Inovasi Pembelajaran Mulai Berjalan

BERLAKUNYA Kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Medikbud) Nadiem Anwar Makarim mengajak para guru atau pendidik lebih kreatif dan inovatif.

Di antaranya diharapkan, memberikan pembelajaran yang dapat membentuk karakter peserta didik yang mandiri, kreatif, mampu bergotong royong, berkebinekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta tidak hanya mengandalkan sistem rangking.

Untuk mencapai hal itu tidak mudah. Pasalnya, menurut Nadiem akar permasalahan pendidikan di Indonesia adalah karena kurangnya inovasi. “Kenapa? Karena inovasi itu penting terutama untuk pendidikan, baik di perguruan tinggi maupun di jenjang lainnya,” ujar Mendikbud di situs Direktorat Sekolah Dasar, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbud, beberapa waktu lalu.

Inovasi dan kreativitas di sektor pendidikan merupakan tuntutan bagi para guru di era disrupsi ini. Tidak hanya sekadar pengajar bagi siswa-siswanya. Guru sebagai pendidik harus profesional karena menjadi motor pengembangan karakter generasi bangsa.

Pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan mengatakan bahwa menjadi guru profesional tidak sebatas menerapkan pembelajaran sesuai kurikulum. Kurikulum hanyalah tuntuan formal.

Lebih dari itu, guru profesional adalah pendidik yang berani berinovasi dan kreatif dalam menerapkan kurikulum. Dan, tentu saja inovasi yang dikembangkan harus sesuai nilai-nilai dan karakter bangsa Indonesia.

“Kalau pengajar, hanya transfer of knowledge. Tapi guru itu harus jadi pendidik, mananamkan semangat, jiwa, sikap, nilai, moral dan etika kepda siswa. Itulah peran guru sebagai pendidik,” ungkapnya kepada Media Indonesia.

Guru, lanjutnya, harus melahirkan jiwa-jiwa inovatif dan kreatif dalam pembelajaran dari mulai bahan ajaran yang diramu dengan baik. “Dia sajikan dengan metode media yang inovatif, tidak membosankan, tidak menjenuhkan.”

Untuk itu, lanjut Cepep, kualitas guru tentu harus ditingkatkan. Tenaga pendidik idealnya harus sarjana pendidikan, meski yang bukan sarjana pendidikan juga dibolehkan.

Selain itu, guru pun dituntut mempunyai sertifikasi guru profesional. Sertifikasi itu diperoleh melalui empat kompetensi, yakni pendagogi, profesional, kepribadian, dan sosial.

“Setelah itu kalau dia diangkat jadi guru apa dia ASN atapun yayasan dia harus meningkatkan kualitasnya melalui misalnya, mengikuti berbagai pelatihan, diklat yang disebut dengan pembinaan karir guru, pembinaan profesi guru. Nah selain itu guru sebisa mungkin melanjutkan ke program pasca-sarjana,” tuturnya.

Dia menjelaskan, guru merupakan garda terdepan dalam menanamkan karakter kepada siswa. Sehingga, sikap dan tindakan yang positif akan menjadi teladan dan panutan bagi para siswa.

Cecep mengatakan, bahwa saat ini kualitas guru Indonesia sudah baik. Akan tetapi, harus terus ditingkatkan lantaran di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat, pemberi teladan perlu menyesuaikannya.

“Dan guru jangan terlalu banyak tuntutan formal. Guru itu harus jadi guru yang merdeka. Bukan hanya taat pada kurikulum tapi dia juga harus bisa mengembangkan karir, mengembangkan kurikulum itu menjadi living curiculum yang berkaitan dengan kontekstualisasi masyarakat dan perubahan zaman,” kata Cecep.

Pemerintah pun telah melakukan berbagai hal untuk mendukung para pendidik generasi bangsa. Namun, masih banyak disparitas dan pekerjaan- pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian penuh pemangku kebijakan di negeri ini.

Dia memberi contoh banyaknya guru-guru di pelosok dan perbatasan yang masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Selain fasilitas, tunjangan yang sudah diamanatkan UU diharapkan segera diimplementasikan.

“Guru kita harus diperhatikan penuh oleh pemerintah karena itu amanat UUD mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi jangan ada lagi guru honorer yang tidak digaji dengan layak. Pemerintah harus konsen dengan ini yang utama dengan kualitas guru kita,” tambahnya.

Menjawab harapan tersebut, Mendikbud baru-baru ini meresmikan bantuan subsidi upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS yang mengabdi di sekolah dan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di awal pekan ini, Mendikbud juga telah mengumumkan rencana seleksi bagi guru honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara tahun 2021.

Berjejaring dan kolaborasi

Di sisi lain, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Iwan Syahril mengatakan kondisi adaptasi kebiasaan baru merupakan tantangan tersendiri bagi guru dalam melakukan pembelajaran.

“Kondisi adaptasi kebiasaan baru menjadi tantangan baru bagi para guru untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dalam suasana yang menyenangkan walau sedang menjalani pembelajaran jarak jauh yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK),” ujar Iwan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/11).

Melalui program seperti Praktik Pembelajaran Guru Terbaik (PPGT), jelasnya, para guru mendapatkan wawasan baru dalam membuat praktik pembelajaran yang kreatif. “Semoga program seperti ini dapat terus dilaksanakan guna memberikan manfaat positif bagi pendidikan di Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Iwan mengutarakan pandemi Covid-19 justru menghasilkan sejumlah inovasi dari para guru.

Ia mencontohkan seorang guru seni budaya dari SMPN 1 Batu, Malang, bernama Zakki yang membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sudah 2.000 kali.

Guru tersebut membuat RPP bertemakan kebencanaan dengan mencoba melakukan pembelajaran yang relevan melalui poster sebagai bahan diskusi dengan para siswanya secara berkelompok. Mereka membuat perencanaan yang hasilnya dipresentasikan dan diunggah di media sosial.

Ia juga mengungkapkan inovasi yang dilakukan para guru di Banyumas yang membentuk komunitas untuk mengatasi kendala akses internet. Yang akhirnya, mereka mendapat bantuan dari salah satu perusahaan teknologi untuk mengatasi permasalahan mereka.

Ia menilai, pandemi Covid-19 telah membuat para guru untuk berinovasi dengan membentuk jejaring maupun berkolaborasi untuk mengatasi kendala yang mereka hadapi. Para guru juga tidak berhenti ber upaya mewujudkan Pelajar Pancasila. (Ant/S1-25)