Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KABID ESDAL Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Edo Hendra Kusuma menyebut penyesuaian harga BBM bersubsidi patut dimaklumi. Menurut Edo, ada subsidi energi yang belum tepat sasaran.
"Di samping itu, subsidi energi juga masih belum kena sasaran, di mana masih banyak kalangan masyarakat menengah ke atas yang nyatanya paling banyak menikmati kebijakan subsidi," kata Edo dalam 'Serial Diskusi Ngobrol Berenergi' di kawasan Bekasi, Jawa Barat, dikutip Selasa (13/9/2022).
Dengan adanya persoalan tersebut, Edo menyebut pemerintah perlu melakukan kajian lebih dalam terkait subsidi ini. Sehingga, kata Edo, pemerintah bisa menemukan solusi agar subsidi energi tepat sasaran.
"Karenanya, lembaga-lembaga terkait perlu mengkaji ulang dan memberikan solusi agar kebijakan subsidi lebih tepat sasaran," kata Edo.
Sementara itu, Ketua KAMMI Jakarta Pusat, Fuadi Firdaus melalui zoom mengatakan, penyesuaian harga BBM bersubsidi harus disosialisasikan secara masif. Dia meyakini pemerintah sedang bekerja keras menemukan solusi dari persoalan ini.
"Saya yakin pemerintah saat ini sangat serius merumuskan kebijakan pemanfaat sumber daya energi agar tepat sasaran, mungkin skema pengalihan subsidi lebih tepat dialokasikan langsung kepada penerima dari pada melakukan subsidi terhadap barang," tandasnya.
Fuadi menuturkan, Indonesia memiliki kekayan alam yang luar biasa. Maka dari itu, Fuadi berharap pemerintah segera mendorong pengalihan penggunaan BBM ke energi tepat guna lainnya.
"Maka itu, sebagai solusi, pemerintah diharapkan segera mempercepat komunikasi dan kolaborasi dengan mahasiswa untuk mengurai persoalan ini agar segera kelar," bebernya. (OL-13)
Baca Juga: Ombudsman Ungkap Penyebab Kegagalan Persoalan Minyak Goreng
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
KALANGAN mahasiswa yang diwakili oleh beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mendeklarasikan penolakan aktivitas judi daring atau online karena dianggap merugikan masyarakat.
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Campuran ekstrak rosella dan bekatul beras hitam dapat menurunkan kadar kolesterol hingga 68,39±0,26 persen.
Sebanyak 60% lulusan bekerja sesuai dengan profesi mereka di bidang arsitektur dan 25% mampu membuka bidang usaha secara mandiri di bidang arsitektur.
MAHASISWA Marketing Communication dari Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan BhoomeEco, acara inspiratif yang mengangkat tema Food Waste.
Kemendikbud-Ristek menegaskan bahwa program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk semester genap tahun akademik 2024/2025 tetap berjalan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved