Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian berpendapat ada yang tidak wajar dari langkah pemerintah yang mengimpor jutaan ton beras di awal tahun. Menurutnya, jika tujuan impor beras untuk menutupi kebutuhan dari kekurangan produksi dalam negeri, mestinya pembelian beras dari luar negeri dilakukan setelah panen raya yang diperkirakan terjadi pada akhir Maret hingga awal April mendatang.
"Betul, tidak wajar. Untuk apa impor jika sebentar lagi kita akan panen? Maret itu akan mulai panen. Distribusi berasnya kemana selama ini? Ini kan yang mesti ditelusuri," tegasnya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (20/2).
Eliza menuding ada yang tidak beres dengan tata kelola perberasan nasional di tahun politik. Berdasarkan catatannya, stok beras nasional di awal tahun 2024 mencapai 6,71 juta ton. Dengan rata-rata kebutuhan konsumsi beras nasional sebesar 2,5 juta ton per bulan, stok awal beras nasional tersebut seharusnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga panen raya di bulan depan.
Baca juga : Awal 2024, RI Impor Beras 1 Juta Ton dari Thailand-Pakistan
Namun, akibat kebijakan pemerintah yang masif mengucurkan bantuan sosial (bansos) pangan menjelang pencoblosan Pemilu 2024, membuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) kian menipis. Eliza mengendus ada permasalahan pada distribusi beras.
"Stok beras yang ada seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga masa panen raya. Namun, narasi yang beredar adalah kelangkaan, defisit," ungkapnya.
"Padahal kalau mengacu kepada data awal stok beras itu tidak demikian. Berarti, ada masalah dalam hal penyaluran. Tata kelola pangan kita karut marut, kian kronis, tapi belum juga dibenahi," tegas pengamat Core.
Baca juga : Pemerintah bakal Impor 2 Juta Ton Beras Tahun Ini
Eliza pun meminta kepada pemerintah untuk melakukan importasi beras dengan terukur. Pasalnya, dengan penambahan stok beras menjelang panen raya, dikhawatirkan menyebabkan harga gabah anjlok.
Dihubungi terpisah, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan per Jumat (16/2), realisasi volume impor beras sebesar 326 ribu ton. Kemudian, sebanyak 670 ribuan ton lebih beras masih dalam pengiriman atau berada di kapal.
"Yang 670 ribuan ton beras itu akan sampai pada 23 Maret 2024. Jadi, ini masih bergerak terus," katanya saat dikonfirmasi Media Indonesia.
Baca juga : Harga Beras Melambung, Gagal Panen dan Pemilu jadi Pemicunya
Ketut menerangkan pemerintah telah memutuskan akan mengimpor 3,6 juta ton beras di tahun ini. Ia menyebut tujuan dibukanya keran impor beras di awal tahun untuk menekan harga beras, karena pasokan dalam negeri yang terbatas. Produksi beras pada Januari dan Februari diperkirakan menipis lantaran masa tanam padi yang mundur dari Oktober dan November 2023 ke Desember akibat El Nino.
Selain itu, keputusan importasi beras sebagai antisipasi untuk gagal panen di sejumlah wilayah Indonesia.
"Kita sulit memprediksi cuaca sekarang, kalau hujan deras dan angin kencang bisa gagal panen. Impor jalan terus, tapi ketika panen raya kita tahan dulu (impornya)," pungkasnya.
Baca juga : Kepala Bapanas Bantah Politisasi Bantuan Pangan
(Z-9)
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Agus mengingatkan tugas aparat penegak hukum bukan sekadar mencari fakta hukum.
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat.
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Bambang menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi belakangan waktu terakhir.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih dua penghargaan di Bapanas Award 2024.
Harga sejumlah komoditas pangan rata-rata secara nasional di tingkat pedagang eceran turun, mulai beras, bawang, minyak goreng hingga cabai merah keriting
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengungkapkan realisasi beras impor periode Januari hingga Mei 2024 mencapai 2,2 juta ton.
PROGRAM bantuan pangan (banpang) sebagai bentuk penunjang ekonomi dari pemerintah kepada masyarakat berpendapatan rendah terus dipacu pada tahun ini.
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan peluncuran kompetisi video Instagram Reels yang menarik untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-3.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved