Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengembangkan inovasi instalasi pengolahan air gambut (IPAG 60) agar air gambut bisa dikelola menjadi air layak minum. Profesor Bidang Teknik Lingkungan Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN Ignasius Sutapa mengungkapkan, inisiasi tersebut telah dilakukan sejak tahun 2000-an.
“Itu merupakan sarana untuk mengolah air gambut yang sangat besar seperti di Sumatra, Kalimantan dan Papua,” kata Ignas dalam wawacara dengan Media Indonesia, Selasa (21/5).
Menurut Ignas, saat ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum bisa mengolah air gambut, air banjir maupun air payau untuk bisa menjadi air minum. Pasalnya, instalasi PDAM saat ini baru pada teknologi yang biasanya dipakai pada air baku standar. Sementara itu, air gambut dengan tingkat keasaman yang tinggi dan air banjir dengan tingkat sedimen yang tinggi perlu teknologi khusus.
Baca juga : El Nino, Pembasahan Lahan Gambut dengan Modifikasi Cuaca Digalakkan
Tanpa pemanfaatan teknologi, Ignas menilai akan ada gap yang tinggi terkait dengan pemenuhan air bersih di Indonesia. Pasalnya, banyak wilayah yang belum memiliki standar baku mutu air hingga mengalami krisisi air yang akhirnya akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Karenanya, BRIN terus mendukung berbagai riset terkait dengan pengelolaan air, salah satunya yakni dengan IPAG 60.
“Dengan itu, BRIN dan berbagai komponen yang ada, kita akan bisa mengolah hampir semua air baku yang ada di Indonesia. Air alami payau dan gabungan gambut, kita juga sudah bisa atasi dengan inovasi tertentu,” ucap dia.
Menurut Ignas, IPAG 60 kini sudah digunakan di berbagai tempat. Misalnya saja Kalimantan Tengah, di mana air bersih menjadi hal yang langka karena keterbatasan teknologi untuk pengelolaannya.
Ia menyatakan, krisis air merupakan ancaman bagi semua wilayah di dunia. Karenanya, dibutuhkan teknologi, serta kebijakan dalam penggunaan air. “Jangan kita semena-mena terhadap air. Kita perlu menggunakan air se-wise mungkin. Bagaimana kita mereduce, mereuse dan mericycle air, supaya keberlangsungan air tetap terjaga,” pungkas Ignas.
WILMAR telah menerapkan Kebijakan Tanpa Deforestasi, Gambut, dan Eksploitasi (No Deforestation, Peat and Exploitation/ NDPE)
Rumput purun disulap menjadi berbagai macam produk fungsional, salah satunya jadi tas cantik.
Indonesia memiliki luas lahan gambut terbesar ke empat di dunia dan paling besar di dunia untuk lahan gambut tropis (tropical peatland).
Luas lahan yang terbakar setiap tahunnya terus menurun seiring gencarnya upaya penanganan karhutla yang dilakukan.
Sebanyak 72 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) telah berproses melakukan revisi rencana kerja usaha untuk memenuhi persyaratan dalam perdagangan karbon.
Pengamat Tata Kota dari Universitas Lambung Mangkurat, Akbar Rahman, menilai kondisi tanah gambut di Banjarmasin menyebabkan konstruksi bangunan menjadi rentan.
Konservasi menghadapi tantangan besar karena di awal konsep konservasi sudah salah, di mana negara memisahkan rakyat dari wilayah konservasi
Provinsi dengan luas karhutla tertinggi periode Januari – Maret 2024 yaitu Kalimantan Timur yakni 6.013 hektare.
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) mulai melanda Provinsi Riau. Sedikitnya seluas 2 hektare lahan gambut di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, Riau, ludes terbakar.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa sesuai konstitusi amanat Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan seluruh kekayaan sumber daya alam (SDA) harus dimaksimalkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved