Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, siswa masih merasa kesulitan/terbebani dalam melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di fase kedua pada masa pandemi covid-19. Menurutnya, masih belum ada perubahan berarti, bahkan jumlah pengaduan yang masuk ke KPAI terkait PJJ fase kedua sudah hampir mencapai 800 pengaduan.
“Prinsipnya pembelajaran jarak jauh fase 2 masih berat bagi anak-anak,” kata Retno dalam konferensi pers Belajar Efektif di Masa Pandemi, Jumat (13/11).
Retno menuturkan, sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat sejumlah kebijakan untuk merespons kesulitan PJJ di masa pandemi, seperti menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 terkait penyelenggaraan belajar dari rumah di masa pandemi, menerbitkan kurikulum darurat, hingga memberikan subsidi kuota. Namun, kebijakan tersebut rupanya tidak diterima dengan baik di daerah.
Baca juga: Evaluasi Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Rampung
“Dari hasil pengawasan KPAI di lapangan, dari 46 sekolah yang kami datangi di 19 Kabupaten/Kota di Indonesia, hasilnya memang surat edaran Sesjen nyaris tidak dipahami daerah, tidak sampai ke daerah. Jadi petunjuk belajar jarak jauhya belum berubah pada fase PJJ pertama sampai kedua,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menambahkan, pelaksanaan PJJ yang sudah berlangsung selama 8 bulan seharusnya sudah menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk menyiapkan alternatif baru.
“Saya pikir pemerintah keblinger kalau masih berpikir ini adalah force majeure. Kita mesti memikirkan cara kedua atau alternatif lain, misalnya sekali seminggu anak disuruh masuk sekolah dengan protokol kesehatan. Anak bisa dapat dunia bermain kembali walaupun masih dibatasi,” tuturnya.
Tim Pakar Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Agnes Tuti Rumiati menuturkan, seluruh pemangku kepentingan perlu menyiapkan diri untuk mengejar ketertinggalan standar pendidikan yang turun akibat pandemi.
“Kita punya pekerjaan besar yaitu ketertinggalan yang harus dikejar saat kondisi normal karena misalnya saat lulusan SMA masuk ke perguruan tinggi, perguruan tinggi tidak mungkin akan menurunkan standarnya, ini kan mengkhawatirkan. Ini yang harus kita pikir. Dampak pandemi dari aspek pendidikan luar biasa besar karena nanti akan berantai,” tandasnya.
JPU menolak pledoi Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah dalam kasus korupsi Chromebook Kemendikbud. Sidang duplik dijadwalkan 27 April 2026.
Gogot menyebut harga satuan perangkat yang dibeli pemerintah sebesar Rp5,2 juta tanpa paket Chrome Device Management (CDM ).
Saksi Sutanto ungkap peran dominan Jurist Tan dalam sidang korupsi pengadaan laptop Kemendikbudristek yang menyeret nama Nadiem Makarim.
Dalam persidangan, terlihat juga istri Nadiem, Franka Franklin, serta ibunda Nadiem, Atika Algadrie, yang sudah hadir dan menyambut Nadiem sejak masuk ke ruang sidang.
KEMAMPUAN membaca bukan bawaan lahir. Otak manusia tidak dirancang untuk itu. Itu ialah penemuan budaya yang baru
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
KPAI mengutuk keras kekerasan terhadap 53 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta. Jasra Putra soroti lemahnya pengawasan dan regulasi daycare di daerah.
Berdasarkan data sementara, sebanyak 14 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut dan seluruhnya merupakan perempuan dewasa.
KASUS dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha di Kota Yogyakarta Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini menyampaikan, ini adalah pengaduan yang kelima daycare bermasalah
Salah satu bentuk masih lemahnya pengawasan dan regulasi yakni banyak lembaga beroperasi tanpa izin resmi, tidak memiliki SOP.
KPAI menilai kasus kekerasan di Daycare Little Aresha Yogyakarta berlangsung sistematis dan masif. Desak penyelidikan hingga ke pemilik yayasan.
KPAI akan menyusun rekomendasi strategis berbasis bukti untuk disampaikan kepada Presiden, membentuk kelompok kerja khusus MBDK, dan mendorong pembatasan iklan minuman manis di ruang publik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved