Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pangan Nasional (Bapanas) telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan, utamanya menjelang Idulfitri. Itu dilakukan agar harga-harga komoditas pangan tetap stabil dan terjangkau di kantong masyarakat.
"Dalam waktu dekat tentunya (akan dilakukan) fasilitasi distribusi, Gerakan Pangan Murah di seluruh daerah, mempercepat kedatangan barang yang masih tergantung dari luar negeri seperti gula, daging, bawang putih dan kedelai," ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi kepada Media Indonesia, Minggu (26/3).
Dia menjelaskan, sejauh ini harga bahan pokok di tingkat nasional masih relatif stabil. Dikutip dari situs Bapanas, harga beras premium tercatat Rp13.570 per kilo gram atau turun 0,15%, beras medium Rp11.880 per kg, dan kedelai biji kering Rp14.830 per kg atau turun 0,27%.
Baca juga : Harga Pangan Naik di Bulan Ramadan Itu Biasa dan Sudah Siklus Tahunan
Kemudian harga bawang merah tercatat Rp35.180 per kg atau naik 0,31%, bawang putih bonggol Rp31.790 per kg atau turun 0,34%, cabai merah keriting Rp44.250 per kg atau turun 1,34%, cabai rawit merah Rp68.240 per kg atau turun 0,87%.
Lalu harga daging sapi murni tercatat Rp135.650 per kg atau naik 0,24%, daging ayam ras Rp34.540 per kg atau turun 0,37%, telur ayam ras Rp29.320 per kg atau turun 0,07%, gula konsumsi Rp14.400 per kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp18.080 per liter atau naik 0,06%, tepung terigu Rp11.240 per kg atau turun 0,09%, dan minyak goreng curah Rp15.020 per liter atau turun 0,27%.
Baca juga : Mendag Klaim Harga Pangan Terkendali
"Jadi, harga komoditas pangan saat ini masih dalam kondisi stabil," kata Arief.
Dia menambahkan, pada 30 Maret 2023, pemerintah akan meluncurkan bantuan sosial berupa beras kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tiap KPM akan mendapatkan beras 10 kg tiap bulan dan berlangsung selama tiga bulan ke depan.
"Masing masing KPM akan menerima 10kg per bulan, dan programnya berlangsung selama 3 bulan ke depan. Dimulai 30 Maret 2023, dan nanti penugasannya diberikan kepada Perum Bulog," ujar Arief.
Selain bantuan berupa beras, pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial dalam bentuk telur dan daging ayam. Program ini diberikan untuk mendukung penanganan stunting yang akan disiapkan bersama oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan BUMN holding pangan ID FOOD.
Lebih lanjut, Arief juga meminta masyarakat membantu upaya pemerintah dalam pengendalian harga-harga bahan pokok. Menurutnya itu dapat dilakukan dengan melakukan pembelian secara wajar, sesuai dengan kebutuhannya.
"Saya harap masyarakat bijak dalam berbelanja, belanja secukupnya sesuai keperluan," pungkas dia. (Z-5)
Menyikapi tingginya harga cabai rawit merah di tingkat konsumen, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Pertanian menggelar aksi stabilitas pasokan harga pangan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengeklaim program pompanisasi yang saat ini digencarkan Kementerian Pertanian berhasil meningkatkan produksi padi.
Komisi IV prihatin terkait laporan dugaan mark up oleh Bulog dan Bapanas dalam pengadaan impor beras.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
PROGRAM bantuan pangan (banpang) sebagai bentuk penunjang ekonomi dari pemerintah kepada masyarakat berpendapatan rendah terus dipacu pada tahun ini.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan pihaknya terus memasifkan gerakan pangan murah (GPM) di seluruh wilayah Indonesia.
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
KETAHANAN nasional harus dilandasi oleh kedaulatan pangan dan ketersediaan pangan yang tidak boleh bermasalah.
Menetapkan ketentuan mengenai informasi kandungan gula, garam, lemak, pesan Kesehatan, dan label gizi depan kemasan pada pangan olahan dan/atau pangan olahan siap saji.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved