Lonjakan Harga Beras Perlu Diantisipasi

HARGA beras yang tinggi dan mengerek tingkat inflasi komoditas itu diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Karenanya pemerintah didorong untuk segera mengambil langkah agar pergerakan harga tak terlalu membebani masyarakat.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad saat dihubungi, Jumat (1/9). "(Harga) masih akan tinggi tampaknya sampai akhir tahun. El Nino baru berakhir November. Artinya fenomena penurunan produksi (beras) masih akan terjadi," ujarnya.

Produksi beras diperkirakan akan mengalami penurunan 1 hingga 1,5 juta ton lantaran telah usai masa panen, diikuti dampak El Nino. Penurunan produksi tersebut, kata Tauhid, paling mungkin menjadi sebab kenaikan harga dan kecenderungan meningkat dalam beberapa waktu ke depan.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Harga, Bulog Bakal Percepat Pengadaan Beras

Selain produksi, persoalan produktivitas lahan padi juga dapat menjadi dalang kenaikan harga beras. Produktivitas lahan padi disebut mengalami penurunan akibat mahalnya harga faktor pendukung seperti pupuk dan pestisida. Mahalnya harga komponen pendukung produksi padi itu menyebabkan lahan tak bisa menghasilkan padi di level optimal.

"Harga pupuk, pestisida dan sebagainya itu selama 6 bulan terakhir mahal karena kenaikan akibat konflik Rusia-Ukraina," kata Tauhid.

Baca juga: Mentan Gandeng Satgas Pangan untuk Pendataan Ketersediaan Beras

"Itu menyebabkan suplai ke lahan yang biasanya mereka menggunakan pupuk cukup banyak, sekarang dikurangi, baik yang subsidi juga. Konsekuensinya produksi menurun," lanjutnya.

Hal lain yang juga dapat mendorong kenaikan harga beras ialah dari sisi perdagangan internasional. Negara-negara penghasil beras saat ini dinilai tengah berupaya menaikan harga beras di pasar internasional.

India, Thailand, dan Vietnam disebut telah menyatakan akan menutup ekspor beras. Hal itu bakal berdampak bagi Indonesia yang diketahui merupakan importir beras dari tiga negara tersebut.

Meski impor beras yang dilakukan Indonesia relatif sedikit, lanjut Tauhid, pembatasan ekspor yang dilakukan negara-negara lain penghasil beras itu bakal berdampak signifikan ke Tanah Air. Sebab, impor yang dilakukan Indonesia bertujuan untuk pengendalian harga komoditas tersebut.

"Karenanya perlu mencermati perkembangan itu dan mendesak negara-negara tersebut membuka keran ekspor meski tidak banyak. karena itu penting untuk stabilisasi harga," terang Tauhid.

Segera Ambil Langkah

Guna mengantisipasi kenaikan harga beras secara liar, lanjutnya, pemerintah didorong semaksimal mungkin segera menyalurkan beras cadangan kepada masyarakat. Itu perlu dilakukan berdasarkan pada kebutuhan di tiap wilayah.

Beras cadangan yang ada di Bulog juga harus dipastikan terdistribusi dengan baik. Sebab, acap kali distribusi menimbulkan persoalan, termasuk dari sisi kenaikan harga. Setelah distribusi berjalan dengan baik, maka operasi pasar mesti dilakukan.

"Tapi biasanya operasi pasar, kalau harga belum tinggi betul, pemerintah tidak akan melepas dari Bulog. Itu yang saya kira terjadi," jelas Tauhid.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dan daerah dengan daerah lainnya perlu diperkuat. Itu dianggap penting dalam upaya stabilisasi harga agar terkereknya inflasi beras tak berkepanjangan.

"Tapi memang mekanisme kelembagaan dan operasionalisasi dari daerah itu rerata belum siap. Bagaimana daerah bisa menyubsidi untuk transportasi pengangkut logistik beras. Tahun lalu memang dilakukan, tapi tidak efektif. Padahal anggaran sudah dialokasikan. Penguatan koordinasi penting dan perlu, apalagi kerja sama antardaerah," tutur Tauhid.

Diketahui sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, mencatat angka inflasi komoditas itu secara tahunan (year on year/yoy) sebesar 13,76%, tertinggi sejak Oktober 2015.

"Secara tahunan, inflasi beras 2023 ini merupakan inflasi tahunan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Terakhir kali inflasi beras tertinggi itu terjadi pada Oktober 2015 yaitu sebesar 13,44%," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Jumat (1/9).

Tingkat inflasi beras secara tahunan tersebut memberikan andil pada tingkat inflasi umum sebesar 0,41% (yoy). Hal itu sekaligus menjadi yang tertinggi dibanding komoditas lain seperti rokok kretek filter 0,21%, bawang putih 0,08%, daging ayam ras dan rokok putih masing-masing 0,07%.

Beras juga menjadi komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara bulanan (month to month/mtm). BPS mencatat komoditas tersebut mengalami inflasi 1,42% (mtm) dan memberikan andil pada inflasi umum 0,05% (mtm).

Adapun pada Agustus 2023, tingkat inflasi umum secara bulanan tercatat -0,02% (mtm), alias deflasi. Sementara secara tahunan BPS mencatat terjadi inflasi sebesar 3,27% (yoy), naik dari Juli 2023 yang tercatat 3,08% (yoy).

Kondisi beras yang mengalami inflasi baik secara bulanan maupun tahunan tersebut turut terekam dalam hitungan tahun berjalan (year to date/ytd). Selama 8 bulan ini, komoditas itu tercatat mengalami inflasi 7,99%.

Sementara itu, pemerintah memastikan ketersediaan beras akan mencukupi. Pasokan beras di Bulog ditargetkan berkisar 2 juta ton hingga akhir tahun. Adapun stok beras di gudang-gudang Bulog saat ini berkisar 1,6 juta ton.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, cadangan beras di perusahaan logistik milik negara diupayakan ditambah untuk memenuhi kebutuhan.

"Sampai akhir tahun pengadaan sudah fix (bertambah) 400 ribu ton," kata Airlangga saat konferensi pers Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/8).

Upaya pengendalian harga beras juga sedianya telah diwacanakan pengambil kebijakan melalui bantuan sosial tambahan berupa beras mulai Oktober 2023. (Mir/Z-7)