Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Sektor pertanian di Indonesia sejatinya menyimpan potensi yang luar biasa besar. Sayangnya, pemerintah dianggap belum mampu memanfaatkan potensi tersebut dengan sebaik-baiknya.
Chief Executive Officer Center for Indonesia Policy Studies (CIPS), Anton Rizki Sulaiman mengungkapkan kebijakan pemerintah sejauh ini belum mampu mendorong produktivitas pertanian. Itu terlihat dari hasil panen, terutama padi, yang masih jauh dari capaian negara-negara tetangga.
"Kalau kita dibandingkan dengan Vietnam, produktivitas kita jauh lebih rendah. Di Vietnam kalau tidak salah produktivitasnya itu 50% di atas Indonesia. Kita hanya rata-rata 4,7 ton per haktare. Di Vietnam sudah 6,1 ton per hektare. Tiongkok bahkan sudah menyentuh 7 ton per hektare," kata Anton di Kantor Media Indonesia, Jakarta, Jumat (24/5).
Baca juga : Perlu Kebijakan yang Tangguh untuk Atasi Dinamika Cuaca dan Perubahan Iklim di Sektor Pertanian
Di sisi lain, fenomena iklim seperti El Nino juga turut membuat sektor pertanian di Tanah Air tidak optimal. Perubahan pola panen dan dan puso akibat kemarau menjadi hambatan nyata yang harus dicari solusinya.
"Pemerintah harus mulai fokus memodernkan pertanian dan mencari cara bagaimana untuk meningkatkan produktivitas di tengah kondisi tersebut," imbuhnya.
Modernisasi pertanian yang dibutuhkan, lanjut Anton, tidak hanya dari segi peralatan saja, tetapi juga dari pola tanam para petani.
Baca juga : Pacu Produksi Padi dan Jagung Nasional, Kementan Siapkan SDM Unggul
"Mitra kami punya program. Mereka menerapkan bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana cara mengelola, mempertahankan kondisi tanah, bagaimana cara bertani yang lebih modern di zaman sekarang. Itu bisa meningkatkan produksi sampai dua kali lipat," jelasnya.
Di sisi lain, terkait program pupuk bersubsidi yang selama ini dilaksanakan pemerintah, CIPS menilai itu tidak membantu meningkatkan produksi. Pasalnya, kualitas pupuk tersebut kurang bagus untuk tanaman. Petani sebagai penerima, ucapnya, tidak memiliki pilihan lain.
Sementara itu, saat ini, Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan produktivitas padi dengan melaksanakan program pompanisasi dan optimalisasi lahan rawa. "Mimpi kita ke depan adalah mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Ingat, dulu kita pernah swasembada tiga kali berturut-turut dan yang melakukan akselerasi adalah kita semua," ucap Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (Z-11)
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, memberikan tanggapan terkait isu kebijakan ekstensifikasi cukai.
Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan mendorong pengembangan UMKM setempat.
Senator JD Vance, calon wakil presiden dari Donal Trump, berbicara tentang masa kecilnya dan mengkritik kebijakan Presiden Joe Biden.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Organisasi PPIR sendiri adalah rumah bagi para purnawirawan TNI yang sepaham dengan visi Prabowo dalam memajukan bangsa dan negara.
Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menyampaikan kekhawatirannya terhadap eksekusi kebijakan kesehatan yang dinilai masih semrawut dan tidak tepat sasaran.
Puluhan hektare sawah di Purwakarta terancam gagal panen setelah pasokan air mengering.
Kementan terus mendorong program perluasan Areal Tanam (PAT) Padi
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengeklaim program pompanisasi yang saat ini digencarkan Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan produksi padi.
Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional IX akan kembali diadakan, menjadi ajang bergengsi untuk mengeksplorasi dan memamerkan berbagai varietas tanaman pangan unggulan.
Program penanaman padi apung yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di beberapa kabupaten dalam dua tahun terakhir mengalami kegagalan.
GELAGAT pemerintah yang menjadikan perubahan iklim sebagai alasan gagalnya swasembada pangan tak dapat dibenarkan. Semestinya itu memacu upaya pengambil kebijakan berbuat lebih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved