Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah isu bahwa pertambangan nikel Indonesia dikuasai asing. Ia menyebut mayoritas izin usaha pertambangan (IUP) nikel di dalam negeri dikuasai pihak lokal.
"Kalau ada yang menyatakan tambang nikel dikuasai asing, keliru itu. 80% IUP nikel itu oleh orang Indonesia," ungkapnya dalam diskusi Future Forum Membangun Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik, Jakarta, Selasa (29/8).
Namun demikian, Bahlil mengakui pihak asing menguasai hilir atau industri nikel Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan. Ia menerangkan banyak perbankan nasional masih belum siap membiayai industri fasilitas pengolahan hasil tambang atau smelter nikel di Tanah Air. Alhasil, pengajuan untuk peminjaman modal smelter berasal dari asing.
Baca juga : Menguak Dalang Ekspor Ilegal Nikel China, PB HMI Gelar Ekspose Nasional Tata Kelola SDA
"Perbankan nasional kita tidak membiayai capital expenditure (pengeluaran modal) untuk investasi hilirisasi. Andai pun ada, mereka minta equity sebesar 40%, mana bisa perusahaan. Di asing itu equity cuma 10%," tegasnya.
Sebelumnya, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menuding hilirisasi nikel yang dijalankan pemerintah justru menguntungkan pihak asing. Sebanyak 90% hasil ekspor hasil hilirisasi nikel, katanya, dinikmati Tiongkok.
Baca juga : Divestasi dan Perpanjangan Izin Belum Jelas, Saham INCO Tertekan
"Hampir semua perusahaan smelter pengolah bijih nikel 100% dimiliki Tiongkok. Kebijakan hilirisasi dewasa ini hampir seluruhnya dinikmati oleh Tiongkok dan mendukung industrialisasi di Tiongkok, bukan di Indonesia," tulis Faisal dalam blognya.
Ia menambahkan perusahaan-perusahaan smelter milik Tiongkok di Indonesia dituding tidak membayar royalti. Pembayaran itu dilakukan oleh penambang nikel yang mayoritas pengusaha nasional.
"Apakah perusahaan smelter Tiongkok tidak membayar royalti? tidak sama sekali. Kita mendukung sepenuhnya industrialisasi, tetapi menolak kebijakan hilirisasi nikel dalam bentuknya yang berlaku sekarang," tutupnya. (Z-5)
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah dinilai perlu diperbaiki secara menyeluruh dan dilakukan riset yang mendalam. Pasalnya, penghiliran komoditas Sumber Daya Alam (SDA)
ANOMALI hilirisasi dengan tingkat kesejahteraan di wilayah penghiliran terjadi mesti segera diteliti dan dipecahkan persoalannya. Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan
PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) telah beroperasi selama 56 tahun dan menjadi salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
KEHADIRAN Simbara untuk komoditas nikel dan timah diyakini akan menambah pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa royalti hingga Rp10 triliun.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan pemerintah akan mencari pengganti dua investor yang hengkang dari proyek smelter nikel Sonic Bay di Maluku Utara.
Dua investor asal Eropa dari proyek pemurnian nikel di Maluku Utara karena hilirisasi industri tambang Indonesia dipaksakan berjalan, padahal memiliki seabrek masalah.
PERUSAHAAN kimia terbesar asal Jerman, Badische Anilin und Soda Fabric (BASF) dan perusahaan pertambangan dan metalurgi asal Prancis, Eramet hengkang dari proyek Sonic Bay di Maluku Utara.
PT Freeport Indonesia (PTFI) memulai pengiriman perdana konsentrat tembaga dari Pelabuhan Amamapare, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah ke smelter Gresik, Jawa Timur.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan PT Freeport Indonesia (PTFI) dapat memperoleh perpanjangan izin sampai umur cadangan tambang habis
Perpanjangan izin ekspor konsentrat dan lumpur anoda hingga Desember 2024 merupakan bentuk dukungan pemerintah pada industri tambang terkait.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved