Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEMI menjamin penyediaan benih perkebunan untuk mendukung upaya percepatan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan membangun sistem penyediaan, pengawasan dan peredaran benih kelapa sawit terintegrasi dengan nama Bank Benih Perkebunan (Babe Bun).
“Saya sangat mengapresiasi terobosan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Aplikasi Babe Bun harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk percepatan pelaksanaan kegiatan peremajaan kelapa sawit,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Kegiatan Koordinasi Nasional Perbenihan Perkebunan di Hotel Dalton Makassar, Kamis (16/3).
Mentan SYL menekankan melalui Babe Bun PSR ini, penggunaan benih ilegitim dapat diminimalisasi, pemasaran/bisnis benih sawit lebih terbuka/tidak terjadi monopoli, distribusi benih lebih terorganisir, dan petani memiliki kesempatan memilih benih sesuai minat serta kesesuaian lokasi. Pemerintah dalam hal ini Ditjenbun dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan seluruh Provinsi juga dapat ikut mengawasi proses peredaran benih kelapa sawit khususnya kegiatan PSR.
“Pentingnya penggunaan benih kelapa sawit unggul, bersertifikat dan berlabel, maka dengan launching Babe Bun ini saya sangat optimistis penyediaan benih perkebunan untuk mendukung kegiatan PSR dapat tersedia dalam jumlah yang cukup dengan kualitas terjamin,” ujar SYL.
Agar pembangunan pertanian khususnya perkebunan tidak hanya mengandalkan skema pembiayaan pemerintah (APBN dan APBD), dibutuhkan kolaborasi dan keikutsertaan peran dari sektor swasta menciptakan tata kelola dan sistem usaha perkebunan dalam pengembangan kawasan perkebunan.
Oleh karena itu SYL meminta Dirjen Perkebunan dan jajarannya segera memastikan sosialisasi penggunaan benih unggul, bersertifikat dan berlabel tidak hanya untuk komoditas kelapa sawit tetapi untuk komoditas perkebunan lainnya dengan memanfaatkan berbagai media baik cetak maupun elektronik.
“Melalui Bank Benih Perkebunan diharapkan target pengembangan kawasan tanaman perkebunan dapat tercapai dengan baik, bisnis benih tetap berjalan, kesejahteraan petani meningkat dan pada akhirnya meningkatkan devisa negara,” ujar SYL.
Penyumbang terbesar PDB
Data BPS pada kuartal IV 2022 menunjukkan, Pertanian menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp1.098 triliun. Perkebunan menjadi penyumbang terbesar yaitu 39,35% (Rp432,01 trilium).
Sedangkan untuk nilai ekspor pertanian 2022 mencapai Rp640,56 triliun yang banyak disumbang oleh sektor perkebunan. Nilai ekspor mengalami kenaikan 6,93% pada 2022 menjadi Rp622,37 triliun yang banyak disumbang oleh komoditas kelapa sawit sebesar 75,22%, diikuti karet 8,37%, kelapa 4,10%, kakao 3,01%, kopi 2,75% dan komoditas lainnya sebesar 6,18%.
Dirjen Perkebunan Andi Nur Alamsyah menyampaikan, investasi perkebunan merupakan investasi jangka panjang, sehingga dalam pelaksanaanya perlu disiapkan dengan baik. Salah satu faktor utama dan paling penting adalah pemilihan benih yang berkualitas dan berpatokan pada '6 tepat', yaitu tepat jumlah, varietas, mutu, waktu, lokasi dan harga.
Andi Nur menegaskan, benih berkualitas dan berlabel berasal dari kebun sumber benih yang telah ditetapkan oleh Dirjen Perkebunan atas nama Mentan. Benihnya disertifikasi dan dilabel, dan dalam penyalurannya diawasi oleh petugas Pengawas Benih Tanaman.
“Direktorat Jenderal Perkebunan sangat serius dalam menyiapkan benih tanaman perkebunan bermutu dan berlabel dalam rangka medukung peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing industri perkebunan," ujar Andi.
Bentuk keseriusan tersebut, lanjut Andi, diwujudkan melalui aplikasi berbasis website dan android yang diberi nama babe Bun-PSR. Aplikasi ini merupakan sistem terintegrasi pengelolaan PSR mulai dari penyediaan, pengawasan dan peredaran benih.
Kedepan, Babe Bun sebagai portal perbenihan perkebunan akan mencakup sejumlah subsistem, yaitu Babe Bun Pasti-CSR, Babe Bun Nursery, Babe Bun Ekspor Impor, Babe Bun Perizinan dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan, Babe Bun Kebun Sumber Benih (KSB)-Pohon Induk Terpilih (PIT), Babe Bun Kelembagaan, Sertifikasi dan Standarisasi, serta Babe Bun E-Commerce.
Deklarasi Makassar
Pada kesempatan rakornas perbenihan perkebunan tersebut, turut dihasilkan kesepakatan bersama antar pemangku kepentingan perbenihan hortikultura yang disebut dengan Deklarasi Makassar.
Deklarasi Makassar “Menjaga Resilensi Perkebunan Indonesia” tersebut digagas oleh Menteri Pertanian Yasin limpo dan ditandatangani oleh 13 deklarator, baik dari kalangan pemeritah pusat, pemerintah daerah, maupun asosiasi perbenihan nasional. (S-3)
Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menyatakan kecewa terhadap Polda Metro Jaya yang belum menyelesaikan kasus Firli Bahuri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto karena kasus Firli Bahuri belum tuntas juga.
Polisi menangkap dua orang diduga pelaku pengeroyokan terhadap wartawan usai sidang vonis Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Polda Metro Jaya memastikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan oleh Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus diproses.
Laporan polisi ini sendiri teregister dengan Nomor LP/B/3926/VII/2024/SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 11 Juli 2024. Bodhiya melaporkan dugaan pengeroyokan sebagaimana diatur Pasal 170
Bantahan SYL dalam nota pembelaanya soal fee 20% dinilai masuk akal
Kalangan pendidikan usulkan informasi tentang kelapa sawit dimasukkan dalam muata lokal sekolah
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Pemerintah bakal memperluas peran BPDPKS. Ke depan, lembaga itu tidak hanya mengurusi dana sawit saja, tetapi juga produk perkebunan lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
PERUSAHAAN Perkebunan Negara PTPN IV Regional II mengedepankan pendekatan persuasif dalam perbedaan pendapat yang terjadi dengan KUD Setia Abadi di Kabupaten Mandailing Natal,
IPB dan Untad kerja sama sosialisasikan tandan kosong sebagai pupuk organisasi sawit
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved