Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETAHANAN rumah tangga dalam menghadapi pandemi covid-19 yang telah berjalan dua tahun masih terbilang rapuh. Hal tersebut diungkap dalam survei yang dilakukan oleh Smeru Institute.
"Saat ini kegiatan ekonomi memang sudah berjalan. Namun pemilihan ekonomi di tingkat rumah tangga masih rapuh," kata Peneliti Utama Smeru Institute Asep Suharyadi dalam acara bertajuk IVR Report Unicef: Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 terhadap Rumah Tangga di Indonesia yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (10/12).
Dikatakan Asep, survei tersebut dilakukan sebanyak tiga kali putaran sejak Oktober 2020 hingga 2021. Adapun, pada putaran pertama, survei dilakukan dari 7 hingga 19 Desember 2020 dengan melibatkan sebanyak 3.315 rumah tangga. Selain itu, survei putaran kedua dilakukan pada 21 Desember 2020 hingga 6 Januari 2021 dengan melibatkan 2.821 rumah tangga. Dan terakhir, putaran ketiga pada 8 hingga 22 Januari 2021 yang melibatkan 3.458 rumah tangga.
Dari survei tersebut, diketahui bahwa permasalahan pendapatan yang dialami rumah tangga di Indonesia sebenarnya cenderung menurun. Hal itu terlihat dari penurunan persentase keluarga yang mengalami penurunan pendapatan dari yang tadinya 78,9% pada survei putaran pertama menjadi 53,4% pada survei putaran ketiga.
"Sayangnya perekonomian rumah tangga masih rapuh. Pasalnya, setengah dari keluarga yang mengikuti survei masih mengalami fluktuasi pendapatan," beber dia.
Adapun, survei tersebut juga mengungkap bahwa sebanyak 37% rumah tangga mengalami peningkatan pengeluaran untuk makanan pada 2021 dibanding 2020. Permasalahan tersebut, akhirnya berdampak pada pengurangan porsi makan serta ketidakmampuan dalam menyediakan makanan yang bergizi bagi anak.
Hal yang disoroti dalam survei tersebut selanjutnya ialah mengenai bantuan sosial. Dikatakan bahwa 4 dari 10 rumah tangga telah mendapatkan bantuan sosial baik pangan maupun tunai.
"Namun permasalahan yang terjadi banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa sifat pencairan bantuan tidak terjadi setiap bulan," beber dia.
Berikutnya, permasalahan yang dialami rumah tangga di masa pandemi ialah mengenai kendala terhadap pembelajaran jarak jauh. 9 dari 10 rumah tangga mengaku banyak mengalami kendala saat anaknya harus melakukan PJJ.
"Lebih dari setengah rumah tangga mengalami keterbatasan akses internet dan anak-anak yang tinggal di pedesaan sangat merasakan dampak ini. Hampir 62% menyatakan bahwa keterbatasan internet merupakan isu utama pembelajaran," jelas Asep.
Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, Asep kemudian mengeluarkan sejumlah rekomendasi kebijakan yang mungkin bisa diimplementasikan pemerintah agar memperkuat rumah tangga dalam menghadapi pandemi.
Pertama, melanjutkan program bantuan sosial, khususnya bagi keluaga yang memiliki anak. Selanjutnya, pemerintah jga harus memberikan bantuan tunai kepada keluarga untuk kesehatan dan nutrisi keluarga.
Berikutnya, pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan untuk membantu tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Terakhir, berikan dukungan pada pendidikan anak, mental keluarga, hingga akses terhadap layanan kesehatan. "Itu juga harus diperhatikan pemerintah," beber dia. (H-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved