Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MEMBUAT siaran pers bagi pranata kehumasan di suatu instansi merupakan hal yang harus dilakukan. Proses pembuatan itu tentu mengadopsi prinsip-prinsip jurnalistik.
Kondisi itulah yang mendasari pelatihan daring Teknik Menulis Siaran Pers yang digelar Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendkbud RI dan Harian Media Indonesia, 21-27 Juli 2020.
Tiga narasumber dari Media Group memberikan materi selama total 30 jam. Proses yang dilakukan adalah selain paparan materi, 19 peserta diwajibkan membuat tugas untuk kemudian dikoreksi.
"Dengan mengikuti pelatihan ini pengetahuan dan pengalaman saya semakin bertambah. Kemampuan narasumber dalam memaparkan materi pelatihan sangat berkompeten di bidangnya," tutur Aline Rogeleonick di Jakarta, kemarin.
Aline yang sehari-hari menjadi penyunting naskah menyebutkan ilmu yang didapat dari pelatihan ini bisa diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Saya berharap di pelatihan berikutnya mendapat materi penulisan berita berbahasa Inggris,” imbuhnya.
Selama pelatihan peserta mendapat paparan dari Direktur Pemberitaan Harian Media Indonesia Usman Kansong yang membawakan materi Menggali Informasi Dari Narasumber. Kemudian Head of PR & Partnership Media Academy Henny Puspitasari mengulas materi Berhadapan Dengan Media, dan redaktur opini mediaindonesia.com Eko Suprihatno menyampaikan materi Siaran Pers dan Feature.
Dialog interaktif terjadi ketika peserta bertubi-tubi menyampaikan pertanyaan. Mereka mempertanyakan berbagai hal termasuk cara mudah untuk melakukan penulisan mengingat siaran pers ini sangat lekat dengan penulisan berita.
Beberapa hal yang biasa dihadapi di Kemendikbud saat berhadapan dengan kalangan jurnalis pun tak luput dilontarkan. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat para peserta datang dari pranata humas madya, muda, pertama, dan lanjutan.
Ketika menutup acara pelatihan ini Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendkbud RI Efrini menyampaikan apresiasinya.
“Saya mewakili Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud RI mengucapkan terima kasih kepada narasumber, panitia pelaksana dari Sekolah Jurnalisme Media Indonesia. Begitu juga kepada para peserta workshop online yang sudah bersedia meluangkan waktunya mengikuti pelatihan ini. Tentu kami sangat berapresiasi dengan adanya kegiatan ini, sehingga bisa membantu kepada para peserta untuk bisa membuat press release yang lebih menarik," papar Efrini. (O-2)
Pemerintah lakukan monitoring isu media sosial untuk susun strategi komunikasi publik
Pada setiap kelasnya, peserta juga diajak peduli kepada isu-isu sosial kemanusiaan, serta melakukan langkah nyata melalui kerja sama dengan platform formal.
Chatbot generasi terbaru yang sudah masuk dengan generative AI dan ditempel oleh ChatGPT.
PRAKTISI humas pemerintah dapat memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) generative secara optimal. Hal ini menjadi solusi cara menyampaikan pesan.
LLDikti Wilayah III bersama Universitas Esa Unggul menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Transformasi Kehumasan di Era Digital: Strategi dan Kolaborasi Masa Depan.
Perhatian publik tertuju pada kebijakan Tapera saat ini.
Menurut WHO, model kerja dari rumah dapat menciptakan kondisi berbahaya, yakni berdampak buruk bagi kesehatan karyawan.
PT AXA Insurance Indonesia berhasil meraih sertifikasi ISO 27001, standar internasional untuk manajemen keamanan informasi.
Pandemi global telah memicu tren yang berbeda dalam perbaikan rumah dan renovasi, khususnya menjelang Lebaran tahun ini.
LG SMART Monitor membantu meningkatkan alur kerja dan tidak perlu terhubung langsung ke komputer berkat fitur AirPlay 2 dan Miracast
Hanya 16% karyawan yang lebih memilih bekerja dari kantor, sementara 21% lainnya lebih memilih bekerja sepenuhnya secara jarak jauh.
Penerapan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta berakhir pada 21 Oktober 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved