Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Permasalahan remaja pada saat ini sangat kompleks dan mengkhawatirkan seiring dengan masa transisi yang dialami remaja.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan tantangan yang terbesar bahwa sekarang ini adanya era disrupsi. Bahkan terjadinya ekosistem yang sangat berbeda antara orangtua dan anak-anak muda.
"Ada banyak sekali ekosistem yang sangat berbeda di mata anak-anak muda kita, anak-anak kita, cucu kita. Ini ekosistem yang berbeda dengan orang tua orang tua ini," kata Hasto dalam talkshow interaktif dengan tajuk Membangun Keluarga Berkualitas secara daring Senin (21/12).
Baca juga: DPR Yakin Pemerintah Jamin Keamanan Vaksin Asal Tiongkok
Menurutnya, anak muda atau remaja memiliki populasi jauh lebih besar daripada orangtua. Bahkan sekitar 64 juta usia remaja akan membentuk keluarga baru. Sehingga, ini menjadi tantangan sementara orangtua mengalami suatu kegagapan.
"Gagap dalam mentransformasikan atau mentranslasikan atau mewariskan nilai-nilai luhur di dalam keluarga. Ya memang orang tua itu harus mendidik anak cucu sesuai dengan zamannya karena dia tidak dilahirkan di zaman kita, prinsipnya begitu tetapi ingat ada nilai-nilai luhur di dalam yang dimiliki oleh orangtua yang harus diwariskan kepada anak cucu itu," sebutnya.
Hasto memaparkan pola pewarisan di era disrupsi ini perlu mencari sebuah bentuk sehingga ini menjadi tantangan karena belum ditemukan sekalipun dari para pakarnya. Sehingga BKKBN memiliki tanggung jawab dan harus menjalankan delapan fungsi keluarga berencana tersebut.
"Itulah tantangan kami BKKBN, saya lihat belum ada bentuk itu, belum ada bagaimana bentuk yang diformulasikan menurunkan nilai-nilai luhur di dalam keluaga kepada anak dan cucunya. Kami ini tidak henti-hentinya selalu kerjasama dan MoU dengan para pakar dengan perguruan tinggi dan seterusnya untuk mencari itu," paparnya.
Hasto juga tak memungkiri bahwa ahli atau pakar keluarga di Indonesia sangat terbatas, bahkan profesor yang ahli tentang keluarga bisa dihitung atau hanya ada 5 orang saja.
Namun demikian, pihaknya terus melakukan sosialisasikan dan mengedukasi kepada masyarakat dengan sejumlah strategi, salah satunya layanan konseling teman sebaya dari Program GenRe guna merespons fenomena dan solusi permasalahan remaja.
"Salah satu strategi adalah mereka itu bisa mendengarkan bukan dari orang-orang tua seperti saya tapi mereka bisa mendengarkan dari teman sebaya, itu salah satu strategi. Jadi kita orang tua tidak boleh merasa gr kalau kita itu punya ilmunya, kemudian akan dituruti dia, tidak," terangnya.
"Mereka lebih percaya kepada teman sebaya, saya ahli kesehatan reproduksi, saya ahli bayi tabung saya cerita tentang kesehatan reproduksi ilmu saya cukup tapi tidak bisa dipercaya sama dia (remaja), dia lebih mendengar dari teman-teman sebayanya," lanjutnya.
Sementara itu, terkait peran pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota dalam program pembangunan keluarga, Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hamdani menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan dukungan afirmasi terhadap pemerintah daerah tersebut.
"Beberapa kebijakan afirmasi, yakni bagaimana program-program yang ada di BKKBM itu direncakan dengan baik. Bahkan dalam penyusuan APBD, kita juga meminta pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam peningkatan akses keluarga berencana," sebutnya.
Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, juga ditegaskan bahwa adanya kelembagaan organisasi perangkat di daerah khusus menanggani pembangunan pelajar dan keluarga berencana.
"Mendagri juga meminta pemerintah kabupaten kota mendayagunakan tenaga penyuluh keluarha berencana dan petugas lapangan keluarga berencana. Mereka bagian BKKBN tetapi kita perintahkan untuk diletakan di perangkat daerah yang menanggani pembangunan keluarga dan keluargaberencana," paparnya
Oleh karena itu, ia memastikan banyak hal terkait kebijakan afirmasi yang dilakukan Kemendagri agar pemrintah daerah melaksanakan program yang sejalan dengan BKKBN.
"Dari BKKBN juga melakukan koordinasi dengan pemrintah provinsi, termasuk dukungan pendanaan. Saya rasa secara kelembagaan dan pendanaan daj sagala macam tadi pemerintah daerah cukup respon dalam kaitan ini. Salah satunya visi misi kepala daerah juga dalam peningkatan kesehatan masyarakat dan keluarga," pungkasnya.
Berdasarkan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebutkan jumlah total penduduk Indonesia per tanggal 30 Juni 2020 adalah 268.583.016 jiwa. Jumlah laki-laki lebih banyak dibanding wanita. Yakni laki-laki 135.821.768 jiwa dan perempuan 132.761.248 jiwa. (H-3)
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Dukcapil DKI Jakarta tengah menghimpun data NIK warga Jakarta yang masih berdomisili di luar wilayah Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Pendatang baru yang akan menjadi warga Jakarta harus mengikuti prosedur dan aturan kependudukan.
DINAS Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta minim sosialisasi.
Sebanyak 94 ribu data penduduk DKI Jakarta akan dinonaktifkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Kurang dari satu pekan menjalani hari H pemilihan umum presiden dan legislatif, permintaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) membeludak.
Ratusan warga nampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tahun 2024
Meskipun dalam keadaan ekonomi yang tergolong miskin, masyarakat Indonesia merasa tetap bahagia.
PEMERINTAH Kabupaten Lamongan berhasil membawa pulang penghargaan IBangga (Indeks pembangunan keluarga) award 2024 dari penilaian kegiatan tahun 2023.
INDEKS Pembangunan Keluarga (iBangga) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut kebahagiaan keluarga Indonesia berada pada level tangguh dengan skor 71,86.
Berdasarkan data, sekarang telah memasuki bonus demografi, dan berbagai persiapan perlu dilakukan agar saat generasi penerus ini bisa menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), ketentraman memiliki skor 59,79 (berkembang), kemandirian 52,49 (berkembang), dan kebahagiaan 71,86 (tangguh).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved