Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PADA 2030, Ecolab ingin membantu pelanggan menghemat 300 miliar galon air setiap tahun. Jumlah itu setara dengan kebutuhan air minum tahunan 1 miliar orang. Di tahun itu, Ecolab berencana mengurangi dampak yang ditimbulkan karena penggunaan air sebesar 40% per unit produksi di semua unit bisnis mereka (dihitung berdasarkan tahun 2018).
Pada tahun lalu Ecolab secara global membantu pelanggan mereka menghemat lebih dari 220 miliar galon air atau setara dengan kebutuhan air minum lebih dari 760 juta orang. "Selama lebih dari 100 tahun, kami berupaya melindungi sumber daya penting bagi kehidupan dengan memprioritaskan pengelolaan air dalam operasional pelanggan mereka. Ecolab membantu lebih dari 40 segmen industri di seluruh dunia untuk merespons tantangan iklim dan stres air dengan meminimalkan penggunaan air dalam proses-proses produksi yang penting," ujar Presiden Direktur Ecolab, Evan Jayawiyanto, dalam pernyataannya, Kamis (9/5).
Di Indonesia, Ecolab berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan air bersih dengan berbagai cara, seperti bekerja sama dengan para pelanggan terkait konservasi dan pengolahan air serta memberikan solusi yang berkelanjutan untuk industri dalam mengelola air dengan lebih efisien tetapi dapat meningkatkan produktivitas.
Baca juga : Onda Siap Turut Semarakkan Forum dan Pameran Air Minum Indonesia
Saat ini Indonesia menghadapi berbagai tantangan terkait air, seperti kualitas air dan pengelolaan sumber daya air. Jumlah populasi penduduk yang mencapai 280 juta jiwa, menurut data Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2023, menjadikan Indonesia sebagai negara terpadat keempat di dunia dan memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Berdasarkan studi Ecolab bertajuk Global Water Assessment Tracker yang dirilis pada 31 Maret 2023 sebanyak 79% responden menyatakan air bersih merupakan prioritas utama dan setuju bahwa pengelolaan air bersih merupakan tanggung jawab pemerintah maupun sektor swasta. Masyarakat Indonesia (89%) mengharapkan pemerintah untuk mengambil tindakan lebih besar dalam memastikan fasilitas umum yang efisien, seperti mengenakan denda yang lebih tinggi bagi pelaku yang mencemari pasokan air publik.
Selain itu, ada 85% harapan bagi dunia untuk berinvestasi lebih banyak dalam penggunaan air yang efisien. Masyarakat percaya bahwa dunia usaha seharusnya didenda karena inefisiensi dibandingkan individu yang dikenakan pajak atas penggunaan air.
Baca juga : Kasus Pemalsuan Air Galon Isi Ulang Masih Marak di Sejumlah Daerah
Studi Global Water Assessment Tracker itu dilakukan di 15 negara tempat Ecolab beroperasi. Studi yang dilaksanakan mulai 15 Februari hingga 3 Maret 2023 tersebut dirancang untuk meneliti kondisi pengelolaan air dengan mengukur manfaat dan penggunaan air. "Sebagai pendukung utama tata kelola air, kami menawarkan solusi, teknologi, dan keahlian untuk membantu pelanggannya mengadopsi praktik pengelolaan air yang cerdas dan mendukung operasional yang bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk dunia yang lebih sehat dan lebih bersih." kata Evan.
Contoh yang dilakukan Ecolab di Indonesia terkait kegiatan sosial yang berhubungan dengan tata kelola lingkungan ialah melakukan 1.000 penanaman bibit bakau di Tanjung Benoa, Bali, pada awal 2024. Kegiatan itu diharapkan dapat membangun ketahanan air untuk keberlanjutan lingkungan dengan menanam bakau. "Kami berharap dapat menjaga ketersediaan air tanah, mengurangi dampak polusi, melindungi keberagaman hayati air, dan berkontribusi dalam menjaga ketersediaan air serta ketahanan lingkungan perairan," kata Evan.
Berbagai langkah dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi krisis air bersih akibat dampak perubahan iklim. Lebih lanjut Evan menyampaikan pentingnya aksi kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mengatasi dampak global perubahan iklim. Komitmen terkait penanganan perubahan iklim, diperlukan tujuan atau target khusus terkait pengolahan air, perlu ada tindakan nyata yang fokus terhadap sumber daya air.
Dengan memahami dampak perubahan iklim dan hubungannya dengan penggunaan air dan energi, imbuh Evan, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang penghematan untuk menyeimbangkan emisi gas rumah kaca dan tetap meningkatkan produktivitas. "Kita tidak dapat menangani perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca tanpa pertimbangan terkait peran penting air," paparnya.
Kebutuhan operasi yang bertanggung jawab dan tangguh hanya akan tumbuh apabila ada strategi pengelolaan air yang efektif dan membantu perusahaan mencapai tujuan keberlanjutan mereka. Di semua industri yang mereka layani, Ecolab bekerja sama dengan pelanggan mereka untuk memberikan hasil terbaik dengan total biaya terendah sambil mengurangi limbah, menghemat energi, dan penggunaan air. "Ini mulai dari cara kami mengoperasikan dan mengembangkan solusi hingga bekerja dengan pelanggan dan mendukung komunitas," pungkas Evan. (Ant/Z-2)
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meresmikan pengoperasian 2.664 titik air atau sumur bor di seluruh Indonesia, termasuk 389 titik air di NTT.
Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi telah bermalam di IKN sejak pekan lalu. Jokowi menyebut sejumlah fasilitas penunjang seperti air dan listrik sudah tersedia di Istana.
Dibutuhkan kontribusi lintas sektor baik itu pemerintah, praktisi, dan akademisi untuk mengembangkan optimalisasi lahan pangan.
Pengelolaan air tanah perlu dilakukan secara efisien
BPBD Klaten salurkan 188 tangki atau 940.000 liter air untuk membantu warga desa yang kekeringan.
SEKITAR 89% penduduk Indonesia mengharapkan pemerintah memastikan fasilitas publik yang efisien, seperti menerapkan denda lebih tinggi bagi mereka yang mencemari pasokan air publik.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mendesak negara-negara untuk bertindak menanggapi dampak panas ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim.
Suhu baru tertinggi yang tercatat sebesar 17,09 derajat Celcius, sedikit melampaui rekor sebelumnya sebesar 17,08 derajat Celcius yang terjadi pada 6 Juli 2023.
Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan generasi muda yang peduli pada lingkungan dan memiliki pengetahuan serta keahlian membangun masa depan berkelanjutan.
Langkah nyata ini juga sebagai bentuk dukungan BMKG untuk memberikan data yang lebih akurat dalam mewujudkan target Net Zero Emission tahun 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved