BI: Inflasi Masih Terjaga

BANK Indonesia (BI) melaporkan laju inflasi hingga Juni 2023 masih terjaga di dalam sasaran 3 plus minus 1 persen. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Juni 2023 tercatat 3,52 persen (year-on-year/yoy) sehingga berada di dalam sasaran 3 plus minus 1 persen. 

Gubernur BI Perry Warjiyo, seperti dilansir Antara, mengatakan penurunan inflasi terjadi di semua kelompok. Inflasi inti Juni 2023 tercatat 2,58 persen yoy, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,66 persen yoy.

Menurut Perry, penurunan tersebut dipengaruhi oleh stabilnya nilai tukar, turunnya harga komoditas global, rendahnya dampak lanjutan dari inflasi volatile food, dan terkendalinya ekspektasi inflasi.

Baca juga: Generasi Milenial Wajib Paham Soal Krisis Keuangan

Inflasi kelompok volatile food tercatat 1,20 persen yoy, turun dari inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 3,28 persen yoy. Sementara itu, inflasi kelompok administered prices juga menurun dari 9,52 persen yoy menjadi 9,21 persen yoy.

Perry mengatakan inflasi yang terjaga di dalam sasaran merupakan hasil positif dari konsistensi kebijakan moneter.

Selain itu, juga berkat eratnya sinergi pengendalian inflasi pangan antara BI dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis, termasuk koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dalam program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

"Dengan perkembangan tersebut, BI meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran 3 plus minus 1 persen pada sisa tahun 2023 dan 2,5 plus minus 1 persen pada 2024," ujar Perry.

Baca juga: Kalteng Kembali Buka Pasar Murah Guna Kendalikan Inflasi

Guna menjaga inflasi tetap terkendali, sambung Perry, fokus kebijakan BI ke depan diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation). BI juga akan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Lebih lanjut, BI berencana memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit atau pembiayaan. Kebijakan tersebut difokuskan pada hilirisasi, perumahan, pariwisata, serta pembiayaan inklusif dan hijau.

Di sisi lain, BI juga terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital. (Z-6)