Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar kegiatan vaksinasi booster covid-19 yang difasilitasi oleh Sentra Vaksinasi SERVIAM dan didukung oleh Kementerian Kesehatan.
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 380 orang di lingkup kantor KemenPPPA yang terdiri dari jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama serta para karyawan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga.
Menteri PPPA, Bintang Puspayoga yang turut serta sebagai peserta vaksinasi menyatakan, vaksinasi booster penting untuk dilakukan oleh seluruh masyarakat, terutama di tengah merebaknya varian baru covid-19, yaitu omikron. Terlebih, pelaksanaan vaksinasi booster ini dapat mencegah terjadinya klaster keluarga.
Baca juga: Puncak Kasus Omikron Diprediksi Maret, Lampui Jumlah Delta
Baca juga: Pesantren Berjasa Memperkuat Bangsa lewat Pendidikan
“Vaksinasi ini tidak hanya melindungi diri kita, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, vaksinasi ini penting untuk dilakukan, tidak hanya di jajaran ASN KemenPPPA, tetapi juga masyarakat luas. Bagi teman-teman jajaran KemenPPPA, kami harapkan dapat mengajak masyarakat di sekitarnya untuk segera divaksin, mulai dari lingkungan kita terdekat,” ujar Menteri Bintang dalam keterangan tertulis, Kamis (3/2).
Lebih lanjut, Menteri Bintang juga mengingatkan masyarakat luas untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Menurutnya vaksinasi tidak akan berdampak maksimal tanpa diikuti protokol kesehatan yang ketat.
"Marilah kita jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan, dan jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari keterpaparan Covid-19,” tutur Menteri Bintang.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, pelaksanaan vaksinasi booster ini diharapkan dapat meningkatkan imunitas pegawai KemenPPPA, sehingga dapat mengoptimalkan produktivitas kerja.
Menurutnya, vaksin booster aman digunakan dan tidak memberikan efek samping yang negatif. “Sampai dengan saat ini saya masih dalam kondisi fit, sudah 30 menit yang lalu disuntik. Jangan merasa takut dan seluruh masyarakat dapat mengikuti vaksinasi booster di berbagai sentra vaksinasi yang ada,” ujar Pribudiarta. (H-3)
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menganjurkan kelompok rentan untuk melakukan vaksinasi covid-19 sebelum melaksanakan mudik pada lebaran tahun ini.
Meski kasus covid-19 saat ini dapat dikendalikan, masyarakat tidak boleh lupa bahwa masih ada kelompok seperti penderita komorbid, lansia, dan anak-anak yang rentan infeksi.
Antibodi yang terbentuk dari vaksin biasanya bertahan 6 bulan dan paling lama 1 tahun sehingga harus diperbarui kembali.
Kampanyekan kembali pemakaian masker dan vaksin booster Covid-19 merupakan salah satu upaya pencegahan yang harus dilakukan masyarakat Indonesia.
Sejak Oktober lalu, jumlah kasus perminggu kurang lebih hanya 80-an kasus. Kemudian meningkat di November menjadi 100-150 kasus dan di Desember sudah mencapai lebih dari 300 kasus per minggu
Pertama, penurunan imunitas populasi secara umum, karena sudah rendahnya penularan di lapangan. Lalu sudah lamanya jarak dari mendapat vaksinasi terakhi
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Apindo meminta pemerintah agar memperjelas beberapa tafsiran aturan agar lebih mudah direalisasikan.
Ada sekitar 10 prinsip, dan 23 indikator yang harus dijawab oleh perusahaan dengan mengisinya melalui aplikasi.
kemitraan pemerintah dan swasta dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak pada tahun 2045 menjadi sangat penting. Menurut Pri, mensejahterakan dan melindungi anak merupakan tugas bersama
Selain itu, anak-anak juga perlu dilatih untuk berani bersuara terhadap berbagai hal negatif yang dialaminya, misalnya dari tindak kekerasan.
Perlu diketahui, 5 SAI yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo adalah satu untuk pemenuhan hak sipil anak, di mana anak-anak memohon kepada pemerintah dan masyarakat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved