Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan masyarakat perlu memiliki literasi agar bisa memahami karakter, potensi sekaligus risiko perdagangan aset kripto.
Sebagai aset baru, kripto memang punya karakter sendiri yang berbeda dibandingkan dengan komoditas lain dan juga berbeda dengan perdagangan saham.
Karena itu, Jerry menekankan pentingnya masyarakat mencermati dan memahami bagaimana berdagang di sektor aset kripto.
Baca juga: Ini Daftar Pedagang Aset Kripto Berizin Resmi Rekomendasi Bappebti
Menurut Wamendag, yang khas dari aset kripto adalah sifatnya yang terdesentralisasi. Sifat ini di satu sisi membuka peluang, tetapi di sisi lain juga membawa risiko tersendiri.
Karena itu, Jerry menyarankan perlunya analisis individual yang tepat ketika bertransaksi kripto.
Pemerintah di sisi lain, juga akan mendukung perlindungan konsumen kripto dengan berbagai kebijakan mulai dari dukungan regulasi, pengawasan serta edukasi dan sosialisasi seperti dilakukan dalam Bulan Literasi Kripto oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini.
Poin-poin itu dikatakan Wamendag Jerry Sambuaga saat menjadi pembicara kunci dalam seminar Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ikafh Usakti) bertema Telaah Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Perlindungan Konsumen Aset Kripto, di Gedung FH Usakti, Jakarta.
Baca juga: Kripto Jadi Pilihan Investasi Kalangan Muda
Lebih lanjut, Jerry mengatakan pemerintah sudah lama menyusun kerangka agar ada mitigasi risiko perdagangan aset kripto. Hal itu dilakukan Kemendag melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Ke depan, Bappebti dan Kemendag akan terus mengembangkan pola-pola perlindungan konsumen dan regulasi lain agar masyarakat makin terjamin keamanannya dalam perdagangan aset kripto.
Meskipun demikian, mitigasi secara personal juga perlu dilakukan oleh masing-masing pelaku kripto berdasarkan peran dan porsi masing-masing.
"Jadi pedagang, konsumen dan nantinya bursa kripto kita dorong agar punya sistem dan mekanisme dalam melakukan mitigasi perdagangan kripto."
"Jadi kita semua bergerak bersama secara sinergis agar potensi kripto ini bisa kita maksimalkan dan risikonya kita minimalkan" kata Wamendag.
Wakil Menteri Perdagangan dikenal sebagai pejabat yang mempelopori kerangka pengembangan ekosistem aset kripto melalui langkah-langkahnya di Kemendag.
Melalui Bappebti, pengaturan dan pengawasan kripto mulai diperkenalkan sejak awal masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu.
Para pelaku industri kripto berharap ke depan eksositem itu makin terbentuk dan perdagangan aset kripto makin menguntungkan baik dari sisi bursa, pedagang, maupun konsumen. (RO/S-2)
Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.
Ada tiga fungsi utama mangrove yakni, fungsi jasa, ekologi, dan fisik.
Banyak pemrakarsa sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang belum mematuhi aturan berlaku sehingga mengancam kelestarian ekosistem
Perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama di daerah pesisir pulau kecil, harus menjadi prioritas utama agar keberlanjutan ekosistem terjaga.
Potensi pasar syariah, baik ekonomi dan keuangan syariah, masih demikian terbuka lebar.
Rusaknya ekosistem membuat rantai makanan berubah sehingga ular mencari makan hingga ke permukiman warga.
Chery diberi ruang untuk mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan pasar.
Menciptakan keunggulan khas dan menjaga kualitas secara detail wajib dilakukan agar usaha fesyen premium dapat terus berkembang.
Penting bagi masyarakat untuk memahami bahaya obat palsu dan obat kadaluarsa yang beredar tanpa izin agar tidak mengalami risiko gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi obat palsu
Pelabelan BPA merupakan langkah nyata pemerintah dalam melindungi kesehatan konsumen dari risiko BPA yang memiliki efek negatif pada kesehatan publik.
Menurut NielsenIQ Indonesia, sepanjang tahun 2023, sebagian besar konsumen di Indonesia memilih untuk berbelanja melalui platform daring
Produk FMCG masih menjadi prioritas dalam perbelanjaan masyarakat Indonesia dari semua kalangan ekonomi dan demografi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved