Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TROPICAL Forest Alliance (TFA) mengadakan media gathering guna memperkenalkan aksi kolektif sebagai langkah menuju Forest Positive Future dan Investasi berkelanjutan di Indonesia, Jumat (30/4).
Selain mengenalkan TFA, media gathering bertujuan mengangkat narasi yang positif tentang hutan tropis melalui kekuatan aksi kolektif para non-state actor (nsa), selaku mitra TFA, dalam upayanya menghasilkan rantai pasok yang berkelanjutan menuju Forest Positive Future di tingkat lokal, nasional, regional dan global.
TFA adalah sebuah serambi kemitraan netral para pihak, meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang diprakarsai oleh Consumer Goods Forum (CGF) pada tahun 2015.
Beranggotakan kurang lebih 170 partner, TFA merupakan platform global yang diwadahi oleh World Economic Forum (WEF) yang peran strategisnya adalah untuk membangun komunitas bersama untuk mencapai visi pemenuhan rantai pasok yang berkelanjutan
Peran TFA di Asia Tenggara adalah untuk memperkuat kemitraan strategis antar pihak, utamanya non-state actors (NSA) untuk mendorong narasi Forest Positive Future.
Selain itu, TFA menjadi katalisator terciptanya kemitraan lewat publikasi berbasis data dan fakta serta memobilisasi investasi ramah lingkungan di tingkat yurisdiksi sebagai solusi untuk mencapai rantai pasok yang berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan rendah emisi di regional Asia Tenggara
Di penghujung fase 2 bulan Mei 2021, Sekretariat TFA di Asia Tenggara telah memobilisasi diskusi para pihak untuk sebuah studi yang mengangkat prestasi Indonesia dan Malaysia dalam mengurangi deforestasi yang bersumber dari komoditas
“Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) dalam pidatonya pada acara puncak Perubahan iklim tanggal 22 April minggu lalu menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil menurunkan laju deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” ujar Rizal Algamar, Direktur TFA Southeast Asia
“Selaras dengan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Menteri LHK (Siti Nurbaya) bahwa deforestasi di Indonesia pada periode 2019/2020 telah terjadi penurunan sebesar 75,03% dibandingkan periode sebelumnya. Pencapaian yang luar biasa,” jelasnya Rizal pada keterangan pers, Sabtu (1/5).
Rizal menjelaskan bahwa selama hampir 8 bulan, TFA dan Daemeter melakukan studi untuk mendokumentasikan progress, driver, dan future prioritie” dalam pencapaian satu dekade penurunan deforestasi yang disebabkan oleh komoditas di dua negara (Indonesia dan Malaysia).
Studi ini dikaji mendalam melalui proses literature review, analisa kebijakan, dan melibatkan hampir 300 peserta secara keseluruhan yang meliputi 5 kali diskusi diskusi terfokus secara virtual, interview (50 organisasi) dan survei.
Menurut Rizal, kebijakan kunci seperti Moratorium Sawit, Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Penguatan tata kelola di tingkat subnational, dibentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG) yang bertanggung jawab untuk merestorasi dan memitigasi aksi kebakaran hutan dan gambut.
“Serta pelibatan aktif Indonesia dalam REDD+ adalah terobosan kebijakan pemerintah yang terbukti berhasil mendorong laju deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan yang sangat perlu kita apresiasi,” tutur Rizal.
Selaras dengan kebijakan pemerintah tersebut, para non-state actors (NSA) mitra TFA juga bergotong royong mendukung pencapaian pemerintah lewat aksi-aksi nyata yang didokumentasikan dalam business case dan policy brief yang akan TFA publikasikan dalam waktu dekat.
Sementara itu, Milka Camelia, Private Sector Lead, mengatakan,”Mitra-mitrakami di private sektor sangat serius dalam mendukung pencapaian pemerintah lewat langkah langkah nyata, baik melalui program pilot yang dilakukan secara individual ataupun secara aksi kolektif.”
Milka menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk memperkuat ekosistem bersama dan sekaligus menciptakan lingkungan pengungkit (enabling environment) untuk pencapaian yang lebih besar.
“Kami melihat bahwa mereka sudah menyadari bahwa komitmen dan aksi nyata mereka dalam melakukan transformasi akan sangat menentukan keberlanjutan perusahaan dan penerimaan masyarakat. Hal ini terefleksi dengan prinsip perusahaan yang diemban yaitu planet dan people sama pentingnya dengan profit,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Janne Siregar, Jurisdiction Lead, menjelaskan, dalam konteks rantai pasok, tiga mitra kami yaitu NESTE-GAR dan SPKS berupaya melakukan pemetaan petani sawit di 3 desa prioritas di Kabupaten Siak.
“Upaya ini bertujuan untuk melibatkan petani sawit ke dalam rantai pasok serta ke depannya mendukung petani yang teridentifikasi, dengan skema pendanaan, pemberdayaan pengetahuan agronomi dan akses pasar,” katanya.
“Hal ini nantinya dapat membantu Pemerintah Siak dalam hal target replanting ataupun perlindungan hutan dan gambut. Upaya ini kami dokumentasikan untuk mendorong munculnya aksi kolektif yang lebih banyak untuk mendukung petani terlibat dalam upaya produksi yang berkesinambungan,” tutur Janne.
Dalam keseimpulnya, Rizal mengatakan,”Kita perlu bergotong royong sebagaimana nilai yang dikandung Bangsa kita, agar pencapaian SDGs dan komitmen Indonesia untuk mencapai target NDC sebesar 29% atau 41% dengan dukungan dunia internasional.”
“ Diperlukan aksi yang real dan kolaborasi dari berbagai sektor dan juga antara non-state actors agar penurunan emisi tercapai dan rakyat juga sejahtera,” tambahnya. (Nik/OL-09)
SEKRETARIS Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mendorong pemerintah secara kolaboratif menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.
UPAYA perbaikan lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan di DI Yogyakarta, termasuk di kawasan penyangga Kawasan Penyangga Gunung Merapi.
KLHK mendukung target Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadi percontohan (showcase) keberhasilan program rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia.
meggelar Pasar Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Gedung Maggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Senin (18/3). Salah satu sisi gedung itu disulap bak pasar tradisional yang menjual buah dan sayur.
Peran masyarakat perlu didorong oleh regulator untuk lebih aktif. Pasalnya banyak elemen masyarakat dari pemuda yang konsen terhadap lingkungan dan alam.
Sanksi administratif tersebut mulai dari teguran tertulis, pembekuan PPKH hingga akhirnya pencabutan PPKH.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Lambung Mangkurat, Akbar Rahman, menilai kondisi tanah gambut di Banjarmasin menyebabkan konstruksi bangunan menjadi rentan.
PDAM belum bisa mengolah air gambut, air banjir maupun air payau untuk bisa menjadi air minum karen instalasi PDAM menggunakan teknologi yang biasanya dipakai pada air baku standar.
Konservasi menghadapi tantangan besar karena di awal konsep konservasi sudah salah, di mana negara memisahkan rakyat dari wilayah konservasi
Provinsi dengan luas karhutla tertinggi periode Januari – Maret 2024 yaitu Kalimantan Timur yakni 6.013 hektare.
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) mulai melanda Provinsi Riau. Sedikitnya seluas 2 hektare lahan gambut di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, Riau, ludes terbakar.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa sesuai konstitusi amanat Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan seluruh kekayaan sumber daya alam (SDA) harus dimaksimalkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved