Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat teknologi informasi penyatuan data pangan, mulai dari varietas hingga harga komoditas.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan penyatuan data itu akan memberi
informasi yang akurat sehingga dapat merespons dengan cepat persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan.
"Ini bisa menjadi basis dalam pengambilan kebijakan yang diperlukan dalam rantai pasok pangan kepada masyarakat," ujar Arief di Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/7).
Baca juga: Bapanas Sebut Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Penyebab Naiknya Harga Bawang Putih
Di zaman yang penuh tantangan seperti sekarang, menurutnya, ketersediaan pangan bukan lagi
hanya program kementerian teknis saja. Kementerian/lembaga lain di luar Kemetnerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan juga memiliki tanggung jawab untuk turut serta menjaga pasokan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
"Oleh karena itu kami bekerja sama dengan BRIN. Kerja sama ini mencakup pengembangan artificial intelligence (AI), dan kerja sama terkait teknologi informasi khusus lainnya," tuturnya.
Baca juga: Reformasi Bantuan dan Subsidi Input Kunci Peningkatan Produktivitas Pangan
Adapun, Sejumlah program yang kini telah berjalan adalah penyusunan standar mutu beras dan vanila, kajian posisi Indonesia dalam forum Codex Internasional, pemberian rekomendasi teknis penerbitan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB PSAT), hingga pengembangan AI untuk peramalan harga pangan.
Ke depan, Arief berharap kolaborasi tersebut bisa berjalan baik dengan tindak lanjut rapat koordinasi bersama dinas urusan pangan kabupaten/kota se-Indonesia.
Pada kesempatan sama, Kepala BRIN Laksamana Tri Handoko menyatakan lembaganya siap mendukung Bapanas, khususnya dalam membuat kebijakan yang lebih saintis berbasis data karena kebijakan pangan yang tidak berbasis data dan angka bisa jadi masalah.
Data yang tidak akurat bisa menimbulkan masalah dan dampaknya bisa menimbulkan inflasi, kemudian berdampak tidak hanya kepada petani dan konsumen, tetapi semua dunia usaha pada umumnya.
"Indonesia membutuhkan data yang akurat. Semua lokasi menjadi penting untuk memastikan tidak hanya produksi, tetapi juga rantai pasok. Oleh karena itu, kita siap mendukung Pak Arief dan teman-teman di Bapanas," ucap Tri. (Ant/Z-11)
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
KETAHANAN nasional harus dilandasi oleh kedaulatan pangan dan ketersediaan pangan yang tidak boleh bermasalah.
Menetapkan ketentuan mengenai informasi kandungan gula, garam, lemak, pesan Kesehatan, dan label gizi depan kemasan pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
Menyikapi tingginya harga cabai rawit merah di tingkat konsumen, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Pertanian menggelar aksi stabilitas pasokan harga pangan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengeklaim program pompanisasi yang saat ini digencarkan Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan produksi padi.
Komisi IV prihatin terkait laporan dugaan mark up oleh Bulog dan Bapanas dalam pengadaan impor beras.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
PROGRAM bantuan pangan (banpang) sebagai bentuk penunjang ekonomi dari pemerintah kepada masyarakat berpendapatan rendah terus dipacu pada tahun ini.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan pihaknya terus memasifkan gerakan pangan murah (GPM) di seluruh wilayah Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved