Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makariem, lebih mempercayakan urusan kementerian kepada tim bayangan (shadow) di dalam Kementeriannya yang beranggotakan sebanyak 400 orang. Hal ini bisa menandakan bahwa Nadiem sendiri tidak percaya dengan birokrasi Kemendikbudristek nya sendiri.
Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Alpha Amirrachman mengatakan bahwa kementerian bayangan yang dibentuk Nadiem bisa membuat birokrasi yang sesungguhnya tidak berdaya.
"Organisasi atau kementerian bayangan yang dibentuk Mendikbudristek merupakan bentuk ketidakpercayaan beliau kepada birokrasi Kemendikbudristek yang beliau pimpin. Alih-alih memberdayakan birokrasi, beliau malah membuatnya mandul dan tidak berdaya," ujar Alpha dari keterangan resminya pada Jumat (23/9).
"Kalau Mendikbudristek lebih percaya dengan organisasi bayangan ini, dan nampaknya demikian karena beliau katakan ini dengan terbuka dan menganggapnya sebagai terobosan, maka kementerian sesungguhnya akan mandul dan tidak akan berfungsi secara efektif dan optimal," tambahnya.
Baca juga: Maarif Institute: Jokowi Layak Raih Global Citizen Award dari The Atlantic Council
Menurutnya, apabila di setiap kementerian memiliki organisasi atau kementerian bayangan, ini bukanlah sebuah sesuatu yang sehat dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan.
"Seorang pemimpin birokrasi pemerintahan hendaknya membina dan memberdayakan birokrasi yang dipimpinnya, bukan mengkerdilkannya. Bisa dibayangkan jika setiap kementerian memiliki kementerian bayangan yang bekerja setara dengan kementerian sesungguhnya. Ini jelas bukan sesuatu yang sehat dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan," jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa apabila organisasi yang ada di suatu badan tidak berjalan secara efektif, maka barulah dibentuk organisasi bayangan.
"Organisasi bayangan biasanya dibentuk ketika organisasi sesungguhnya betul-betul tidak berjalan efektif dan ini bisanya dilakukan secara tertutup, tidak secara terbuka. Dibentuk secara sementara sambil memulihkan organisasi yang sesungguhnya, bukan untuk mengambil alih perannya," tutur dia. (OL-4)
Nadiem Anwar Makarim mengatakan keragaman suku, ras, dan golongan agama serta kepercayaan yang hidup di Indonesia adalah fakta yang telah diakui dan pahami bersama
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan bakal mengecek dugaan biaya program makan bergizi gratis yang diambil dari dana pendidikan APBN.
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan dengan tegas agar Nadiem Anwar Makarim tidak kebablasan dan ugal-ugalan memimpin dan mengelola Kemendikbud Ristek
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim dinilai lepas tangan atas polemik kenaikan UKT yang terjadi.
Kwarnas Pramuka masih menunggu surat balasan dari Presiden dan Mendikbud-Ristek yang tidak lagi mewajibkan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler.
Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024 sehingga Pramuka bukan lagi ekskul wajib. Surat terbuka protes dari Kwarnas belum juga direspons
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
KETUA Pimpinan Pusat Organisasi Islam Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau masyarakat internasional untuk mengutuk Israel atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Ismail Haniyeh.
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved