Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH memastikan akan selalu membuat APBN siap menghadapi gejolak ekonomi global dan domestik. Itu tak terkecuali mempersiapkan keuangan negara untuk memitigasi imbas kenaikan BI Rate yang berdampak pada geliat sektor riil.
"APBN kita kan selalu kita siapkan sebagai shock absorber. Jadi yang sudah embedded di dalam APBN itu sendiri sebenarnya secara otomatis sudah ada bagian yang sifatnya responsif terhadap gejolak," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu kepada pewarta di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (25/4).
Dia mengatakan, APBN telah disiapkan menjadi alat fiskal yang fleksibel, utamanya dalam beberapa tahun ke belakang dan terbilang cukup berhasil meredam gejolak yang datang dari dalam dan luar negeri. Fleksibilitas itu dinilai mampu mengimbangi dan mendukung kebijakan moneter sehingga stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga.
Baca juga : Sektor Keuangan Harus Bersiap Hadapi Gejolak Ekonomi Global
Saat ini, kebijakan moneter dari Bank Indonesia melalui penaikan suku bunga acuan terbilang relatif tinggi. Pemerintah selaku otoritas fiskal akan mengimbanginya melalui pengalokasian belanja-belanja yang dapat menjaga atau bahkan mendorong aktivitas perekonomian dalam negeri.
"APBN sifatnya shock absorbing, sehingga apa yang terjadi di masyarakat itu akan selalu kita antisipasi dengan belanja-belanja yang sudah ada," terang Febrio.
Jika kebijakan yang dikeluarkan BI memberi dampak nyata secara langsung kepada masyarakat rentan dan miskin, imbuh Febrio, pemerintah telah memiliki bantalan melalui bantuan sosial yang anggarannya dipastikan tersedia.
Baca juga : Lembaga Jepang Pertahankan Peringkat Kemampuan Indonesia Bayar Utang
Sedangkan terhadap sektor riil, salah satu sektor yang dinilai akan terpukul ialah properti. Pemerintah juga sebelumnya telah memberikan insentif fiskal agar sektor tersebut tetap bergeliat di tengah tekanan.
Dus, kata Febrio, bukan tak mungkin stimulus-stimulus yang pernah diberikan pemerintah di saat ekonomi menghadapi tekanan kembali diluncurkan dan disesuaikan dengan kondisi terkini. "Contoh kemarin yang kita jalankan adalah PPN ditanggung pemerintah untuk perumahan. Itu berjalan sangat baik," tutur dia.
"Tahu lalu itu menghasilkan lebih dari 7.000 unit rumah baru yang menikmati PPN DTP, sehingga menambah buffer untuk pertumbuhan ekonomi kita. Kemarin pertumbuhan ekonomi kita 5,05%, itu salah satunya didapat dari dorongan di sisi demand," lanjut Febrio.
Baca juga : Fitch Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia
Dia menambahkan, pemerintah sedianya memahami keputusan Bank Indonesia menaikan BI Rate menjadi 6,25% demi menjaga stabilitas rupiah. Sebab dalam beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan dari dolar Amerika Serikat.
Keputusan dan langkah yang diambil oleh Bank Sentral dipastikan didukung oleh pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri. Karenanya, sinergi antara otoritas fiskal dan moneter terus diperkuat agar kebijakan yang dilahirkan memiliki tujuan yang selaras.
"Jadi sinergi antara moneter dan fiskal akan terus kita perkuat. dengan adanya kebijakan pro stabilitas dari BI itu memang menunjukkan bahwa BI juga sedang mengantisipasi. Sinergi yang sudah biasa kita lakukan antara kebijakan moneter dan fiskal akan terus kita lakukan dan perkuat," kata Febrio.
Baca juga : Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi US$405,7 Miliar di Januari 2024
"Sehingga memang momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang kita nikmati bisa kita jaga, agar tren penguatan ekonominya dan juga nanti ktia lihat bagaimana kelanjutannya untuk jangka menengah ini bisa kita pertahankan," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tetap optimis perekonomian domestik tetap berada dalam level yang kuat dan positif. Terlebih fundamen ekonomi di Tanah Air relatif dalam kondisi yang baik.
"Jadi yang paling penting dalam menjaga currency itu dengan kita punya trade balance dan terakhir meningkat kembali ke US$4 miliar lebih. Ini sebuah angka yang baik dan angka yang baik ini kami lihat dimanfaatkan oleh BI momentumnya," kata Airlangga kepada pewarta di kantornya, Rabu (24/4) malam.
"Itu untuk menambah kekuatan pencegahan terhadap capital flight. Oleh BI (BI Rate) dinaikkan 25 basis poin, dalam rangka itu mempertebal sebetulnya positif dan penguatan rupiah," sambungnya.
Airlangga juga memastikan akan menyiapkan sisi fiskal guna merespons kebijakan BI tersebut. Pengambil kebijakan juga telah memiliki stimulus yang dinilai dapat terus memantik geliat perekonomian dalam negeri.
"Tentu nanti kita lihat fiskal space kita, apa yang bisa kita berikan insentif ke depan,kita mendorong dengan kemarin MK sudah memutuskan sudah ada kepastian (pemilu), kita berharap investasi terus bisa kita dorong," pungkasnya. (Mir/Z-7)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Realisasi investasi seolah hanya klaim sepihak dari pemerintah.
Prabowo Subianto menghadiri acara pertemuan bersama dengan para pimpinan perusahaan-perusahaan besar yang bernaung di bawah Kadin Paris.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Setiap anak berhak tumbuh dengan kebahagiaan dan mencapai perkembangan yang optimal. Dalam proses ini, peran utama orang tua sangat penting untuk memenuhi kebutuhan anak dengan tepat.
Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Kreativitas Kemenparekraf RI, Restog Krisna Kisuma mengatakan F8 dapat memacu ekonomi dan pariwisata di Indonesia.
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Senin (22/7) ditutup melemah di tengah pasar tunggu kabinet tim ekonomi pemerintahan baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved