Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH optimistis pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini akan mencapai 5,3%. Itu salah satunya dilandasi oleh solidnya realisasi pertumbuhan di triwulan I dan II yang konsisten berada di atas 5%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, selain modal realisasi pertumbuhan tersebut, dia meyakini bakal ada pertumbuhan signifikan dari konsumsi pemerintah pada triwulan III 2023.
"Pertumbuhan tetap kita targetkan 5,3%. Pengungkitnya itu di triwulan III, kita akan lihat seberapa jauh bisa kita genjot, itu akan kita tingkatkan. Salah satu pengungkit di triwulan III adalah belanja pemerintah, terutama K/L besar seperti infrastruktur, program padat karya, pertanian akan terus didorong, karena itu multiplier effect-nya jelas," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (7/8).
Baca juga: Ekonomi Triwulan Kedua 2023 Tumbuh 5,17%
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan II 2023 konsumsi pemerintah mencatatkan pertumbuhan 10,62% secara tahunan (year on year/yoy). Dengan pertumbuhan itu, konsumsi pemerintah memberikan distribusi sebesar 7,51% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Konsumsi pemerintah yang naik itu didorong oleh peningkatan realisasi belanja pada tiga bulan kedua tahun ini. Komponen pengeluaran tersebut tercatat memiliki porsi 0,73% dari realisasi pertumbuhan triwulan II 2023 yang tercatat 5,17%.
Baca juga: Anies Ingin Pertumbuhan Ekonomi Terasa di Masyarakat
Hal lain yang juga akan didorong untuk mendongkrak pertumbuhan di triwulan III dan IV tahun ini ialah melalui ekspor. Komoditas-komoditas unggulan yang mulai menunjukkan normalisasi harga bakal tetap diandalkan melalui peningkatan volume ekspor.
"Dengan harga normal, artinya yang kita genjot adalah volume dan tentu kita melihat juga terkait dengan produk yang menjadi andalan sektor manufaktur, apakah itu kimia, besi dan baja. Besi dan baja pun sudah bisa mendongkrak ekspor Indonesia," terang Airlangga.
Upaya meningkatkan volume ekspor itu dilakukan lantaran data BPS menunjukkan ekspor mengalami pertumbuhan negatif di triwulan II 2023, yakni -2,75% (yoy). Namun distribusi dari ekspor terhadap PDB Indonesia terbilang masih cukup tinggi, yaitu 20,25%. (Mir/Z-7)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong agar program-program prioritas untuk segera diselesaikan sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir.
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Airlangga tepis isu kenaikan rasio utang Prabowo-Gibran
Pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan impor di tengah tantangan ekonomi saat ini. Impor Indonesia pada Mei 2024 mengalami kenaikan 14,82% dibandingkan April lalu.
Ada beberapa jenis pekerjaan yang akan tergantikan kecerdasan buatan (AI), perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoperasikan teknologi
ADA beberapa jenis pekerjaan yang akan tergantikan dengan mesin seiring pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran belum tentu memakai susu.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
PEMERINTAH berupaya untuk menarik investasi masuk ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved