Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA Business Coalition for Women Empowerment atau IBCWE memandang perlunya sektor swasta untuk memberlakukan pengaturan kerja feksibel (flexible working arrangement) secara permanen.
Pernyataan tersebut berdasarkan hasil riset selama pandemi covid-19, di mana hampir seluruh sektor memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (work from home).
“Yang cukup menjanjikan untuk sektor swasta adalah hampir 80% karyawan menyatakan bahwa mereka menjadi sama atau lebih produktif ketika masa krisis bekerja dari rumah,” ungkap Direktur Eksekutif IBCWE, Maya Juwita, seperti dilansir keterangan resmi, Kamis (3/9).
Riset ini juga memaparkan, sebanyak 25% laki-laki dan 17% perempuan yang merasa produktivitas mereka berkurang. Di mana penyebab penurunan produktivitas tersebut ialah kecemasan terhadap pandemi yang diakui oleh 57% laki-laki dan 45% perempuan.
Selain sistem kerja feksibel, baik karyawan laki-laki dan perempuan sangat mendukung cuti rumah tangga yang selama ini lebih menyasar pada karyawan perempuan.
“Hampir 50% orang Indonesia percaya cuti orang tua, cuti pengasuh, dan bekerja fleksibel harus bisa diakses secara setara,” tambahnya.
Baca juga: KemenPPPA Tingkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak
Tujuan dari pengaturan kerja yang fleksibel sendiri ialah untuk membantu karyawan mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Selain itu, perusahaan juga bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan talenta-talenta perempuan yang tidak perlu lagi memilih antara pekerjaan dan peran domestik.
Sebagai tambahan, beragam riset tersebut dilakukan oleh IBCWE bersama Investing in Women yang didukung oleh Kedutaan Besar Australia, serta ILO dan University of Sydney.
Pandemi Covid-19 yang mewabah sejak awal tahun 2020 telah menghadapkan perusahaan di seluruh dunia dengan beragam permasalahan yang kompleks, banyak perusahaan yang berusaha sedemikian rupa untuk bertahan di masa sulit ini. Salah satunya adalah kebijakan work from home yang menambah beban ganda pada perempuan.
"Meski begitu, riset di atas telah menjadikan kebijakan bekerja dari rumah menjadi suatu pilihan yang menjanjikan bagi perusahaan di masa depan," pungkasnya.
Koalisi Bisnis untuk Pemberdayaan Perempuan Indonesia (IBCWE) merupakan koalisi perusahaan yang berkomitmen untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesetaraan gender. Misi kami adalah mendukung bisnis untuk mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesetaraan gender. (RO/A-2)
PEMERINTAH Kota Bandung akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
KEBIJAKAN pemerintah soal bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak bisa dipukul rata untuk diterapkan secara nasional.
PENERAPAN kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara (WFH ASN) dipastikan tidak mengendurkan pengawasan dan dipantau secara digital
Negosiasi AS-Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. AS menuntut komitmen nuklir Iran, namun hasilnya nihil.
PEGAWAI Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, baik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, Jumat (10/4) resmi melaksanakan Work From Home (WFH).
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru, Riau, telah menerapkan skema Work From Home (WHF) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat.
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved