Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Pertanian mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp5,83 triliun untuk mengatasi berbagai tantangan di sektor pertanian tahun ini. Permintaan tambahan belanja itu direncanakan bakal digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
"Itu akan digunakan untuk percepatan tanam dan peningkatan produksi padi dan jagung melalui penyediaan benih, alsintan, pupuk, dan pestisida optimalisasi lahan rawa, insentif, bagi petugas lapangan, serta bimbingan teknis," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Senin (13/11).
Namun, berdasarkan hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, permintaan ABT itu hanya bisa dilakukan sebagian. Sedangkan sisa kebutuhan lainnya yang belum bisa dipenuhi baru bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2024.
"Usulan tersebut kemungkinan hanya sebagian yang bisa dilakukan di akhir tahun 2003 ini, sehingga untuk menjaga keberlanjutan, kegiatan tersebut di awal tahun 2024 disarankan untuk melakukan reprioritasi pemanfaatan anggaran reguler Kementerian Pertanian tahun 2024," terang Amran.
"Selanjutnya kekurangan anggaran reguler tahun anggaran 2014 nanti dapat diusulkan kembali melalui ABT anggaran biaya tambahan tahun anggaran 2024," tambahnya.
Fokus utama dari usulan ABT itu, lanjut Amran, ditujukan untuk mendukung upaya khusus percepatan tanam dan peningkatan produksi padi dan jagung. Sebab, El Nino telah memberi dampak pada penurunan produksi komoditas tersebut di tahun ini.
Selain mengusulkan ABT, Kementan juga mengusulkan realokasi anggaran di lingkup eselon I untuk mendukung upaya tersebut. Nilai realokasi anggaran kementerian yang diusulkan mencapai Rp1 triliun.
Baca juga:
> Program Taruna Makmur Inisiasi Petrokimia Gresik Terus Diperluas Bantu Pertanian Indonesia
> Infrastruktur Jadi Ujung Tombak Peningkatan Produktivitas Pertanian
Adapun usulan realokasi anggaran tersebut, yakni, Rp934 miliar akan digunakan Ditjen Tanaman Pangan untuk penyediaan benih padi dan jagung, saprodi benih jagung, dan alsintan, combine harvester, dan koordinasi pensampingan.
Kemudian Rp36 miliar oleh Badan Standarisasi Instrumen Pertanian untuk melakukan bimbingan teknis, dan Rpp36 miliar sisanya oleh Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian untuk insentif penyuluh dan bimbingan teknis.
Dengan optimalisasi realokasi anggaran tersebut, maka rincian anggaran per eselon I Kementan berubah menjadi Sekretariat Jenderal Rp1,34 triliun; Inspektorat Jenderal Rp131,03 miliar; Ditjen Tanaman Pangan Rp3,41 triliun; Ditjen Hortikultura Rp907,16 miliar; Ditjen Perkebunan Rp1,03 triliun.
Kemudian Ditjen PKH Rp2,26 triliun; Ditjen PSP Rp2,69 triliun; Badan Standarisasi dan Instrumen Pertanian Rp893,38 miliar; Badan PPSDMP Rp1,1 triliun; dan Badan Karantina Pertanian Rp1,05 triliun.
Sedangkan hingga 10 November 2023, Kementan telah merealisasikan penggunaan anggaran sebesar Rp9,66 triliun, atau 65,18% dari alokasi belanja tahun ini yang senilai Rp14,82 triliun.
"Dalam sisa waktu dua bulan ini kami akan terus mempercepat pelaksanaan program kegiatan dan realisasi serapan anggaran secara signifikan," pungkas Amran. (Z-6)
Berkat sumbangannya pada Pembangunan Nasional tersebut, Presiden Jokowi dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Presiden mengatakan sejak awal kepemimpinannya
Untuk menghadapi ancaman kelaparan global, Kementerian Pertanian melakukan berbagai langkah strategis.
Kementan terus mendorong program perluasan Areal Tanam (PAT) PadiĀ
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto menyatakan bahwa kenaikan harga cabai rawit merah karena faktor kekeringan.
WAKIL Menteri Pertanian Sudaryono menekankan pentingnya peningkatan populasi ternak melalui Inseminasi Buatan (IB).
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Anggaran makan bergizi gratis yang merupakan program gagasan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sempat ramai diperbincangkan
Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan didorong untuk direvisi untuk pemerataan pendidikan gratis di tingkat SD hingga SMA.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp7.500 per anak. Anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.
SAAT ini ramai diperbincangkan mengenai program makan siang gratis atau makan bergizi gratis dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved