Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
UNTUK pertama kalinya konferensi Internasional mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (International Conference Indonesia Family Planning and Reproduktive Health/ICIFPRH) diadakan di Indonesia.
Konferensi yang diselenggarakan 28 September hingga 2 Oktober 2019 di Yogyakarta, akan dihadiri 800 peserta. Tujuan konferensi ini menjadi wadah diskusi tingkat nasional maupun internasional mengenai bagaimana program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dapat berperan menurunkan angka kematian ibu dan anak di Indonesia.
Salah satu isu terpenting yang akan dibahas secara mendalam dalam konferensi ini adalah pernikahan anak, kehamilan yang tidak direncanakan dan persalinan di usia remaja (15-19 tahun).
Konferensi secara resmi dibuka Senin (30/9), namun mulai hari ini hingga Minggu (29/9) terlebih dulu diadakan sejumlah pelatihan mencakup Pelatihan Media tentang Keluarga Berencana, Konferensi Remaja, Guru Juara Pertemuan Puncak Hak dan Kesehatan Reproduksi dan Seksual (Teacher Champions of SRHR Summit) dan Pelatihan untuk Penelitian Kualitatif di bidang KB dan Kesehatan Reproduksi.
"Kami bersemangat untuk membicarakan berbagai gagasan, pemikiran, praktik lapangan, dan kebijakan yang akan dikemukakan oleh para akademisi, peneliti, petugas lapangan, LSM dan pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun internasional," ujar Amala Rahmah, Kepala Perwakilan Rutgers WPF Indonesia, dan sekaligus Direktur Eksekutif Konferensi, di Hotel Sahid Raya Yogyakarta. Sabtu (28/9).
Dalam konferensi selama tiga hari yang diketuai Prof Siswanto Agus Wilopo dari Pusat Kesehatan Reproduksi Universitas Gadjah Mada itu, turut hadir para cendekiawan, pakar kesehatan dan pembangunan, penyelenggara program, pembuat kebijakan, berbagai badan khusus PBB, lembaga donor nasional maupun internasional, organisasi masyarakat sipil serta calon pemimpin muda dan mahasiswa. Mereka akan membahas berbagai cara yang dapat dilakukan untuk memajukan program KB dan Kesehatan Reproduksi di Indonesia. Pemangku kepentingan kunci lainnya yang juga akan hadir dalam acara ini adalah para tokoh masyarakat dan pemimpin agama.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Johns Hopkins Center for Communication Program (JHCCP) Indonesia Fitri Putjuk menambahkan, konferensi ICIFPRH juga menjadi ajang interaksi dan diskusi tentang berbagai inisiatif yang telah atau sedang dilaksanakan dengan tujuan agar program KB, kesehatan dan kesejahteraan ibu serta anak di Indonesia dapat terus berkembang.
"Mari kita belajar dari masa lampau, dan memusatkan perhatian kita pada masa sekarang dan mendatang. Hal-hal yang telah berlalu perlu menjadi pembelajaran, tapi bukan masalah utama," pungkasnya.
Program Keluarga Berencana di Indonesia pernah mengalami masa keemasan dari akhir 1970-an hingga tahun 2001. Ketika sistem desentralisasi diterapkan pada 2001, program keluarga berencana mengalami kemunduran. Jumlah pengguna kontrasepsi (CPR) yang telah mencapai 60% dan angka kelahiran total (TFR) telah berkurang hingga setengahnya. Dari 5,2 menjadi 2,6 per wanita menjadi stagnan dan tidak menunjukkan perubahan lebih lanjut hingga hampir dua dekade.
"Tahun 2018/2019 angka kematian ibu (AKI) di Indonesia tetap tinggi di 305 per 1.000 kelahiran hidup," demikian penjelasan Prof Meiwita Budhiharsana dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Ketua dari Komite Ilmiah ICIFPRH.
Untuk mengatasi kondisi yang memprihatinkan ini, Konsorsium Juara Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Indonesia yang beranggotakan sejumlah lembaga non-pemerintah, universitas dan kelompok masyarakat sipil memprakarsai konferensi pertama tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Indonesia.
baca juga: Ikatan Pemilik dan Kucing
Konferensi diselenggarakan oleh 10 konsorsium, terdiri dari UNFPA, Rutgers Indonesia, Johns Hopkins Center for Communication Program (JHCCP), Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pusat Kesehatan Reproduksi Universitas Gadjah Mada, ThinkWell, Yayasan Cipta, Yayasan Kesehatan Perempuan, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia.
Konferensi ini diselenggarakan sebagai satu kemitraan antara Kementerian Kesehatan Indonesia bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (OL-3)
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang telah meninggal dunia dan yang tidak memiliki RT di wilayahnya.
Dukcapil DKI Jakarta tengah menghimpun data NIK warga Jakarta yang masih berdomisili di luar wilayah Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Pendatang baru yang akan menjadi warga Jakarta harus mengikuti prosedur dan aturan kependudukan.
DINAS Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membantah rencana penertiban nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta minim sosialisasi.
Sebanyak 94 ribu data penduduk DKI Jakarta akan dinonaktifkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta.
Kurang dari satu pekan menjalani hari H pemilihan umum presiden dan legislatif, permintaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) membeludak.
Ratusan warga nampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tahun 2024
Meskipun dalam keadaan ekonomi yang tergolong miskin, masyarakat Indonesia merasa tetap bahagia.
PEMERINTAH Kabupaten Lamongan berhasil membawa pulang penghargaan IBangga (Indeks pembangunan keluarga) award 2024 dari penilaian kegiatan tahun 2023.
INDEKS Pembangunan Keluarga (iBangga) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut kebahagiaan keluarga Indonesia berada pada level tangguh dengan skor 71,86.
Berdasarkan data, sekarang telah memasuki bonus demografi, dan berbagai persiapan perlu dilakukan agar saat generasi penerus ini bisa menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
Berdasarkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), ketentraman memiliki skor 59,79 (berkembang), kemandirian 52,49 (berkembang), dan kebahagiaan 71,86 (tangguh).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved