Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WORLD Bank menyatakan siap mendukung langkah transisi energi di Indonesia guna mengurangi emisi karbon, antara lain melalui pembangunan energi baru terbarukan seperti energi surya, angin, dan hydro.
Hal itu terungkap saat Managing Director of Operations World Bank Axel van Trotsenburg bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela Business 20 Summit di Nusa Dua, Bali, kemarin.
“Indonesia saat ini sedang mengembangkan energi hydro di kawasan Kalimantan Utara. Nantinya listrik yang dihasilkan tidak hanya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, namun dapat dijual ke Brunei Darussalam dan Filipina,” ungkap Menko Airlangga.
Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengungkapkan dukungan dari lembaga internasional dan negara maju penting bagi upaya transisi energi di negara berkembang seperti Indonesia.
"Karena Indonesia mempunya resource yang berlimpah ruah tetapi tidak punya teknologi, tidak punya dana juga," ungkapnya saat dihubungi dari Jakarta, hari ini.
Fahmy mencontohkan untuk memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dibutuhkan dana sekitar 500 miliar US Dolar. Hal itu tentu berat jika hanya ditanggung negara. "Saya kira negara-negara maju dan lembaga seperti World Bank, IMF agar membantu agar tercipta zero carbon," tegasnya.
Fahmy menekankan pentingnya agenda G-20 untuk mengingatkan negara maju dan lembaga internasional terkait Paris Agreement. Kesepakatan itu mencakup bantuan untuk mitigasi perubahan iklim dengan memberikan dukungan pada aspek pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas pada negara berkembang. Meski demikian, kondisi global sekarang sedang tidak baik-baik saja, sehingga realisasi komitmen tersebut akan terkendala.
Baca juga: Indonesia Dijanjikan US$20 Miliar Jika Hentikan Penggunaan Batu Bara
"Itu saya kira forum yang tepat untuk menagih janji negara maju dan World Bank, hanya masalahnya saat ini sedang krisis global. Bahkan negara maju pertumbuhan ekonominya sangat rendah, sehingga barangkali akan sulit juga kalau harus mengeluarkan dana untuk itu. Yang bisa dilakukan hanya itu. Harus realistis juga karena sekarang masih krisis global," tandasnya.
Meski demikian, Fahmy menilai Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum Presidensi G-20 dan Keketuaan ASEAN 2023 untuk meneguhkan komitmen Paris Agreement. Indonesia bisa menggalang suara dari negara ASEAN dan negara berkembang lain seperti Brasil untuk bersama menyuarakan mitigasi perubahan iklim.
"Saya kira bisa juga seperti itu atau menguatkan komitmen agar mereka merealisasikan. sebab tanpa bantuan dari negara maju dan World Bank saya kira mustahil negara berkembang, termasuk Indonesia untuk mewujudkan transisi energi," pungkasnya.
Harus dikejar
Sedangkan Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan harus terus dikejar realisasinya.
“Komitmen bantuan dari negara atau lembaga dunia harus dikejar, jangan hanya jadi sekedar wacana,” kata Mamit saat berbincang hari ini. Dia menjelaskan, dunia saat ini bergerak pada penggunaan energi bersih. Namun perlu kerjasama antar semua pihak untuk menuju target Net Zero Emission (NZE).
“Energi terbarukan adalah sebuah keniscayaan, semua sedang menuju kesana. Dan banyak negara G20 berkomitmen untuk menuju NZE, dan concernnya untuk menuju kesana dibutuhkan biaya yang tidak sedikit,” jelas Mamit. Maka kehadiran investor maupun bantuan dari lembaga dunia mutlak untuk meraih target tersebut.
Berdasarkan Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030 sesuai Nationally Determined Contributions (NDCs). Dan untuk Net Zero Emission (NZE) sektor energi ditargetkan akan dicapai pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Di Bali, Direktur Bank Dunia Axel van Trotsenburg mengatakan, “Dukungan World Bank terhadap reformasi ekonomi Indonesia telah terjalin sejak lama melalui berbagai program kerja sama. Dengan adanya kebutuhan global untuk menangani perubahan iklim saat ini, World Bank siap mendukung langkah transisi energi di Indonesia guna mengurangi emisi karbon, antara lain melalui pembangunan energi baru terbarukan seperti energi surya, angin, dan hydro,” tutur Trotsenburg.(RO/OL-4)
KOREA Selatan memiliki persoalan pada negara yang cukup serius yaitu mengenai jumlah populasi warganya. Jumlah penduduk Korsel mengalami penyusutan tajam akibat menurunnya angka kelahiran
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Jejak emisi yang ditinggalkan negara maju juga dipandang belum sejalan dengan komitmen yang disampaikan
Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya peluang Indonesia menuju negara maju, namun juga mengingatkan akan tantangan besar di bidang kesehatan.
Sebuah studi besar yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet memperingatkan hampir setiap negara akan menghadapi penurunan populasi pada akhir abad ini.
ANGKA kasus bunuh diri (bundir) di Korea Selatan adalah yang tertinggi di antara negara-negara maju, dengan hampir 13.000 orang melakukan bunuh diri pada 2022, menurut data terbaru.
146 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ikut dalam perdagangan karbon di tahun ini. Jumlah itu meningkat dibandingkan capaian tahun lalu yang berjumlah 99 unit pembangkit batu bara.
Pertamina NRE menargetkan kapasitas terpasang pengembangan pembangkit listrik berbasis energi bersih mencapai 6 GW pada 2029.
Menurut Prof Emil Salim, memanfaatan energi bersih berbasis sumber daya alam setempat sangat penting.
PLN mengoperasikan PLTS Tanamalala dengan kapasitas 176 kWp yang terletak di Pulau Bembe, Desa Tanamalala, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepualuan Selayar, Sulawesi Selatan.
Strategi penyebaran unit motor listrik menyeluruh dilakukan dengan memperkuat jalur distribusi di seluruh wilayah Indonesia.
Peran penting dalam pembangunan infrastruktur riset energi bersih dan berkelanjutan ini membuktikan Pertamina leading di bidang energi bersih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved