Bahlil Bantah Tambang Nikel Indonesia Dikuasai Asing, 80 Persen IUP dari WNI

MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah isu bahwa pertambangan nikel Indonesia dikuasai asing. Ia menyebut mayoritas izin usaha pertambangan (IUP) nikel di dalam negeri dikuasai pihak lokal.

"Kalau ada yang menyatakan tambang nikel dikuasai asing, keliru itu. 80% IUP nikel itu oleh orang Indonesia," ungkapnya dalam diskusi Future Forum Membangun Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik, Jakarta, Selasa (29/8).

Namun demikian, Bahlil mengakui pihak asing menguasai hilir atau industri nikel Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan. Ia menerangkan banyak perbankan nasional masih belum siap membiayai industri fasilitas pengolahan hasil tambang atau smelter nikel di Tanah Air. Alhasil, pengajuan untuk peminjaman modal smelter berasal dari asing.

Baca juga : Menguak Dalang Ekspor Ilegal Nikel China, PB HMI Gelar Ekspose Nasional Tata Kelola SDA 

"Perbankan nasional kita tidak membiayai capital expenditure (pengeluaran modal) untuk investasi hilirisasi. Andai pun ada, mereka minta equity sebesar 40%, mana bisa perusahaan. Di asing itu equity cuma 10%," tegasnya.

Sebelumnya, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menuding hilirisasi nikel yang dijalankan pemerintah justru menguntungkan pihak asing. Sebanyak 90% hasil ekspor hasil hilirisasi nikel, katanya, dinikmati Tiongkok. 

Baca juga : Divestasi dan Perpanjangan Izin Belum Jelas, Saham INCO Tertekan

"Hampir semua perusahaan smelter pengolah bijih nikel 100% dimiliki Tiongkok. Kebijakan hilirisasi dewasa ini hampir seluruhnya dinikmati oleh Tiongkok dan mendukung industrialisasi di Tiongkok, bukan di Indonesia," tulis Faisal dalam blognya. 

Ia menambahkan perusahaan-perusahaan smelter milik Tiongkok di Indonesia dituding tidak membayar royalti. Pembayaran itu dilakukan oleh penambang nikel yang mayoritas pengusaha nasional. 

"Apakah perusahaan smelter Tiongkok tidak membayar royalti? tidak sama sekali. Kita mendukung sepenuhnya industrialisasi, tetapi menolak kebijakan hilirisasi nikel dalam bentuknya yang berlaku sekarang," tutupnya. (Z-5)