Pemprov Kalimantan Barat Mewajibkan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan sosialisasi implementasi peraturan pengadaan barang dan jasa berbasis sistem elektronik. Hal ini dilakukan, dalam upaya mewujudkan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

Seperti yang diketahui, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak, pada Kamis (16/8) di Pontianak, Kalimantan Barat.
 
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ahmad Priyono menyampaikan, diharapkan dengan diimplementasikannya PMK Nomor 58/PMK.03/2022, Pejabat Pengadaan di Provinsi Kalimantan dapat secara maksimal memanfaatkan mitra toko daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk belanja pengadaan kebutuhan pemerintah.

Baca juga: Transaksi Digital Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Jatim Selama 3 Tahun Capai Rp427 Miliar

Bendahara pengeluaran pembantu dapat melakukan pembayaran secara online menggunakan ID Billing yang diterbitkan oleh marketplace mitra Toko Daring LKPP  melalui Cash Management System (CMS) yang terhubung dengan Bank Kalimantan Barat.  

“Dengan terlaksananya hal ini, bendahara tidak lagi perlu repot pungut dan setor pajak, dan target pendapatan pajak dari sektor pengadaan pemerintah diharapkan dapat tercapai” jelas  Ahmad dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (18/8).

Baca juga: Penerapan e-Purchasing Barang dan Jasa Kabupaten Jepara Diapresiasi LKPP

Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat  hingga kini telah menunjukan kemajuan yang signifikan dalam peningkatan efisiensi belanja pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah melalui metode e-purchasing. Hingga Juli 2023, Kalimantan Barat tercatat telah membukukan peningkatan transaksi hingga lebih dari 160% dibanding tahun sebelumnya.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah terkait pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil dan koperasi dengan transformasi digital sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah,“ jelas dia.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Barat Aswin Khatib mengatakan, dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur tentang percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal dan pemanfaatan toko daring pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pihanya berharap penggunaan anggaran belanja APBN dan APBD dapat dilakukan secara transparan, efisien, cepat dan tepat. 

Dalam implementasi pengadaan barang dan jasa melalui mitra Toko Daring LKPP ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta mengedepankan prinsip efisiensi anggaran. 

“Selain itu, melalui SIPP, proses monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pihak berwenang menjadi jauh lebih mudah,” kata dia. 

CEO dan Co-founder Mbizmarket Ryn MR Hermawan menambahkan, Mbizmarket berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam transformasi digital pengadaan barang/jasa kebutuhan dengan menghadirkan fitur-fitur terkini yang dibutuhkan. Termasuk dalam melakukan digitalisasi pembayaran atas barang/jasa yang dibeli melalui platform Mbizmarket.  

“Selain itu, kini pejabat bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak lagi perlu repot-pungut-lapor-setor pajak, dengan diimplementasikannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 ,di mana Mbizmarket berperan sebagai wajib pungut pajak (Wapu)”, singkat Ryn. (Z-10)