Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia perlu diintegrasikan dengan pengendalian kependudukan untuk meningkatkan kualitas dan menjaga kuantitas penduduk. Pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan penduduk dengan menyeimbangkan kualitas dan kuantitas.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dwi Listyawardani dalam webinar tentang kependudukan di Jakarta, kemarin.
"Kita ingin SDM berkualitas, tapi harus diiringi dengan pengendalian kuantitas. Selain itu, harus memiliki daya saing global, menjaga nilai-nilai keluarga, dan menjaga hubungan antargenerasi," kata Dani, sapaan Dwi Listywardani.
Menurut Dani, nilai-nilai keluarga di masyarakat harus terus dijaga di saat era globalisasi yang bisa menipiskan nilai tersebut. Sumber daya yang ada pada keluarga sangat menentukan seorang individu bisa berhasil di masa depannya.
Peningkatan kualitas SDM juga harus didampingi dengan masalah pelindungan sosial. Namun, yang harus ditekankan ialah tersedianya akses fasilitas layanan kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia di berbagai daerah yang memiliki demografi berbeda-beda.
Terpisah, Senior Advisor Urban Regional Development Institute Wahyu Mulyana mengatakan 56,7% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan pada 2020. "Jumlah yang besar tersebut dihadapkan dengan tantangan kapasitas pengelolaan perkotaan dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola prasarana perkotaan," kata Wahyu di Jakarta, kemarin.
Tantangan lain yakni mewujudkan pertumbuhan perkotaan yang inklusif. Menurut Wahyu, perkotaan telah menjadi kantong-kantong kemiskinan, bahkan terjadi tren kemiskinan. "Fakta menunjukkan pada 2014 terdapat 12,1% rumah tangga tinggal di permukiman kumuh dengan luas mencapai 38.431 hektare," ungkapnya.
Hilirisasi
Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana mengatakan bahwa Indonesia harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tidak lagi mengandalkan sumber daya alam untuk membangun. "Kalau kita memiliki komitmen untuk maju, kita harus mau belajar dari negara maju lainnya. Negara harus berinvestasi kepada human capital," ujar Ari dalam kuliah umum daring kepada mahasiswa baru FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) pada Senin (5/10).
"Inilah tantangan kita dalam mengoptimalkan SDM untuk mencapai visi Indonesia tahun 2045, yakni keluar dari negara yang berpendapatan (income) menengah menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita Rp320 juta per tahun," ujarnya.
Sementara itu, Dekan FISIP USU Muryanto Amin menggarisbawahi pentingnya peran perguruan tinggi dalam pembangunan SDM untuk mengelola bonus demografi Indonesia. "Salah satu tugas penting perguruan tinggi ialah mengelola mahasiswa agar memiliki talenta dan berkarya untuk kemajuan Indonesia. Kunci pembelajaran sumber daya manusia ialah menumbuhkembangkan trust (kepercayaan) agar memiliki akar keindonesiaan yang kuat," kata Muryanto. (PS/Ant/H-3)
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Dukcapil DKI Jakarta tengah menghimpun data NIK warga Jakarta yang masih berdomisili di luar wilayah Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Pendatang baru yang akan menjadi warga Jakarta harus mengikuti prosedur dan aturan kependudukan.
DINAS Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta minim sosialisasi.
Sebanyak 94 ribu data penduduk DKI Jakarta akan dinonaktifkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Kurang dari satu pekan menjalani hari H pemilihan umum presiden dan legislatif, permintaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) membeludak.
Ratusan warga nampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tahun 2024
Meskipun dalam keadaan ekonomi yang tergolong miskin, masyarakat Indonesia merasa tetap bahagia.
PEMERINTAH Kabupaten Lamongan berhasil membawa pulang penghargaan IBangga (Indeks pembangunan keluarga) award 2024 dari penilaian kegiatan tahun 2023.
INDEKS Pembangunan Keluarga (iBangga) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut kebahagiaan keluarga Indonesia berada pada level tangguh dengan skor 71,86.
Berdasarkan data, sekarang telah memasuki bonus demografi, dan berbagai persiapan perlu dilakukan agar saat generasi penerus ini bisa menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), ketentraman memiliki skor 59,79 (berkembang), kemandirian 52,49 (berkembang), dan kebahagiaan 71,86 (tangguh).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved