Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
VICE Chairman Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Kimin Tanoto, mengatakan, industri baja nasional harus mendukung pemerintah agar memenuhi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dalam mengurangi emisi karbon hingga nol persen pada 2060.
Demikian disampaikan Kimin, pada webinar Steel Decarbonization: Technologies & Costs yang digelar kantor berita Bloomberg.
“Kita perlu sadar dan melakukan aksi nyata untuk lingkungan. Kita perlu berubah dan bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan kita,” tegas Kimin dalam keterangan pers, Selasa (30/11).
Menurut Kimin, industri baja merupakan satu dari banyak industri yang harus diarahkan agar lebih ramah lingkungan dan mengusung prinsip-prinsip keberlanjutan. Pasalnya, teknologi yang digunakan terbilang usang dan tidak ramah lingkungan.
“Industri besi baja di Indonesia masih banyak menggunakan teknologi lama sehingga karbon emisi CO2 akan berdampak terhadap lingkungan. Kita harus mendukung komitmen Pemerintah yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC),” tambah Kimin, yang juga Komisaris emiten baja PT Gunung Raja Paksi, Tbk.
Kimin mengingatkan, pada 22 Juli 2021, Indonesia mengajukan pembaruan NDC. Dalam pembaruan tersebut, Indonesia berkomitmen bahwa pada 2030 akan mengurangi emisi 29 persen tanpa syarat secara business-as-usual (BAU) serta pengurangan emisi 41 persen bersyarat di bawah BAU yang sama.
“Kita perlu sadar dan melakukan aksi nyata untuk lingkungan. Kita perlu berubah dan bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan kita,” kata Kimin.
Terkait itulah, Kimin berharap agar industri baja turut berkontribusi. Perusahaan baja nasional, imbuhnya, perlu bekerja sama dengan Pemerintah dalam menyusun peta jalan (roadmap) untuk low emisson carbon menuju 2030.
“Untuk itu, juga perlu masukan komprehensif dari semua pemangku jabatan sehingga roadmap yang kita sepakati dapat dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab,” pungkas Kimin.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, mengapresiasi komitmen IISIA untuk mengurangi emisi karbon. Menurut dia, upaya tersebut harus mendapat dukungan dari Pemerintah dan juga industri-industri lain.
“Komitmen ini harus didukung pemerintah, misal dengan memberikan insentif fiskal dan non-fiskal. Sehingga, apa yang dilakukan industri baja bisa menular ke industri lain untuk bersama-sama berkomitmen mengurangi emisi karbon,” kata Bhima.
Bhima menilai, komitmen kalangan industri baja akan meningkatkan daya saing. Sebab, upaya pengurangan emisi karbon, bisa membuat proses produksi, mulai dari hulu hingga hilir bisa lebih efisien.
“Upaya ini tentunya akan berdampak terhadap efisiensi biaya produksi sehingga produk yang dihasilkan semakin memiliki daya saing,” tutup Bhima. (RO/OL-09)
KOREA Selatan memiliki persoalan pada negara yang cukup serius yaitu mengenai jumlah populasi warganya. Jumlah penduduk Korsel mengalami penyusutan tajam akibat menurunnya angka kelahiran
Kemenperin mengungkapkan bahwa indeks kepercayaan industri (IKI) pada Juli 2024 berada di angka 52,4. Hal tersebut menandakan IKI pada Juli 2024 ini melambat sebesar 0,10 poin
BPP HIPMI Banom Womenpreneur menggelar konferensi pertamanya yang berfokus pada hilirisasi industri sebagai langkah menuju Indonesia Emas
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Situasi perekonomian dalam negeri masih terancam krisis perlu diperhatikan. Industri dalam negeri saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, seperti penutupan pabrik
INDONESIA memiliki potensi geotermal terbesar di dunia, diperkirakan mencapai 24 gigawatt (GW). Namun hanya sekitar 10% dari kapasitas yang saat ini dimanfaatkan.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mendesak negara-negara untuk bertindak menanggapi dampak panas ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim.
Suhu baru tertinggi yang tercatat sebesar 17,09 derajat Celcius, sedikit melampaui rekor sebelumnya sebesar 17,08 derajat Celcius yang terjadi pada 6 Juli 2023.
Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan generasi muda yang peduli pada lingkungan dan memiliki pengetahuan serta keahlian membangun masa depan berkelanjutan.
Langkah nyata ini juga sebagai bentuk dukungan BMKG untuk memberikan data yang lebih akurat dalam mewujudkan target Net Zero Emission tahun 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved