Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMITMEN Indonesia untuk mengurangi sampah padat sejumlah 70% pada 2025 kembali dikukuhkan melalui penyelenggaraan Aksi Bersih Pantai yang kali ini dilaksanakan di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta Utara, pada Sabtu (30/11) .
Aksi Bersih Pantai tersebut diselenggarakan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN dalam rangka memperkuat aksi dan kolaborasi antarnegara anggota ASEAN dan negara mitra ASEAN untuk mencegah dan mengurangi pencemaran sampah plastik yang berasal dari aktivitas manusia di darat maupun di laut.
Aksi Bersih Pantai bertajuk 'ASEAN Coastal Clean-Up 2019' dibuka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar dan dihadiri 20 duta besar dan perwakilan negara anggota ASEAN dan negara mitra ASEAN.
Dalam kegiatan aksi tersebut turut hadir pejabat KLHK dan kementerian serta lembaga terkait. Acara semakin semarak dengan pelibatan para pelajar.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatkan bahwa Aksi Bersih Pantai merupakan upaya konkret Indonesia untuk merespons tantangan baru masyarakat global dalam menjaga ekosistem laut dari sampah plastik dan mikroplastik.
Persoalan sampah, tegas Siti Nurbaya, telah menimbulkan permasalahan lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan permasalahan sosial yang mengancam kehidupan manusia serta biota laut.
Selain pelaksaaam Perpres No. 83 tahun 2018 mengenai Penanganan Sampah Laut, Indonesia juga telah menetapkan Rencana Aksi Nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta menghubungkan seluruh sektor yang berfokus pada pencemaran yang berbasis daratan.
Sebelumnya, kegiatan serupa dilakukan KLHK melalui Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut bekerja sama dengan Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia yang dilaksanakan di Pantai Mertasari, Sanur, Bali.
Kegiatan tersebut merupakan ungkapan kesadaran masyarakat dunia dalam memerangi sampah plastik di laut, serta menciptakan dampak yang lebih luas dan generasi muda diajak lebih terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
Pada kegiatan di Pantai Mertasari, Sanur, Bali, sebanyak 1.221 pemuda delegasi 3rd Asia World Model United Nations (AWMUN III) dari 78 negara turut terlibat. Tak hanya itu, kegiatan didukung jajaran Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, RC3S (Regional Capacity for Clean Seas), dan komunitas peduli lingkungan seperti Eco Bali, dan Trash Hero.
Selama periode 2015-2019, KLHK bersama sejumlah partner telah melaksanakan Aksi Bersih Pantai di 29 lokasi yang melibatkan 19.581 peserta dengan total sampah yang dikumpulkan sebanyak 42,8 ton.
Kegiatan bersih pantai merupakan kesempatan dan sekaligus sarana edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengendalian pencemaran pesisir dan laut khususnya yang berasal dari laut. (OL-09)
*
Tim Gakkum KLHK telah melakikan penyegalan pada lahan yang terbakar. Penyegelan dilakukan sebagai tanda dimulainya penyelidikan atas dugaan unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan HPK
Festival LIKE pertama di 2023 lebih menekankan pada strategi FOLU Net Sink 2030 dan perhutanan sosial, maka tahun ini Festival LIKE 2 akan menekankan pada teknologi ramah iklim.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
LOCAL Conference of Youth Indonesia 2024 mengadakan pre-event dengan tema Youth Synergy in Local Conference of Youth Indonesia di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan.
Komitmen dalam pengurangan sampah merupakan langkah penting dalam menangani permasalahan sampah, dan sinergi dalam pelaksanaannya sangat diperlukan.
Keberadaan mangrove krusial secara nilainya baik ekologi, sosial maupun ekonomi. Namun demikian tantangannya juga cukup besar.
Pada 23-25 April 2024, berlangsung pertemuan teknis ketiga mengenai pengaturan pelaksana wilayah tumpang tindih yurisdiksi ZEE dan LK Republik Indonesia-Vietnam, di Ha Noi, Vietnam.
Ia mengatakan menjaga mangrove ini sangat penting untuk satu wilayah untuk mencegah ambrasi.
Program berSEAnergi untuk Laut yang menjadi inspirasi masa depan kelautan Indonesia serta pemaparan kontribusi PIS dalam penurunan emisi karbon.
Regulasi ini mengatur segala aktivitas di laut secara menetap yang wajib dilengkapi dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.
Selama tahun 2023, penyediaan data ini dilaksanakan di DKI Jakarta dan Cilacap untuk jenis hiu dan pari, serta Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, dan Ngambur, Lampung untuk jenis penyu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved