Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEPANJANG 2022 hingga 2023, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) telah menyalurkan sebanyak Rp4,21 triliun melalui fasilitas dana bergulir (FDB) kepada 28.339 debitur di 30 provinsi.
Hasilnya, dana itu berhasil melindungi sebanyak 15 juta pohon. Adapun, dari pengukuran ke sekitar 4,4 juta pohon yang terlindungi tersebut, sebanyak 371 ribu ton emisi CO2 dapat terserap.
Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH Endah Tri Kurniawati mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untuk terus menggulirkan dana yang dikelola BPDLH ke penerima manfaat yang ada di Sabang sampai Merauke.
Baca juga: DPR Dorong BPDLH Fokus Penanganan Sampah dan Mangrove
"FDB ini adalah salah satu program unggulan BPDLH. Fasilitas tersebut masuk dalam program pengelolaan hutan, pengelolaan lahan, penggunaan lahan dan ekosistem yang berkelanjutan yang juga menangani dana kesejahteraan untuk masyarakat adat serta pelestarian mangrove untuk daerah pesisir," ucap dia, Rabu (21/6).
Salah satu kisah sukses dari pemanfaatan dana yang disalurkan BPDLH ini ada di Kampung Cibulao, Kabupaten Bogor. ingga saat ini total pembiayaan yang disalurkan ke kelompok tani hutan (KTH) Cibulao tercatat sebesar Rp401,46 juta. Dana tersebut disalurkan ke 14 petani anggota kelompok tersebut. KTH Cibulao yang menerapkan sistem tumpang sari kopi untuk konservasi hutan di kampung tersebut terbukti telah menciptakan peluang ekonomi.
Baca juga: Universitas Didorong Lahirkan Pemimpin Masa Depan Berwawasan Lingkungan
"Jadi di sektor lahan kita mempunyai kewajiban untuk membentuk program pemerintah yang dilakukan siapapun. Nanti kita harus bisa men-grab dana-dana yang terkumpul untuk mencapai komitmen pemerintah Indonesia dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan," beber dia.
Adapun, hingga 2026 anggaran yang tersedia di BPDLH sebesar Rp22,3 trilun dengan potensi tambahan yang akan segera masuk senilai Rp16,9 triliun. Dana tersebut terkumpul dari 16 mitra dan donor dari dalam dan luar negeri serta 8 windows atau sumber dana.
Direktur Keuangan, Umum dan Sistem Informasi BPDLH Langgeng Suwito optimistis, akan ada lebih banyak lagi dana yang dikelola BPDLH untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan target penurunan emisi Indonesia.
"Di sini feeling saya, ke depan makin besar harapan kita untuk tata kelola dana yang lebih besar yang akan kita bangun, untuk memberikan manfaat bagi banyak pihak," pingkas dia. (Ata/Z-7
Nangka memiliki kemampuan besar untuk menyerap karbondioksida (CO2) hingga 126,51 kg/tahun.
Penanaman pohon sebagai bagian dari dukungan program sejuta pohon dilakukan Persatuan Perusahaan Realesat Indonesia (REI) di kawasan Rumah Sakit Bandar Negara Husana,
Kegiatan penanaman pohon akan berlangsung di area parkir Mal Ciputra Tangerang yang akan beroperasi pada September 2024.
Sebanyak 10 ribu pohon yang ditanam Pelita Air setiap tahun diestimasikan mampu menekan sekitar 150 ton karbondioksida di udara sehingga emisi karbon dapat ditekan secara efektif.
Mengembalikan fungsi lahan dan meningkatkan sumber daya alam dilakukan dalam beberapa program, melalui restorasi wajib maupun restorasi sukarela.
Pemilihan pohon pinang karena pohon melambangkan akhlak mulia dan keterbukaan budaya lokal yang benar-benar mencerminkan masyarakat Bali.
SEKRETARIS Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mendorong pemerintah secara kolaboratif menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
Target KEM adalah untuk membuka pendanaan 200 juta USD bagi 100 usaha lestari yang terkoneksi dengan 100 kabupaten yang berkomitmen menjadi lestari.
Penanaman serentak dipimpin Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Cianjur, Jawa Barat serta Kepala BRGM, Hartono, di Desa Lukit, Pulau Padang, Kepulauan Meranti, Riau
Peran masyarakat perlu didorong oleh regulator untuk lebih aktif. Pasalnya banyak elemen masyarakat dari pemuda yang konsen terhadap lingkungan dan alam.
Pulau Jawa memiliki kekhusunan dibandingkan dengan pulau lainnya, karena kondisi vegetasi, kondisi tutupan lahan, daya dukung dan daya tampung, kepadatan penduduk.
Para ilmuwan mengatakan burung pemangsa berukuran besar yang mengalami penurunan populasi ini menghadapi "bahaya ganda"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved