Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa Indonesia sering kali ditegur oleh lembaga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) karena kebijakan moneter yang dibuat BI selalu jauh dari aturan yang ada.
Menurut Perry, hal itu dilakukan karena Indonesia memiliki cara dan kebijakan sendiri untuk mengatur sektor moneternya. Ia menilai, walaupun IMF lebih pintar namun pihaknya lebih berpengalaman dengan kebijakan yang cocok untuk di dalam negeri.
"Kami tidak peduli dengan apa yang dikatakan IMF, kami berterima kasih atas sarannya, tapi kami lebih berpengalaman. Saya akan memberi tahu Anda, Anda mungkin dianggap lebih pintar tetapi kami lebih berpengalaman," kata Perry dalam acara ASEAN Fest 2023 di Jakarta, Selasa (22/8).
Baca juga: Buka ASEAN Fest 2023, Gubernur BI Banggakan Capaian Cemerlang Perekonomian Indonesia
Ia mencontohkan, dalam melakukan antisipasi terhadap kenaikan inflasi global, pihaknya tidak terpaku pada instrumen suku bunga saja. Namun, juga menggunakan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah untuk menjaga agar inflasi barang impor (imported inflation) tidak signifikan.
Selain itu, BI bersama pemerintah juga menekan inflasi pangan melalui tim pengendalian inflasi. Pihaknya juga menggunakan sejumlah kebijakan untuk menangani inflasi.
Baca juga: BI Ajak Institusi Pendidikan Gunakan Transaksi Berbasis Digital
Menurut Perry, instrumen suku bunga tidak serta merta bisa menjinakkan inflasi. Contohnya seperti yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa, untuk menangani inflasi sangat membutuhkan waktu yang lama.
"AS berjuang hanya menggunakan satu instrumen hanya suku bunga untuk melawan inflasi. Nyatanya, butuh waktu sangat lama dan sekarang ekonominya resesi. Eropa pun juga sama, mengapa hanya menggunakan satu suku bunga untuk melawan semua masalah? Tidak bisa," ujarnya. (Z-6)
Bank Indonesia bakal meluncurkan fitur baru dalam kartu kredit Indonesia segmen pemerintah. Fitur tersebut ialah online payment virtual card tokenization sebagai pengembangan teranyar.
Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau pembayaran kode QR tumbuh signifikan yakni mencapai 226,54% secara tahunan (year on year/yoy) pada Juni 2024.
RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 16-17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 6,25%.
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga sesuai dengan komitmen kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan nilai tukar rupiah akan segera menguat. Hal terlihat dari kondisi fundamental ekonomi Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/6).
Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian itu lantas berdampak krisis di berbagai negara.
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
PADA akhir April lalu, dana moneter internasional (IMF) merilis data perkiraan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun ini dan 2025 masing-masing sebesar 3,2%.
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia patut bersyukur telah mampu menghadapi berbagai krisis yang ada di dunia saat banyak negara lain menjadi 'pasien' dari dana moneter internasional (IMF).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti mahalnya biaya pinjaman (cost of borrowing) Bank Dunia ketimbang yang ditawarkan oleh bank pembangunan multilateral lainnya.
IMF meningkatkan ekspektasinya terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun 2024, namun tetap memperingatkan tentang risiko inflasi dan meningkatnya ketegangan geopolitik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved