Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama dengan Kementerian BUMN dan Pertamina terus melanjutkan program bersama yakni Program Solar untuk Koperasi (SOLUSI) Nelayan, yang saat ini telah hadir bagi nelayan di wilayah Pekalongan, sebagai salah satu dari 7 SPBU Nelayan (SPBUN) Program SOLUSI Nelayan di tahun 2023.
“Program bersama ini adalah bentuk sinergi Pertamina sebagai BUMN bersama KemenKopUKM dalam memenuhi bahan bakar bagi nelayan. Kehadiran SPBUN yang bekerjasama dengan koperasi nelayan ini akan mempermudah nelayan mengakses BBM, termasuk BBM bersubsidi,” terang Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero), Alfian Nasution.
SOLUSI Nelayan menjadi salah satu cara jitu penyaluran BBM yang lebih tepat sasaran. Tercatat, melalui program ini telah disalurkan lebih dari 113 ribu liter BBM untuk kebutuhan melaut dan mencari ikan. Bahkan, SOLUSI Nelayan juga sudah diintegrasikan dengan Program Subsidi Tepat, lebih dari seribu transaksi di SPBUN program SOLUSI Nelayan sudah tercatat dalam sistem Subsidi Tepat sehingga penyaluran BBM bersubsidi pun lebih transparan.
“Selain komitmen menyalurkan BBM bagi nelayan, Pertamina Patra Niaga juga harus tetap memastikan BBM ini disalurkan secara tepat, siapa saja kelompok nelayan yang membeli semua tercatat di Program Subsidi Tepat. Jadi ada manfaat bersama, dengan SOLUSI Nelayan, nelayan dapat mengakses BBM jauh lebih mudah dan disatu sisi Pertamina Patra Niaga juga terbantu menyalurkan BBM tepat kepada nelayan yang membutuhkan,” jelas Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.
Baca Juga : Rasio Utang RI Lebih Rendah Dibanding G20
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, dalam kesempatan peresmian Program SOLUSI Nelayan di Kabupaten Pekalongan turut menjelaskan bagaimana vitalnya SPBUN yang bekerjasama dengan koperasi nelayan dalam penyediaan BBM. Menurutnya, Program SOLUSI Nelayan, dapat memberikan kemudahan bagi para nelayan untuk membeli BBM dengan harga normal, bukan harga ecera dan dapat meningkatkan kesejahteraan karena akan memotong sedikitnya 30% biaya produksi.
"Penyaluran BBM oleh koperasi akan lebih akurat dengan pendataan dan digitalisasi. Program SOLUSI Nelayan juga dimaksudkan untuk membangun eksosistem usaha nelayan menjadi lebih unggul dengan kemudahan akses BBM, akses pembiayaan, akses pasar dan pendidikan serta pelatihan," kata Menteri Teten.
Lebih lanjut, kata MenKopUKM, Program SOLUSI Nelayan bukanlah hibah, tetapi satu skema B2B (Business to Business) untuk memperkuat ekosistem usaha nelayan, tidak lagi perorangan tetapi berkelompok. Untuk saat ini, 5 piloting telah beroperasi, yakni: Aceh dengan pembiayaan mandiri koperasi, Sumatera Utara dengan pembiayaan mandiri koperasi, Indramayu dengan pembiayaan mandiri koperasi, NTB koperasi menggunakan skema pembiayaan LPDB dan Pekalongan tempat peluncuran program ini, koperasi menggunakan skema pembiayaan BSI. Khusus SPBUN Pekalongan ini, setidaknya akan menjangkau 143 anggota nelayan yang tergabung, dan potensi 250 nelayan lainnya yang akan menjadi anggota koperasi.
“Hari ini kita mulai perkuat peran koperasi agar penyaluran BBM lebih akurat. Koperasi hanya akan menyalurkannya kepada para anggota dan tidak untuk dijual bebas guna meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan bbm para nelayan. Dari sisi kelembagaan, koperasi memiliki sistem untuk menjamin pelayanan kepada anggota transparan dan akuntabel. Selain itu, keuntungan koperasi juga akan kembali kepada anggota melalui SHU,” ujar MenKopUKM.
Karso, mengatakan dirinya sangat bersyukur kini sudah ada SPBUN baru, dirinya menuturkan, SPBUN ini memudahkan nelayan-nelayan untuk bekerja. “Ini sangat membantu kami nelayan, cari minyak jadi lebih mudah karena SPBUN ini gampang diakses nelayan,” katanya. (RO/E-1)
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Komisi VII DPR RI, mengrkitik rencana pembatasan BBM bersubsidi oleh Pertamina
IAW berharap dalam rotasi di tubuh Polri saat ini mampu menciptakan citra polisi yang lebih baik lagi.
PEMERINTAH menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tak berubah. Kementerian ESDM memastikan harga pertalite dan solar tidak akan mengalami perubahan pada Juli 2024.
Selain memastikan ketersediaan BBM dan elpiji subsidi, Pertamina Patra Niaga juga menjamin ketersediaan produk non subsidi yaitu Pertamax Series, Dex Series, dan Bright Gas
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Taiwan dan Tiongkok mencapai kesepakatan mengenai tanggapan terhadap kematian dua nelayan Tiongkok setelah pengejaran oleh penjaga pantai Taiwan.
Untuk mewujudkan program strategis, seluruh pengurus HNSI agar bergandengan tangan dengan pemerintah daerah.
PENCARIAN terhadap enam anak buah kapal (ABK) KM Soneta yang tenggelam di Perairan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berlangsung hingga Sabtu (13/7) sore.
KAPAL nelayan KM Soneta asal Rembang dengan dengan 16 awak buah kapal (ABK) mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan Karimunjawa Jepara, Jawa Tengah.
KAPAL nelayan asal Kabupaten Rembang, KM Soneta, yang mengangkut 16 anak buah kapal (ABK) di Perairan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tenggelam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved