Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin membuka Rakernas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2020 pada di Kantor Pusat BKKBN, Jakarta Timur.
Dalam kesempatan itu, Ma'ruf berpesan agar BKKBN terus bekerja keras memastikan keseimbangan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Sehingga, menghasilkan keluarga yang berkualitas.
Rakernas BKKBN tahun ini mengusung tema "Banggakencana dalam Era Millenial untuk Indonesia Maju, Sejahtera dan Berkeadilan". Sejumlah isu yang dibahas, yaitu program dan capaian program terkait dengan kependudukan, program keluarga berencana dan program pembangunan keluarga.
Menurutnya, isu kependudukan dan keluarga berencana sangat penting bagi pembangunan nasional. Ma'ruf menilai aspek demografi menjadi dasar perencanaan pembangunan nasional.
"Seluruh rencana dan target pembangunan khususnya pembangunan jangka panjang akan meleset, jika kita gagal dalam melakukan pengendalian jumlah penduduk," ujar Ma'ruf dalam pidatonya, Rabu (12/2).
Penambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali, lanjut dia, membuat berbagai sumber daya harus dilipatgandakan. Beban kesehatan juga akan meningkat, biaya pendidikan menjadi berlipat, serta beban hidup lainnya menjadi lebih besar.
Baca juga: Ibu Kota Baru Maksimalkan Bonus Demografi
"Saya meyakini program keluarga berencana dengan segala dimensinya merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia menuju SDM unggul," tegas Ma'ruf.
Wapres juga menyoroti masalah stunting di Indonesia. Menurutnya, saat ini Indonesia menghadapi tantangan besar terkait dengan prevelensi anak kerdil atau stunting.
"Memang telah terjadi penurunan prevelensi balita stunting dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 27,67% pada tahun 2019. Akan tetapi angka prevalensi stunting saat ini masih tinggi karena hampir 1 dari 3 anak balita mengalami stunting," ungkapnya.
Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menetapkan target ambisius untuk menurunkan prevelensi stunting hingga 14% pada akhir 2024.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, mengatakan Rakernas BKKBN 2020 merupakan salah satu wujud keseriusan BKKBN dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo.
"Terutama terkait tugas dan fungsi BKKBN, yaitu mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong," tutur Hasto.
Dia melanjutkan, Rakernas ini juga bertujuan untuk menyegarkan komitmen dan peran serta baik pemerintah pusat, daerah, maupun seluruh mitra kerja BKKBN. Dalam hal meningkatkan akses dan kualitas program banggakencana bagi seluruh masyarakat Indonesia.(OL-11)
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Dukcapil DKI Jakarta tengah menghimpun data NIK warga Jakarta yang masih berdomisili di luar wilayah Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Pendatang baru yang akan menjadi warga Jakarta harus mengikuti prosedur dan aturan kependudukan.
DINAS Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta minim sosialisasi.
Sebanyak 94 ribu data penduduk DKI Jakarta akan dinonaktifkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Kurang dari satu pekan menjalani hari H pemilihan umum presiden dan legislatif, permintaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) membeludak.
Ratusan warga nampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tahun 2024
Meskipun dalam keadaan ekonomi yang tergolong miskin, masyarakat Indonesia merasa tetap bahagia.
PEMERINTAH Kabupaten Lamongan berhasil membawa pulang penghargaan IBangga (Indeks pembangunan keluarga) award 2024 dari penilaian kegiatan tahun 2023.
INDEKS Pembangunan Keluarga (iBangga) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut kebahagiaan keluarga Indonesia berada pada level tangguh dengan skor 71,86.
Berdasarkan data, sekarang telah memasuki bonus demografi, dan berbagai persiapan perlu dilakukan agar saat generasi penerus ini bisa menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), ketentraman memiliki skor 59,79 (berkembang), kemandirian 52,49 (berkembang), dan kebahagiaan 71,86 (tangguh).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved