dapat menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan dan menimbulkan dampak negatif bagi peserta didik maupun staf pendidik
Aktivitas Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan peningkatan. Kondisi ini ditandai dengan perubahan warna air danau di Kawah I Tiwu Ata Polo.
Pentingnya sistem peringatan dini bencana di berbagai belahan dunia yang kini menjadi pembahasan dalam High Level Panel di rangkaian World Water Forum ke-10.
PP Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setiap anak Indonesia harus mendapatkan perlindungan yang optimal
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis sudah dinilai cukup.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta pengusaha melihat sisi positif dari Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved