Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta semua instansi terkait untuk terus memperkuat koordinasi penanganan bencana menyusul peningkatan curah hujan beberapa waktu belakangan.
"Mohon koordinasi di lapangan terus diperkuat, semua instansi dan pihak terkait harus fokus dalam penanganan bencana guna mencegah terjadinya efek yang tidak diharapkan," kata Muhadjir Effendy dikonfirmasi di Jakarta, hari ini.
Menko PMK menjelaskan, kejadian bencana dampak dari cuaca ekstrem telah terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air.
"Dua hari ini jalur lintas selatan Jawa Timur hingga Bali mengalami banjir besar dan longsor yang menimbulkan banyak kerugian. Diperkirakan kondisi ekstrem hidrometeorologi ini masih akan berlangsung di hari-hari mendatang," katanya.
Guna meminimalkan dampak risiko bencana, kata dia, maka penguatan data lapangan yang tepat dan cepat sangat diperlukan. Hal itu, menurut dia, diperlukan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan langkah mitigasi bencana yang akan dilakukan.
Untuk itu, Muhadjir meminta data lapangan terkait kejadian bencana harus terus diperbarui seiring dengan penguatan koordinasi lintas sektor.
"Semakin cepat didapatkan data lapangan yang real dan clear, akan semakin cepat juga dalam mengambil keputusan dan mampu meminimalkan risiko bencana," katanya.
Baca juga: Muhammadiyah Beri MPK Award kepada Tiga Kader Teladan
Muhadjir menambahkan, Kemenko PMK telah melaksanakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) Penanggulangan Bencana.
"Kemenko PMK sudah melakukan rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi tentang penanganan bencana," katanya.
Kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi, kata Muhadjir sangat diperlukan dengan menyiapkan langkah cepat dan tepat.
"Bencana hidrometeorologi tahun ini memiliki spektrum yang sangat luas karena berimpitan dengan masalah ekonomi global yang sangat tinggi sehingga perlu langkah tepat dan cepat," katanya.
Menko PMK menambahkan, upaya mitigasi dan penanganan bencana yang komprehensif perlu menjadi prioritas utama guna meminimalkan korban dan risiko yang mungkin ditimbulkan selain itu juga agar tidak memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.
"Sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, penanganan bencana harus dapat diatasi dengan baik guna meminimalkan korban dan risiko yang mungkin ditimbulkan selain itu juga agar tidak memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, agar tidak mengganggu kelancaran transportasi masyarakat dan suplai kebutuhan pokok," katanya.(Ant/OL-4)
Hal ini dilakukan sebagai langkah kesiapsiagaan dini dan kewaspadaan jika terjadi bencana di sekitar lingkungannya
Melalui uji kompetensi, BPBD berharap peningkatan SDM dan mitigasi bencana di Kalimantan Selatan.
Program yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sangat tepat mengingat wilayah Garut yang rawan bencana memerlukan upaya mitigasi dari pemerintah dan masyarakat.
Potensi bahaya bencana yang terjadi di sekolah dapat menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan dan menimbulkan dampak negatif bagi peserta didik maupun staf pendidik
Aktivitas Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, menunjukkan peningkatan. Kondisi ini ditandai dengan perubahan warna air danau di Kawah I Tiwu Ata Polo.
Pentingnya sistem peringatan dini bencana di berbagai belahan dunia yang kini menjadi pembahasan dalam High Level Panel di rangkaian World Water Forum ke-10.
PP Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setiap anak Indonesia harus mendapatkan perlindungan yang optimal
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis sudah dinilai cukup.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta pengusaha melihat sisi positif dari Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved