Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan anggaran ketahanan pangan nasional. Sebab ia menilai kebijakan tersebut sejauh ini belum berdampak positif pada stabilitas harga, terutama kebutuhan pokok.
"Saya minta kebijakan anggaran ketahanan pangan ini dievaluasi, mumpung masih baru beberapa bulan diterapkan untuk anggaran 2023. Saya banyak dapat laporan dari daerah harga beras masih mahal, kebutuhan-kebutuhan pokok juga masih belum stabil harganya," kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin di Jakarta, Rabu (22/2)).
Sebagai informasi, Pemerintah telah menghabiskan anggaran Rp 900 miliar selama Januari 2023 untuk menekan harga pangan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berujar target ini belum sepenuhnya berdampak baik, namun sebaliknya harga sejumlah kebutuhan pokok termasuk beras justru mengalami kenaikan.
"Logikanya kalau sudah ada anggaran ketahanan pangan, semua harga pangan stabil. Lha ini kan tidak, malah sekarang ini harga beras naik," tutur Muhaimin.
"Makanya coba dicek dulu, dievaluasi betul penggunaan anggaran ketahanan pangan itu. Pastikan benar-benar sesuai target dan orientasinya untuk stabilitas harga pangan, bukan yang lain. Anggarannya tidak main-main itu, besar sekali," sambung Muhaimin.
Baca juga : DPR Dorong Pemerintah Berikan Klarifikasi Terkait Kejelasan Status Mobil Esemka
Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran yang jumbo untuk ketahanan pangan, senilai Rp92,3 triliun. Nilai ini naik dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp86 triliun.
Pada periode Januari 2023, Pemerintah telah menghabiskan anggaran Rp 900 miliar yang dikhususkan untuk ketahanan pangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati menyatakan, anggaran ketahanan pangan realisasinya digunakan oleh Kementerian PUPR Rp630 miliar untuk membangun bendungan dan irigasi.
"Kemudian Kementerian Pertanian Rp 125 miliar. Serta KKP Rp 99,4 miliar. Ini untuk kegiatan K/L," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Februari 2023, Rabu (22/2).
Sebagai informasi, sejak akhir 2022 sampai saat ini harga beras memang terus mengalami kenaikan. Hal tersebut berlaku pada beras medium dan premium. Berdasarkan harga di panel harga Badan Pangan Nasional, harga beras medium menginjak Rp 11.850 per kilogram, beras premium Rp13.500/kg. (RO/OL-7)
Pada Juli 2024, perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional secara tahun ke tahun atau year on year (yoy) mencapai 2,99% terhadap IHPB Juli 2023.
Agus mengingatkan tugas aparat penegak hukum bukan sekadar mencari fakta hukum.
Apabila Bapanas gagal meraih swasembada pangan dan tidak mampu menyediakan beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat, lebih baik seluruh pejabat di Bapanas mundur.
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Kementan terus mendorong program perluasan Areal Tanam (PAT) Padi
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas
Akhmadi mengakui, ketergantungan akan impor beras belum bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat.
Pemerintah dapat mengalkulasi dengan tepat kebutuhan beras masyarakat se-nusantara.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, menyampaikan kekhawatirannya terhadap penaikan harga beras yang kian tidak terkendali.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved