Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto mengaku keberatan apabila pemerintah mengizinkan PT Pertamina menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di Pertamina Shop (Pertashop).
Menurutnya, kebijakan tersebut bisa menimbulkan masalah baru yaitu maraknya tindak penyelewengan alokasi BBM bersubsidi bagi masyarakat yang membutuhkan. Pasalnya, Pertashop hanya menjual BBM pertamax series.
Seperti diketahui dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, pekan lalu, Gabungan Pengusaha Pertashop mengeluhkan minimnya nilai transaksi di gerai yang mereka kelola. Mereka usul agar pemerintah mengizinkan Pertashop menjual pertalite.
Baca juga : Pemerintah Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat Terkait Kualitas Pertalite
"Saya tidak setuju dengan permintaan pengusaha itu. Jika terealiaasi, kebijakan ini akan mengacaukan pasar dan mengganggu pasokan pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Selasa (18/7).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong pemerintah dan Pertamina mencari solusi lain untuk membantu pengusaha Pertashop. Jangan, katanya, mengambil jalan pintas dengan mengizinkan Pertashop menjual pertalite dengan harga nonsubisidi.
Mulyanto usul agar pemerintah memperkecil selisih harga jual pertalite dan pertamax. Caranya dengan menurunkan harga jual BBM dengan nilai oktan (RON) 92 atau pertamax.
Baca juga : Banggar DPR Setuju Pengalihan Subsidi BBM Agar Tepat Sasaran
"Apalagi saat ini harga minyak mentah dunia sedang anjlok. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan pertalite menjadi tertarik beralih menggunakan pertamax yang sekarang banyak tersedia di Pertashop," jelasnya.
Mulyanto mempertanyakan kebijakan yang dijalankan Pertamina yang menyebut ada tren penurunan pada permintaan pertalite. Namun, di satu sisi ada keluhan dari pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang mengaku rugi menjual pertamax.
"Kalau Pertamina bilang permintaan Pertalite terus turun tapi, dari pengusaha Pertashop mengatakan penjualan Pertamax di tokonya sangat minim, maka bisa disebut ada keanehan," ucapnya.
Baca juga : DPR: Pemerintah Harus Lakukan Perhitungan Akurat Soal Subsidi BBM
"Sebab bagaimana mungkin permintaan semua produk turun sementara kegiatan masyarakat terus meningkat. Kalau begitu ada pihak tertentu yang coba memanipulasi data," pungkasnya. (Z-4)
Baca juga : Legislator: Penggunaan Aplikasi Pertamina untuk BBM Subsidi Sudah Adil
Mulai 1 Agustus 2024, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
IHWAL rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, saat ini pemerintah dan PT Pertamina tengah memverifikasi data penerima subsidi BBM jenis pertalite dan solar.
Pembatasan pembelian BBM subsidi memerlukan pendataan secara akurat supaya tepat sasaran. Pasalnya, sekitar 80% pasokan pertalite masih ditenggak oleh orang kaya.
Ribuan pemilik Pertashop gulung tikar, tagih janji disparitas harga BBM ke DPR
Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) ingin memperjuangkan kesetaraan harga bahan bakar dan dapat menjual bahan bakar subsidi atau pertalite.
Sebagai program kemitraan Pertamina, Pertashop memang legal karena menjadi lembaga penyalur resmi sekaligus kepanjangan tangan Pertamina yang menjangkau langsung ke masyarakat.
Dengan Pertashop, masyarakat desa dan kawasan terpencil memiliki akses terhadap BBM sebagai komoditas primer, sehingga hal itu menunjukkan negara dan BUMN hadir untuk memberikan energi.
Kuwat telah melakukan riset terlebih dulu terhadap lokasi yang akan dipilih
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved